PAPUA BARAT SIAP KAWAL RUU PEMERINTAHAN PAPUA

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa’ad. (Jubi/Levi)

Jayapura, 22/10 (Jubi) – Memasuki pembahasan tahap akhir dan akan segera diserahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan DPR RI guna pembahasan dan ditetapkan sebagai aturan perundangan yang sah, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan diri siap bersama Pemerintah Provinsi Papua mengawal rancangan undang-undang (RUU) pemerintahan daerah itu.  

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhamad Musa’ad mengatakan, dengan semakin padunya dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat untuk mengawal RUU pemerintahan Papua hingga tingkat pusat, tentu menjadi kabar bahagia diakhir masa pembahasan draft Perundangan yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Ini berita bahagia. Gubernur dan DPR Papua Barat sudah meghubungi via telepon seluler dan nyatakan komitmen bersama dukung RUU Otsus Plus. Awalnya memang sesama Gubernur, DPR dan Majelis Rakyat Papua saling bertemu namun belum ada komitmen bersama. Kini ada komunikasi yang baik dan Papua Barat sambut baik. Untuk itu, dalam waktu dekat kita akan pertemuan bersama,” kata Musa’ad kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (22/10).

Dalam pertemuan nanti, kedua belah pihak akan melihat apa yang sudah di siapkan dalam draft RUU Otsus Plus dan akan berikan penguatan terkait kondisi objektif. Dimana nantinya ini akan menjadi hasil bersama. “Nantinya akan menjadi hasil bersama RUU Pemerintahan Papua. Satu RUU ini adalah komitmen bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama hingga usai ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dalam artian UU itu nantinya berlaku untuk semua provinsi di Tanah Papua. Jadi kalau kedepan ada provinsi baru lagi, maka harus berlaku juga,” jelasnya.

Ditambahkannya, kemungkinan pembahasan yang lebih intens antara pihak Papua dan Papua Barat terkait RUU Otsus plus adalah soal dana Otsus yang selama ini diterima berdasarkan aturan Menteri Keuangan dengan persentasi 70 persen untuk Papua dan 30 persen Papua Barat dari total Dua persen DAU Nasional. “Yang jelas diatur juga dalam RUU. Kalau ada provinsi baru juga akan kita atur itu. Selama ini pembagian dana otsus itu kebijakan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan, materi pokok dalam RUU Pemerintahan Papua jelas menggambarkan perbedaan yang cukup signifikan dengan UU Otsus Papua. Meski demikian tetap pada jiwa dan semangat otsus, sehingga ada 8 materi signifikan yang tercermin melalui beberapa materi muatan politik.

“Dari delapan poin dalam RUU Pemerintahan Papua merupakan harapan dan kerinduan kita semua bersama seluruh lapisan masyarakat yang hidup diatas tanah Papua, kita ingin ada kemajuan dan perubahan yang dapat dinikmati oleh kita semua di Papua. Karena itu, partisipasi dari saudara sekalian sangat saya harapkan demi kesempurnaan RUU ini, sebagai suatu kebanggaan bagi kita semua dan anak cucu kita,” kata gubernur. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PAPUA BARAT SIAP KAWAL RUU PEMERINTAHAN PAPUA