BPBD PAPUA HARUS PIKIRKAN ADANYA DEPO LOGISTIK

share on:
Pertemuan Tanggap Darurat.(Jubi/Alex)

Jayapura, 25/10 (Jubi) – Dengan digelarnya rapat koordinasi bantuan kedaruratan dan sosialisasi pedoman bidang penanganan darurat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diharapkan telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua untuk memahami prosedur penanganan darurat.

Sehingga, jika nantinya telah ada kesepakatan, hendaknya mulai dipikirkan adanya depo-depo logistik di wilayah Timur khususnya di Papua untuk mempersingkat waktu pemberian pelayanan daruat kepada korban bencana guna meminimalisir korban jiwa sebagai akibat keterlambatan dalam hal pemberian bantuan yang penting dan mendesak pada dituasi daruat.

“Kegiatan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berarti meningkatkan kapasitas pemerintah baik di tingkat maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaran penanganan darurat. Untuk itu, jika nantinya telah ada kesepakatan, hendaknya mulai dipikirkan adanya depo-depo logistik di wilayah Timur khususnya di Papua untuk mempersingkat waktu pemberian pelayanan daruat kepada korban bencana,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (25/10).

Penanggulangan bencana diperlukan kesiap siagaan dan responsif yang tinggi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana, terutama pada situasi tanggap darurat. Semua ini hanya terwujud apabila daerah memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi bencana.

“Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi bantuan kedarutan dan sosialisasi pedoman bidang penanganan darurat ini di Jayapura. Berarti telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para pejabat BPBD baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua untuk memahami prosedur penanganan darurat. Kegiatan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berarti meningkatkan kapasitas pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaran penanganan darurat khususnya,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB, Tri Budiarto mengatakan, faktanya, sampai dengan hari ini, rata-rata anggaran APBD kabupaten/kota dari Sabang sampai Merauke rata-rata hanya 0,045 persen. Untuk itu, pesan saya, jika ingin menjadi sebuah lembaga yang professional dalam penanganan bencana, maka anggaran penanganan bencana, logikanya besar termasuk anggaran-anggaran yang dialokasi APBD kabupaten/kota dan provinsi.

“Maknanya, ke depan harus ditambah jika kita ingin melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pelayanan umum yang terbaik untuk masyarakat korban bencana,” kata Tri.

Ditambahkannya, semakin cukup anggarannya, maka responsibility dari BPBD di kabupaten/kota tentu akan semakin cepat, lebih sigap dan kehadiran dalam setiap kejadian bencana lebih awal dan tingkat keberhasilan serta percepatan dalam penanganan bencana.

“Untuk posisi di Papua, baru ada 21 kabupaten/kota yang telah memiliki BPBD dari 29 kabupaten/kota yang ada atau baru 60 persen sudah ada BPBD, idealnya jika semua kabupaten/kota di Papua punya responsibility seperti itu, sehingga fungsi pelayanan dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya lebih optimal,” ujarnya. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPBD PAPUA HARUS PIKIRKAN ADANYA DEPO LOGISTIK