85 ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA DILANTIK

share on:
Pelantikan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se Papua.(Jubi/Alex)

Jayapura, 28/10 (Jubi) – Sebanyak 85 anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dari 29 kabupaten/kota se Papua secara resmi dilantik oleh Ketua badan pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Pdt. Robert Y. Horik, di Hotel Aston Jayapura, Senin (28/10). Pelantikan itu disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.  

Ketua Bawaslu Robert Y. Horik mengatakan, tahapan legislatif sudah berjalan selama satu tahun, dimana mulai dari Agustus 2012 tahapan awal sudah berjalan. Begitu juga dengan pemuktahiran data pemilih dan penetapan peserta partai politik sebagai perserta Pemilu sudah dilakukan. Jelas ini akan menjadi tanggung jawab kita dalam pengawasan pesta demokrasi 2014 mendatang di Papua.

“beberapa tahapan sudah dilewati, pada 23 Agustus dilakukan penetapan daftar calon tetap dan kemudian ada beberapa persoalan yang kita hadapi karena sesuai dengan PKPU 7 tahun 2013. Kalau terjadi perselisihan Komisi Pemilihan Umum menetapkan persoalan dilakukan di Bawaslu,” katanya.

Dalam catatan Bawaslu, ada 23 kasus yang saat ditangani pihaknya dan hampir seluruhya terselesaikan. Kemudian pada 23 Oktober juga penetapan daftar pemilih oleh KPU, dimana hampir tiga juta lebih dan kemudian ada banyak persoalan yang kita temui. “Saya maklumi karena teman-teman di kabupaten/kota belum maksimal dalam bekerja, khusus didalam lembaga pengawasan, sehingga kemudian ada banyak temuan-temuan termasuk daftar agregat pemilih tingkat kecamatan (DAK2) dimana DPT lebih besar dari DAK2. Ini jelas menjadi persoalan,” tukasnya.

Kemudian, masalah lain adalah kabupaten Nduga yang belum menetapkan DPT sehingga penetapan DPT terpaksa ditunda, hingga kemungkinan pada 1 November mendatang baru akan ditetapkan secara Nasional. “Ini jelas menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi,” tambahnya.

Kedepan tahapan yang akan dihadapi adalah tahapan kampanye. Dimana kita ketahui bersama setelah tiga hari partai politik ditetapkan maka kampanye sudah berjalan. “Jadi sebenarnya 11 Januari kampanye sudah berjalan secara tertutup, namun pada  Oktober lalu KPU RI menetapkan peraturan yang baru (Peraturan KPU Nomor 15 tentang bagaimana penempatan-penempatan baliho) ini juga menjadi tugas kita untuk mengawasi.

Robert Y. Horik juga berpesan kepada para anggota Panwas untuk tidak perlu merasa takut dalam hal mengawasi. Kita bekerja sesuai dengan sumpah janji dan fakta integritas kita. “Saya ingin memberitahu, fakta intregitas menuntut kita menjadi rambu-rambu supaya kita bisa bekerja. Ini rambu-rambu dan pagar yang memagari kita didalam kita bekerja agr kita independent sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Untuk itu, Robert Y. Horik berharap ada kerjasama antara Bawaslu dan Panwaslu serta koordinasi baik antar teman-teman penyelenggara yang lain, pemerintah daerah, tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan, sehingga pengawasan bisa berjalan maksimal. “Dengan demikian hasil yang kita capai pada pemilu legislatif dan presiden bisa maksimal sehingga demokrasi di Papua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal meminta agar para anggota Panwaslu kabupaten/kota dapat bekerja secara maksimal dalam mengawasi Pemilu, sehingga nantinya pemilu yang berjalan di Papua bisa benar-benar berkualitas.

“Ini harapan kami semua karena pesta demokrasi benar-benar pesta. Karena pesta identik dengan perasaan sukacita kalau tidak itu bukan pesta. Bagaimana semua ini bisa terjadi, disinilah peran semua pihak penyelenggara Pemilu bersatu mulai dari tahapan hingga akhir,” kata Klemen Tinal. (Jubi/Alex)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  85 ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA DILANTIK