PEMERINTAH PUSAT TIDAK BISA LEPAS TANGAN HANYA DENGAN OTSUS

share on:
Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 30/10 (Jubi) – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan menganai masalah pembangunan di Papua hanya dengan memberikan Otsus bagi provinsi diujung Timur Indonesia itu.

“Pemerintah pusat tidak bisa melepas diri hanya dengan mangatakan sudah Otsus. Disini yang diperlukan pemimpin yang kuat mengatur pemerintahan yang kuat. Kalau pemimpin yang ragu, lemah, pemerintahannya juga lemah, potensi kekacauan akan terjadi dimana-mana,” kata Surya Paloh, Rabu (30/10).

Menurutnya, ia tidak habis pikir apa yang salah di Papua. Sumber daya alam yang ada di Papua mungkin salah satu yang terbaik yang dimiliki di seluruh wilayah Indonesia, begitu juga dengan luas wilayah.

“Sumber daya manusia ada tapi memerlukan upayah peningkatan kemampuan. Nah disini harus ada peran yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Saya sebenarnya berharap upayah mempercepat progres pembangunan di wilayah ini tidak ditunda lagi, kita tidak bisa bermain-main dengan waktu lima hingga delapan tahun,” ujarnya.

Katanya, jika pembangunan infrastuktur Papua tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, semangat masyarakat Papua untuk lebih mudah terprovokasi, menempatkan egoisme sektoral wilayah mereka diatas kebanggan mereka sebagai warga NKRI, akan terjadi dan merugikan serta menjadi satu potensi yang amat sangat berbahaya.

“Yang saya maksudkan ada potensi separatisme, dan kita tidak mengingnkan itu. Berikanlah kebanggaan kepada masyarakat Papua bahwa mereka bangga, tinggal lahir dan besar di wilayah mereka. Pemerintah pusat harus melihat wilayah Papua adalah wilayah yang masih memerlukan supervisi dan asistensi, tetapi bukan dengan pendekat mencari-cari kesalahan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua, Donatus Mote mengatakan, program strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung (Prospek) merupakan salah satu dari jawaban atas berbagai ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat sebelumnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

“Prospek juga sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Donatus. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMERINTAH PUSAT TIDAK BISA LEPAS TANGAN HANYA DENGAN OTSUS