WALIKOTA: KITA SUDAH BEKERJA SESUAI ATURAN DAN PROSEDUR

share on:
Ketua Umum Persipura (jubi/sindung)

Jayapura, 31/10 (Jubi)  –  Terkait adanya polemik mengenai Laporan LHP BPK yang mencuat terkait bantuan sosial (Bansos) yang belum bisa dipertaggungjawabkan tidak ikut membuat pemerintah Kota Jayapura ikut dalam carut marut persoalan yang mendera pemerintah Provinsi Papua itu.

“Kita sudah bekerja sesuai aturan dan prosedur ini terbukti dengan memperoleh WDP sebanyak empat kali dan diharapkan bisa untuk mendapatkan WTP. Dimana kita ikuti aturan keuangan dan aturan Menteri Dalam Negeri,” kata Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, Kamis (31/10) sore.

Benhur menilai, dengan opini BPK RI terhadap keuangan pemerintah Kota Jayapura telah menunjukkan keseriusan pemerintahannya untuk bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur keuangan yang berlaku. “Ya kalau tidak sesuai dengan itu, ya menerima disclamer, dimana semua terkait dengan hasil pemeriksaan itu. Bila itu berjalan dengan baik, kita mendapatkan WDP empat kali, karena itu kita bekerja seusai prosedur dan tidak keluar dari itu,” tegasnya.

Meski begitu, Benhur juga mengakui adanya kekurangannya terkait penanganan masalah aset Kota Jayapura yang bergerak dan tak bergerak, yang masih menjadi persoalan tersendiri bagi jajaran pemerintahnnya. “Kadang yang ingin saya perbaiki adalah pendataan aset bergerak dan tanah, karena hal itulah yang menghambat WDP menjadi WTP,” ungkapnya.

Sebelumnya, mengenai adanya persoalan Bansos yang ramai dibicarakan khalayak umum, mendapatkan tanggapan berbagai pihak salah satunya dari anggota DPRP sendiri. Salah satu anggota Komisi A DPRP, Hendrik Tomasoa berpendapat,  munculnya nama oknum anggota DPRP sebagai penerima dana Bansostahun 2012 akibat dijebak mantan BPKAD Provinsi Papua, Achmad Hatari.

Sebab pada waktu itu, kata Hendrik, semua anggota DPRP meminta permohonan dana kepada gubernur dan cairnya bantuan ini dinilai bantuan ini berasal dari Gubernur Papua bukan bansos yang ada. “Saya lihat ini adalah jebakan Hatari ke anggota DPRP karena saat itu hubungan eksekutif dan legislatif kurang harmonis. Ini juga berkaitan dengan politik menuju 2014 yang meningkat. Saya berbicara ini secara independen karea saya tidak lagi maju di pileg 2014,” tukasnya. (Jubi/Sindung)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  WALIKOTA: KITA SUDAH BEKERJA SESUAI ATURAN DAN PROSEDUR