INILAH LIMA POIN DALAM SURAT DPR PAPUA KEPADA KEMENPAN

share on:
Wakil Ketua Komisi A DPRP, Yanni. (Jubi/Arjuna)

Jakarta, 15/11 (Jubi) – DPR Papua telah menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) agar kebijakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2014 mendatang diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi A DPRP, Yanni mengatakan, pihaknya telah menyurat secara resmi ke Kemenpan, 8 November lalu. Ada lima poin yang direkomendasikan kepada Kemenpan.

“Poin pertama, mendukung kebijakan Gubernur Papua dalam hal meminta penambahan kuota CPNS tahun 2013 dilingkungan Pemprov Papua, mengingat masih ada tenaga honorer ketegori II yang berjumlah 491 orang dan belum terakomodir dalam permintaan CPNS formasi 2013,” kata Yanni, Jumat (15/11).

Menurutnya, poin kedua adalah permintaan penambahan kuota CPNS mengingat ini sangat penting, mengingat para tenaga honorer telah bekerja dan mengbadi di berbagai SKPD dan mereka memiliki animo yang sangat besar untuk menjadi CPNS, sehingga apabila tidak diakomodir dapat menyebabkan adanya kecemburuan sosial bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan yang meresahkan berbagai pihak. Oleh karena itu DPRP mengharapkan kementrian terkait dapat memahami permasalahan tersebut dan berkenan menyetujui permintaan penambahan kuota CPNS yangv disampaikan Gubernur Papua.

“Poin ketiga yaitu selain pemasalah permintaan penambahan kuota formasi CPNS, DPRP tidak sependapat dengan adanya kebijakan sentralistik penentuan hasil CPNS oleh pemerintah pusat, karena hal itu selain tidak sejalan dengan semangat otsus Papua, juga dapat berimplikasi negatif terhadap proses rekrutme CPNS di Provinsi Papua,” katanya.

Poin keempat lanjut Yanni, perlu diketahui, bahwa dari beberapa pengalaman sebelumnya, hasil seleksi CPNS merupakan faktir yang sangat rentan menimbulkan permasalahan dan atau konflik horizontal sebagai reaksi atas ketidakpuasan pasca pengumuman seleksi. Hal ini karena kondisi sosial, budaya, politik serta karakteristik masyarakat Papua yang berbeda dengan daerah lain.

“Poin terakhir adalah dengan memperhatikan hal-hal tersebut, DPRP berpendapat dan sekaligus menyarankan agar kebijakan hasil CPNS di Provinsi Papua tidak ditentukan oleh pusat, melainkan diserahkan menjadi kewenangan Gubernur Papua. Hal ini sangat penting karena dengan sentralisasi kebijakan penentu hasil seleksi CPNS di Provinsi Papua, dikhawatirkan dapat berimplikasi negatif serta meresahkan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, bukannya mengesampingkan non Papua, namun tahun ini pihaknya berharap semakin banyak anak-anak asli Papua yang diterima sebagai PNS dan di masuk ke IPDN agar keseimbangan tetap ada.

“Tidak bisa satu sisi saja yang naik sementara anak asli Papua harus dibawah terus karena akan berdampak buruk suatu saat. Makanya kami minta ke Menpan agar 1.000 orang anak asli Papua lolos PNS khusus untuk provinsi. Tanpa mengesampingkan teman-teman non Papua, ini untuk mengimbangi situsia Papua yang balance,” kata Yunus Wonda.  (Jubi/Arjuna)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INILAH LIMA POIN DALAM SURAT DPR PAPUA KEPADA KEMENPAN