PRESIDEN DIMINTA MENARIK PROYEK DAN DANA UP4B

share on:
Ketua KAPP, Johny Haluk Bersama Gubernur Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 26/11 (Jubi) Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendesak Presidan Susilo Bambang Yudhoyono menarik kembali proyek dan dana yang dikerjakan oleh UP4B dan diserahkan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat.

“Lebih baik proyek dan uang itu kembalikan kepada gubernur dan dia yang arahkan, sehingga pengusaha asli Papua juga dapat terlibat didalamnya,” kata Ketua KAPP, Johny Haluk, Selasa (26/11).

Menurutnya, selama ini UP4B tidak pernah melibatkan KAPP sebagai pemilik hak ulayat dalam pembuatan Perpres 40/2013 tentang pembangunan jalan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang melibatkan aparat TNI dalam pembangunan tersebut.

“UP4B tidak pernah melibatkan kami sebagai pengusaha asli Papua dan sebagai pemilik hak ulayat tanah dalam penyusunan dan pengajuan Perpres 40/2013. Ini kesannya UP4B datang ke Papua hanya berbisnis,” ujarnya.

Apalagi lanjut dia, sebelum Perpres 40/2013 dilaksanakan,  UP4B memberikan Perpres 84/2012 yang isinya mengatur tentang proyek penunjukan langsung bagi pengusaha Papua, dengan nilai nominal Rp. 1 miliar untuk wilayah pegunungan dan Rp. 500 juta untuk wilayah pesisir Papua.

“Disini sangat jelas. Ini kesengajaan yang telah dibuat oleh UP4B dengan memberikan kami iming-iming proyek dengan nilai Rp. 500 juta hingga Rp 1 miliar, tapi tiba-tiba UP4B ciptakan lagi Perpres lain dengan nominal triliunan rupiah dan melibatkan TNI,” katanya.

KAPP sudah pernah menanyakan hal ini kepada UP4B namun tak pernah ada jawaban. “Sudah lima kali kami menyurat UP4B untuk masalah ini, namun tak pernah direspon. UP4B juga telah dua kali kami undang  untuk memberikan materi dalam suatu kegiatan di Timika dan Manokwari. Mereka juga tak memberikan jawaban dan tak hadir,” katanya.

Sementara itu, Humas UP4B, Amiruddin Al-Rahab membantah pihaknya bermain proyek, karena hingga kini UP4B tak memiliki  fungsi memegang  anggaran dan melaksanakan proyek.

“UP4B tak  memegang proyek satu sen pun. Kami hanya memastikan  suatu kegiatan tepat  sasaran dan tetap waktu.  Seluruh   administrasi  program sejumlah  ruas jalan di Papua  ada  di Kementerian Pertahanan dan Kementerian  dan  Pekerjaan Umum,” kata Amiruddin Alrahab.

Namun pihak Kodam XVII Cenderawasih, kepada media ini beberapa waktu lalu mengatakan sebanyak empat Batalyon dan empat  Detasemen sudah diterjunkan ke 14 ruas jalan yang akan dilakukan pembangunan Jalan Trans Nasional, sesuai dengan Kepres Nomor 40 Tahun 2013. Program ini sendiri bekerjasama dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dan pemerintah daerah setempat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih, Kolonel Infantri Lismer Lumban Siantar saat diwawancarai Jubi mengakui ratusan Satgas Gabungan TNI telah menempati 14 ruas jalan UP4B.
“Jika saat ini personil dari tiga Batalyon Zipur, empat Denzipur, dan Marinir sudah siap dilokasi yang akan melakukan pekerjaan Jalan Trans Nasional. Personil sudah masuk dan sudah siap dilokasi, untuk seluruh Papua ini melibatkan empat Batalyon dan empat Detasemen, semuanya sudah insert, sudah siap kerja,” kata Kapendam, pertengahan November lalu.

Soal kapan pelaksanaannya, menurut Kapendam, tahun 2013 ini sudah berjalan dengan perkiraan selesai pada April atau awal Mei tahun 2014. “Tahun ini dikerjakan, selesai diperkirakan bulan empat atau awal Mei mendatang, saya kurang tahu pasti. Tapi diperkirakan sebelum Mei itu selesai,” katanya. (Jubi/Arjuna)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PRESIDEN DIMINTA MENARIK PROYEK DAN DANA UP4B