YORRYS RAWEYAI: PERLU PENCERAHAN POLITIK SOAL 1 DESEMBER

share on:
Yorrys Raweyai (Jubi/Levi)

Jayapura, 2/12 (Jubi) – Sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Papua, Yorrys Raweyai mengharapkan agar perlu ada pencerahan dan sosialisasi apa itu peristiwa 1 Desember di Papua. Sehingga orang tak menjadi salah kaprah dan merasa takut terhadap 1 Desember.

“Itu kan peristiwa tahun 1961, sudah lebih dari 50 tahun dan sekarang sudah generasi kedua di tanah Papua. Bahkan saat ini kita sudah masuk era baru yang kita sebut sebagai era demokrasi melalui reformasi,” katanya ke wartawan, Senin (2/12).

Menurut Yorrys, dirinya sebagai putra Papua merasa sedih, sebab isu 1 Desember masih terasa di mana-mana, yang sebetulnya masyarakat secara umum, terutama generasi muda yang lahir dan besar di era Republik Indonesia dengan idiologi Pancasila, masih merasa trauma.

“Trauma seperti ini tak boleh sama sekali. Nah, bagaimana pemerintah melakukan edukasi pencerahan-pencerahan politik kepada masyarakat Papua tentang romantisme masa lalu, sudah harus tak boleh ada,” katanya.

Menurut Yorrys, saat ini sudah dimulai era baru di Papua, yaitu pada saat 26 Februari 1999 lalu, dimana ada sebanyak 100 orang Papua datang ke Istana Merdeka di Jakarta bertemu Presiden Habibie saat itu, yang secara bermartabat dan demokratis menyampaikan pandangan kritis mereka.

“Saya juga ada ikut saat itu. Kemudian kami mendapat satu solusi yang sangat demokrasi sebab memang Pak Habibie adalah bapak demokrasi kita. Itulah yang melahirkan namanya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) atau UU Nomor 21 Tahun 2001,” katanya.

Sehingga, kata Yorrys, UU Otsus bagi Papua ini harus dipahami secara substansi, mengapa ada lex spesialis, juga ada termaktub di dalamnya secara eksplisit soal affirmative action. Lalu kemudian mengapa ada dana khusus, yang kita kenal sebagai dana Otsus.

“Ini kan pemerintah daerah dan pusat, belum memahaminya secara komprehensif, tapi hanya parsial. Lalu membungkusnya dengan kepentingan politik. Ini kan tak boleh lagi ada. Sehingga 1 Desember, orang tak boleh lagi takut. Buktinya, 1 Desember lalu, tak ada apa-apa, tapi aman dan baik saja,” katanya.

Untuk itu, kata Yorrys, dirinya yang kini dipercayakan partainya untuk kembali maju sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihan Papua. Sehingga, dirinya berkeinginan memberikan pencerahan politik terhadap masalah-masalah politik lokal yang terjadi selama ini yang belum terangkat.

“Maka dengan berbagai cara, persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Papua harus kita mengangkatnya menjadi isu nasional. Ini bagaimana cara, makanya saya harapkan dukungan dari teman-teman pers untuk mampu mengangkat ini menjadi isu nasional,” katanya.

Sebenarnya, kata Yorrys, masalah Papua sama dengan daerah lain di Indonesia. “Tapi harus diberikan perhatian khusus, karena ada masalah politik, seperti yang sekarang masih dirasakan masyarakat, misalnya stigmatisasi separtis, OPM, 1 Desember, 14 Desember, 1 Mei dan sebagainya. Ini bukan barang baru, kita sudah 50 tahun dan ini sudah tak boleh lagi ada,” katanya.

Sekertaris Jenderal Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid mengatakan, pemerintah pusat perlu mengubah pandangan yang melihat Papua sebagai daerah sarang separatis, maupun OPM. Sebab hal ini berimbas pada pola penanganan keamanan di Papua. “Sebab jika pradigma itu tak diubah, maka pemerintah jangan bermimpi Papua akan senjahtera dengan gelontoran dana triliunan rupiah,” katanya, Senin (2/12).

Menurut Thaha, selama Jakarta atau pemerintah pusat mempertahankan paradigm lama, dimana Papua dianggap musuh, dijadikan operasi militer dan dikatakan sarang separatis. Jelas ini akan memberi dampak tak diinginkan, mengingat pendekatan dilakukan menggunakan pola lama, yakni pendekatan militeristik yang secara nasional maupun internasional tak dibenarkan.

Untuk itu, kata Thaha, Papua harus dilihat sebagai anak bangsa yang harus didekati secara persuasif, lalu diajak bicara dan diajak mengungkapkan secara benar dan tepat, apa yang menjadi isi hati dan akar persoalannya selama ini. “Ini penting dan jangan kita sepelekan,” katanya.

Menurut Thaha, presepsi atau makna tentang separatis harus diperluas. Kalimat seperatis jangan hanya dilekatkan pada orang-orang yang mendukung idiologi yang berseberangan.

“Tapi orang-orang yang menggagalkan Otsus juga separatis. Sebab Otsus amanat undang-undang yang harus dijalankan dan jika ada yang menggagalkan, maka sama artinya orang itu juga terlibat dalam tindakan melawan undang-undang dan itu juga bisa dikatakan sebagai separatis,” katanya.

Menurut Thaha, seharusnya Otsus di Papua semakin memberikan kesejahteraan untuk orang Papua dan tuntutan Papua merdeka semakin kecil. Tapi kenyataannya, setelah 13 tahun Otsus berjalan hingga kini, ternyata banyak yang menganggap Otsus gagal dan kegagalan ini siapa yang buat?

“Jelas itu orang-orang duduk di pemerintah sebagai pejabat dan dewan. Mereka itulah yang separatis yang menghancurkan proses perdamaian. Mereka itu yang menyayat luka baru di atas luka lama. Jadi mereka itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Jadi tak boleh lagi rakyat yang dikejar-kejar,” kata Thaha. (Jubi/Levi)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  YORRYS RAWEYAI: PERLU PENCERAHAN POLITIK SOAL 1 DESEMBER