KAPOLRI HARUS MINTA MAAF PADA KORBAN RUSUH DEMO KNPB

share on:
Logo NAPAS (infonapas.blogspot.com)

Jayapura, 4/12 (Jubi)Samuel Awom, Koordinator Wilayah Papua untuk National Papua Solidarity (NAPAS) meminta Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman untuk meminta maaf kepada korban kerusuhan pasca demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (26/11) di Expo, Waena, Kota Jayapura, Papua.

“Sudah seharusnya Kapolri meminta maaf kepada korban kerusuhan demo KNPB di Expo, Waena, Kota Jayapura, 26 November 2013 lalu, baik kepada masyarakat non Papua maupun kepada KNPB karena telah menerapkan aturan yang salah di Papua,” kata Samuel kepada wartawan di Kantor KontraS Papua, Padangbulan, Kota Jayapura, Papua, Rabu (4/12).

NAPAS juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Matias Tengket maupun untuk Samsul Muarif karena ini adalah sebuah peristiwa yang tidak perlu terjadi dan aparat kepolisian adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas peristiwa ini.

“Kekerasan tidak hanya terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan aparat menggunakan senjata untuk membantai rakyatnya sendiri. Negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia tentang Polisi Masyarakat harus segera meninjau ulang kerja sama ini atau sekaligus menghentikan kerjasama ini,” harap Samuel.

Staff KontaS Papua, Nehemia Yarinap juga menyesalkan kekerasan yang menelan korban jiwa ini karena seharusnya aksi berjalan damai karena kehadiran polisi di lokasi demonstrasi tetapi yang terjadi malah terbalik. “Penyiksaan terjadi di luar prosedural hukum dan yang paling memprihatinkan, Rakyat Papua tidak dapat menyampaikan aspirasi,” ungkap Nehemia.

Empat poin sikap Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) yaitu: pertama, Komnas HAM RI segera bentuk tim investigasi secara menyeluruh terhadap matinya demokrasi di Papua. Kedua, Kapolda Papua dan Kapolresta Jayapura segera membuka ruang demokrasi di Papua dan stop mengkriminalisasi hukum dan demokrasi di Papua.

Ketiga, mendesak Gubernur Papua, DPRP dan MRP segera membuka ruang dialog antar kepolisian dan semua komponen Masyarakat Papua. Keempat, hentikan semua kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi. Kelima, hentikan semua konflik horizontal antar sesama rakyat sipil yang berimbas pada konflik suku, agama dan ras.

SKP-HAM terdiri dari beberapa komponen masyarakat sipil, yaitu Bersatu Untuk Kebenaran, Garda-P, KontraS Papua, Elsham Papua, GMKI Cabang Kota Jayapura, NAPAS, AMPTPI dan Parlemen Jalanan. (Jubi/Aprila)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KAPOLRI HARUS MINTA MAAF PADA KORBAN RUSUH DEMO KNPB