PEMERINTAH PUSAT DIMINTA LONGGARKAN EKSPOR KONSENTRAT PTFI

share on:
Pertemuan Ketua dan Sektertaris Papuan Brotherhood dengan Menko Perekonomian Hatta Radjassa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, (Foto/Papuan Brotherhood PTFI)

Timika, 5/12 (Jubi)  –  Solidaritas persaudaraan karyawan asli Papua di PT Freeport Indonesia (PTFI), Papuan Brotherhood, mendesak  pemerintah pusat untuk tidak melarang ekspor konsentrat PTFI sesuai batas waktu tanggal 12 Januari 2014 mendatang sesuai amanat UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Ketua Tim Papuan Brotherhood,  Silas Natkime, yang mendapat dukungan solidaritas di lingkungan PTFI dan eksternal ini, meminta kepada pemerintah pusat agar pada tanggal 12 Januari 2014 tidak menerapkan aturan yang membatasi ekspor mineral mentah yang dihasilkan perusahaan tambang mineral, khususnya ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia ke sejumlah negara tujuan ekspor, seperti Jepang, Filipina, Korea, China, India dan Spanyol.

“Agar perusahaan tambang mineral diberi waktu yang cukup bersama investor lainnya yang punya minat berinvestasi membangun  pabrik smelter untuk melakukan pengkajian mendalam dan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mendukung  pembangunan sebuah pabrik smelter.  Baik dari segi lokasi pembangunannya, teknologi yang digunakan, besaran investasi yang diperlukan serta Return Of Invesment-nya sehingga benar-benar layak secara ekonomis,” ujar Silas Natkime, melalui pesan email yang diterima tabloidjubi.com, di Timika, Kamis (5/12).

Menurutnya, ekspor harus terus berjalan hingga pembangunan smelter siap untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. “Sebab  membangun smelter bukanlah sesuatu yang gampang seperti membalik telapak tangan,”ujarnya.

“Kami Papuan Brotherhood yang merupakan representasi karyawan asli Papua merasa prihatin, karena yang akan  terkena dampak negatif jika terjadi penghentian ekspor konsentrat perusahaan, yakni kami karyawan langsung PTFI, karyawan privatisasi dan kontraktor PTFI, masyarakat asli sekitar tambang penerima manfaat sosial ekonomi, warga masyarakat Mimika, Pemerintah Daerah Mimika dan Pemprov Papua.” lanjut Silas.

Oleh karena itu, Papuan Brotherhood mendesak pemerintah pusat dan pihak-pihak di Jakarta termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Asosiasi Pertambangan Nasional, Akademisi dan berbagai pihak lainnya agar mau terbuka mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka sebagai warga Negara Indonesia

Silas menambahkan, Tim Papuan Brotherhood yang dipimpinnya sudah beraudiens dengan Presdir & CEO PTFI (13/11),  Bupati Mimika (23/11), DPRD Mimika (25/11) untuk samakan persepsi dan telah mendapat dukungan kuat pihak-pihak Pemerintah di Kabupaten Mimika tersebut.

“Pemerintah dan DPRD Mimika sepakat mendukung kami dan membantu menyampaikan pesan kepada pihak-pihak di pusat agar dapat memahami seruan kami ini,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Papuan Brotherhood, Elimus Ubruangge, menambahkan, mereka juga akan bertemu Gubernur  Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk meminta dukungan menyangkut isu pembatasan ekspor konsentrat ini.

“Kami sudah menyurati pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan tersebut untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi dalam waktu dekat demi mendapat dukungan. Kita juga berharap, katanya, para pemimpin kami di Provinsi Papua bisa menyambungkan pesan ke pemerintah pusat perihal kekuatiran dan keprihatinan kami ini,” katanya. (Jubi/Eveerth)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMERINTAH PUSAT DIMINTA LONGGARKAN EKSPOR KONSENTRAT PTFI