600 RIBU PEMILIH TIDAK MEMPUNYAI NIK, JADI MASALAH DI KPU PAPUA

share on:
Ketua KPU Papua saat di wawancara sejumlah wartawan (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura 5/12 (Jubi) – Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, mengklaim bahwa masalah di KPU saat ini soal Nomor Induk Kependudukan (NIK), khusus di Papua secara sekeluruhan ada sekitar 600 ribu pemilih yang tidak memiliki NIK. Pihaknya berharap ada dukungan dari Bawaslu Papua agar 600 ribu pemilih itu jangan dicoret.

“Karena teman-teman kita sudah bertemu dengan DPR dan Partai Politik bahwa kami sampaikan tolong berikan informasi kepada teman-teman kita di DPR-RI. Bahwa persoalan-persoalan yang di hadapi oleh KPU khususnya untuk NIK, supaya mereka juga mengerti persoalan yang ada di Papua, sebab mereka (DPR-RI.red) minta itu untuk di Delete (Hapus), bisa dibayangkan kalau 600 ribu di delete, berarti kita kembali pada data pemilihan gubernur kemarin, sedangkan proses ini sudah jalan,” tegasnya.

Sebelumnya, setelah terjadi pemutahiran data, lanjut Arisoy, khusus pencalegkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua, ada sekitar 25 orang yang mewakili Provinsi Papua untuk 4 kursi.

Sedangkan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari 12 Partai Politik yang merebut 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ada sekitar 114 orang. Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua secara keseluruhan dari 12 partai sekitar 622 calon legislative memperebutkan 55 kursi di DPR Papua.

“Yang paling banyak lagi, 29 Kabupaten/Kota yang akan merebut 692 kursi di Kabupaten/Kota dengan jumlah caleg 7.553 orang, karena itu dibagi setiap partai politik, dengan jumlah 94 dapil,” kata Arisoy dalam sambutannya, Kamis (5/12) siang tadi.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol, Tito Karnavian, dalam sambutannya juga menambahkan bahwa masalah terbesar yang di hadapi KPU Papua mulai dari 14 KPUD yang diambil alih oleh KPU Papua.

“Kita bisa bayangkan beliau ber-Lima harus mengambil alih tugas 14 KPU. Ini berat sekali saya kira. Mudah-mudahan minggu depan 10 bisa berjalan pelantikannya. Beliau juga mengatakan bahwa kerawanan yang bisa terjadi di Kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Paniai, Boven Digoel, Sarmi dan Nabire, meskipun Nabires sudah ditetapkan,” kata Tito. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  600 RIBU PEMILIH TIDAK MEMPUNYAI NIK, JADI MASALAH DI KPU PAPUA