KONTRAK KARYA FREEPORT TAK MEMIHAK PEMILIK ULAYAT, LEMASA MINTA DILIBATKAN UNTUK KK3

share on:
Ilustrasi Area Pertambangan PT. Freeport. (IST)

Timika, 11/12 (Jubi)  —   Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) meminta dilibatkan dalam rencana diputuskannya kesepakatan Kontrak Karya Ketiga (K3) PT Freeport Indonesia. Sebab, selama ini Freeport dinilai telah menghancurkan kehidupan sosial ekonomi dan masa depan masyarakat pribumi. Artinya, proyek penambangan ini jelas-jelas belum melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dalam proses KK 1 dan KK 2 diakui banyak kelemahan dan tidak menguntungkan masyarakat pemilik hak ulayat Amungme – Kamoro serta suku – suku Papua yang berada di sekitar areal pertambangan emas dan tembaga terbesar ini.

“Hari ini kami, pemilik hak ulayat pertambangan PTFI menyatakan sikap kami berdasarkan pikiran  dan  hati nurani kami bahwa, kami ingin untuk terlibat di dalam Kontrak Karya III (COW III) bersama Pemerintah RI dan FCX. Kami juga ingin terlibat dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan saham PTFI,” tegas Perwakilan Lemasa,  Odizeus Beanal, melalui press release yang diterima tabloidjubi.com, di Timika, Rabu (11/12).

Odizeus Beanal, yang kini sedang  menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science in Political Science pada Sacred Heart University, CT. USA, mengakui, bahwa   masyarakat adat AmungMe dan Kamoro merasa sangat dirugikan dan dikucilkan berdasarkan tinjauan terhadap Kontrak Karya I dan II

Pada bagian lain dari pernyaatan sikap itu juga ditegaskan bahwa, PTFI harus membuat kebijakan untuk berintegrasi dengan perusahan lokal sebagai mitra dalam memasok kebutuhan pokok dan membatasi perusahan pemasok dari luar dengan tujuan untuk menggerakan sektor ekonomi rakyat dan UKM (Usaha Kecil Menengah). PTFI harus membuat kebijakan untuk segera membangun Smelter baru di Provinsi Papua untuk membuka industry baru yang akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana Smelter yang telah dibangun di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Ketegasan lainnya terkait perlunya PTFI untuk harus lebih bertanggungjawab terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Papua, sebagai konsekuensi kehadirannya. Pernyatan sikap itu juga dibuat dari latar belakang penjelasan bahwa, isi Kontrak Karya I – II dirasakan merugikan masyarakat setempat. Dalam isi Kontrak Karya memang tercantum pembuatan AMDAL, namun tidak memuat atau memasukan resiko dampak lingkungan bilamana terjadi kelalaian yang ditimbulkan PTFI.

Ada juga alasan yang mendukung bahwa, KK-1 tanggal 7 April 1967 antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia melalui Jenderal Soeharto, dinilai cacat hukum. Faktanya, sebelum KK-1 berakhir tanggal 26 Desember 1991, telah di lakukan KK-2, dan inipun dilaksanakan tanpa melibatkan atau sepengetahuan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan saham-nya.

Dengan tidak diikutsertakan, akibatnya dampak-dampak lingkungan saat ini justru terpaksa ditanggung masyarakat. Freeport dinilai telah menghancurkan kehidupan sosial ekonomi dan masa depan masyarakat pribumi. Artinya, proyek penambangan ini jelas-jelas belum melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Sementara dalam dinamika sejauh ini juga, PT Freeport Indonesia tidak jarang mensosialisasikan upaya intensifnya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan itu terhadap masyarakat setempat maupun warga lainnya di Mimika.

Odizeus Beanal juga menilai bahwa, fase penutupan tambang pun belum ada jaminan rehabilitasi bekas tambang (pasca tambang), justru siap meninggalkan liang-liang galian yang sudah pasti suatu saat akan mengancam kehidupan ekosistem dan masyarakat adat setempat.

Terdapat sejumlah kekeliruan PT Freeport Indonesia yang telah dilakukan, seperti upayanya menimbun Danau Wanogo dengan limbah batuan tambang, yang akhirnya menyebabkan jebolnya Danau Wanogong di tahun 1998. Selain itu, dampak dari pertambangan bawah tanah juga telah mengakibatkan pencemaran Sungai Beanogong di Lembah Tsinga. Air sungai Beanogong sudah tak dapat dikonsumsi lagi oleh masyarakat setempat, flora dan fauna di sekitar sungai juga sudah mulai punah akibat pencemaran.

Dari fakta kasus itu, hak hidup masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik tanah adat (Hak Ulayat) saat ini dan akan datang terancam punah. Akibat limbah-limbah tailing dan bebatuan yang telah merembes dalam tanah dan mencemari air tanah, dan sungai.

Odizeus akhirnya menekankan, PTFI harus menyadari bahwa seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan perusahan, konsumen, lingkungan, sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung menjadi satu system. Jika ada yang terganggu maka pada akhirnya akan mempersulit eksistensi PTFI sendiri. (Jubi/Eveerth)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KONTRAK KARYA FREEPORT TAK MEMIHAK PEMILIK ULAYAT, LEMASA MINTA DILIBATKAN UNTUK KK3