DIBUTUHKAN KETEGASAN PEMPROV BANGUN PASAR MAMA-MAMA

share on:
Robert Jitmau. (Jubi/Aprila)

Jayapura, 19/12 (Jubi) – Belum adanya titik terang pembangunan pasar bagi pedagang asli Papua atau mama-mama Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) membuat Sekretaris Solpap, Robert Jitmau angkat bicara.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus tegas menyelesaikan masalah lahan untuk pembangunan terminal Damri yang baru di Jalan Baru, Kotaraja, Kota Jayapua, agar lahan terminal Damri di Jalan Ahmad Yani bisa segera digunakan membangun pasar untuk pedagang asli Papua.

“Harusnya Pemprov tegas, karena tanah itu milik Pemprov bukan milik adat lagi. Saat kami pertemuan dengan mantan Sekda Papua yang juga  mantan Penjagub Papua, Constant Karma lalu beliau menjelaskan jika  tanah yang ada di sekitar Vihara hingga ke Jalan Baru milik Pemprov. Hanya  saja karena selama ini tidak diperhatikan sehingga masyarakat adat  masuk dan mengklaim lagi itu tanah hak ulayat mereka,” kata Robert Jitmau, Kamis (19/12).

Menurutnya, tanah untuk pembangunan terminal Damri milik Pemprov Papua dan dihibahkan kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ketika Jusuf Kalla menjabat Wapres dan berkunjung ke Papua.

“Waktu itu Gubernur Jap Solossa menghibahkannya ke KKSS untuk tempat pembangunan sekertariat KKSS. Hanya saja kini diklaim lagi sebagai tanah ulayat karena selama ini tak diperhatikan Pemprov,” ujarnya.

“Jadi data yang valid mengenai masalah kepemilikan tanah itu ada di Dinas Pertanahan. Arsipnya kan semua ada di sana. Jadi ini Pemprov yang  harus tegas. Kalau tidak, pembangunan pasar mama-mama ini akan semakin tidak jelas. Nanti 5 atau 10 tahun lagi belum tentu jadi kalau begini. Pemrpov bisa menjelaskan mengenai status tanah itu ke pihak yang selama ini mengklaim sebagai hak ulayat. Artinya bukan harus dibayar tapi permisi kepada mereka agar semua jelas,” lanjutnya.

Selain itu kata Robert Jitmau, pihak Damri juga sudah bersedia pindah sementara ke Gudang Bintang  Mas di wilayah Entrop dan dana untuk pembangunan tahap pertama pasar mama-mama yang sudah disediakan bisa digunakan dulu untuk Damri pindah ke lokasi sementara.

“Tapi yang penting tanah di Jalan Baru statusnya jelas dulu agar ada kepastian pembangunan terminal Damri yang  baru. Kalau belum pasti kan pasti pihak Damri ragu-ragu juga,” kata Robert Jitmau.

Ketua Komisi D DPR Papua yang membidangi infrastuktur, Yan Mandenas mengatakan, terhambatnya pembangunan pasar pedagang asli Papua akibat masalah lahan untuk pembangunan terminal Damri yang tak kunjung ada kejelasan.

“Pasar mama-mama hingga kini masalahnya adalah lahan untuk terminal Damri nantinya, jika terminal yang sekarang ini ditukar guling untuk pembangunan pasar mama-mama,” kata Yan Mandenas.

Menurutnya, ada dua pihak yang mengkalim lahan itu milik mereka. H. Samsuddin mengklaim sudah membeli lahan itu, namun pemilik hak ulayat yakni marga Sanyi dari Enggros mengaku belum ada pelepasan adat.

“Damri sudah siap pindah sementara ke Gudang Bintang Mas jika lahan untuk pembangunan terminal baru Damri sudah ada kepastian. Jadi jangan sampai disalahartikan kalau pembangunan pasar mama-mama tidak diseriusi DPRP dan Pemerintah Daerah. Masalah hak ulayat adalah hal yang sulit di Papua,” katanya. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DIBUTUHKAN KETEGASAN PEMPROV BANGUN PASAR MAMA-MAMA