SEPTER MANUFANDU: UP4B PROYEK SBY

share on:
Ketua Stering Komite Foker LSM Papua, Septer Manufandu. (Jubi/Arjuna)
Ketua Stering Komite Foker LSM Papua, Septer Manufandu. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 30/12 (Jubi) Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua memprediksi tahun 2014 nanti, produk hukum ataupun gagasan-gagasan ide untuk kemajuan pembangunan di Bumi Cenderawasih akan jalan ditempat. Ketua Stering Komite Foker LSM Papua, Septer Manufandu, mengklaim Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) merupakan proyek Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, tahun 2014 mendatang merupakan tahun politik baik Pileg maupun Pilpres dan ini memunculkan ide serta harapan baru yang mustahil dilakukan tahun 2014 mendatang. Terutama Otsus Plus serta dialog yang dinilai tak mungkin dilaksanakan.

“Otsus Plus ada di pintu gerbang dan ini proyek SBY sejak Februari atau Mei sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua lalu dilantik, kedua pimpinan Papua ini sudah bertemu SBY. Ketika selesai pertemuan, wartawan bertanya dan Pak Lukas menjawab SBY menjanjikan Otsus Plus. Apa yang plus. Tidak jelas dan setelah diungkapkan ke publik jadi tantangan, juga tantangan presiden. Ini kemudian kita terjemahkan sebagai proyek SBY dan salah satu proyek SBY adalah UP4B dan pemekaran adalah salah satu percepatan pembangunan,” kata Septer Manufandu, dalam keterangan pers Foker LSM Papua, Senin (30/12).

Namun menurutnya, Papua tidak perlu dipercepat tapi diperlukan political will karena dari sisi komparatif, Papua mempunyai anggaran luar biasa dan status kewenangan khusus serta jumlah penduduk 1,8 juta. Dari sisi komparatif Papua butuhkan political will untuk mempercepat proses kapasitas tertentu.

“Hari ini yang lemahnya bagaimana jangkauan pelayanan pemerintah maksimal dan segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Kesehatan, dimana-mana buruk sekali mungkin satu dua rumah sakit, satu dua kabupaten jadi contoh. Ada bupati yang cerdas menjalankan aspek sosial dengan cerdas dan ini harus diimbangi dengan kabupaten yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Septer, harus ada grand design yang jelas. Ini masuk dalam MP3E untuk percepartan pembangunan ekonomi dan papua dan papua barat masuk dalam koridor enam dan persoalannya adalah lebih focus pada eksploitasi pada SDA.

“Di teluk Cenderawasih ada blok migas oleh Repsol, di Fakfak area Bomberai untuk Mina Politan, di daerah Merauke dan sekitarnya ada Mifee, dan ini bagian dari percepatan ekonomi. Pendekatan eksploitasi SDA dan lagi-lagi yang dikejar pertumbuhan dan meminggirkan rakyat pemilik hak ulayat dan menimbulkan aspek bencana social yang lain,” katanya lagi.

Masih kata Septer, dalam suatu forum Deputi UP4B menyatakan, UP4B hadir untuk menangani bencana sosial di Papua. Namun tidak jelas apa yang dimaksud dengan bencana sosial tersebut.

“Ini maksudnya apa. Dari segi perpektif pemerintah memandang penduduk sedikit ini bisa dipercepat dengan pemekaran, infrastruktur dan pada saat yang sama bisa memarginalkan mereka. Realitasnya kita hadapi hari ini dengan pemekaran yang tidak efektif, penggunaan anggaran yang tidak betul dan korupsi dimana-mana. Ini tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah dari pusat ke daerah. Bukan menyelesaikan masalah tapi menumpuk. Legasinya adalah mewariskan sembrono ini kepada pemimpin-pemimpin daerah,” ujar Septer Manufandu.

Sementara itu Program Manajer Foker LSM, Abner Mansai mengatakan perkembangan kehidupan masyarakat di tanah Papua sepanjang 2013, diwarnai dengan berbagai permasalahan, baik politik, HAM, pengelolaan SDA, masyarakat adat, isu Perempuan dan lain sebagainya. Hampir sebagian permasalahan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan ini juga sebenarnya merupakan akumulasi dari persoalan yang sama yang dari tahun ke tahun tidak tertangani dengan baik.

“Contohnya, pelanggaran HAM diberbagai daerah di tanah Papua masih saja terjadi, penyelesaian masalah Papua melalui dialog damai yang terus didorong oleh masyarakat Papua tidak mendapatkan respon positif dari Jakarta, pembabatan dan konversi hutan untuk kepentingan bisnis skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih marak terjadi, eksploitasi Sumber daya alam (SDA) masih terus dilakukan baik legal maupun ilegal bahkan terjadi secara massif,” kata Abner Mansai.

Dari sisi lingkungan hidup menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim  justru terjadi sebaliknya. Ini bisa dilihat dari semakin tingginya ijin investasi diberbagai daerah yang berpotensi merusak hutan, hanya dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain, perampasan terhadap tanah dan sumber-sumber hidup milik masyarakat adat, juga semakin marak terjadi.

“Contoh, perampasan tanah milik masyarakat adat Malind Anim di Merauke untuk kepentingan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), penambangan emas ilegal di Degeuwo (Paniai) belum dilesaikan dengan baik. Pendulangan pasir laut di pulau Panjang Fakfak, eksplorasi minyak dan gas alam di blok Domberai, pencurian kayu dihampir seluruh Tanah Papua, sama sekali tidak terkontrol bahkan seakan-akan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Dikatakan, dari sisi politik dan pengelolaan pemerintahan daerah, muncul keinginan perubahan terhadap UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan UU Pemerintahan Papua, atau apapun namanya nanti, ternyata menyebabkan pertentangan baru berbagai kalangan antara yang setuju (pro) dan yang tidak setuju (kontra) terhadap keinginan tersebut.

“Mungkin masih banyak lagi permasalahan sosial dimasyarakat yang tidak muncul dipermukaan, atau bahkan terpendam karena tidak menjadi perhatian,” katanya. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SEPTER MANUFANDU: UP4B PROYEK SBY