FIJI, KEPULAUAN SOLOMON DAN PNG AKAN TTD JOINT STATEMENT DENGAN INDONESIA

share on:
 Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi)
Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi/Victor Mambor)

Jayapura, 11/1 (Jubi) – Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) menyatakan keberatannya untuk terlibat dalam undangan Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Indonesia dan Papua, karena menganggap kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Papua sudah melenceng dari resolusi para pemimpin negara-negara MSG di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu.

Sumber Jubi di sekretariat MSG, mengatakan kunjungan negara-negara yang tergabung dalam MSG ke Indonesia bersifat Multilateral, bukan kunjungan MSG seperti keputusan dalam resolusi pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.
“Kunjungan ke Indonesia untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Ini lebih bersifat kunjungan multilateral, bukan kunjungan dari sebuah entitas bernama Melanesia Spearhead Group. Tema kunjungan ternyata diluar resolusi yang diambil oleh pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.” kata sumber ini, Sabtu (11/01).

Karena maksud dan tujuan yang berbeda dari resolusi MSG ini, lanjut sumber ini, Sekretariat MSG telah menyatakan keberatan mereka. Sekretariat MSG juga tidak menghadiri pertemuan teknis tentang kunjungan ini, yang dihadiri oleh para Mentri Luar negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji. Sedangkan Mentri Luar Negeri Vanuatu juga tidak menghadiri pertemuan ini. Vanuatu hanya mengirimkan Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) untuk hadir.

Berbeda dengan informasi sebelumnya yang diterima dari Mentri Luar Negeri vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa para Mentri Luar Negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji ini juga akan mengunjungi provinsi Papua. Delegasi ketiga negara ini dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP pada tanggal 13 Januari di Jayapura. Namun Natuman menambahkan, bahwa kunjungan ke Papua ini hanya untuk bertemu dengan pemerintah provinsi dan DPRP saja, tidak dengan elemen masyarakat sipil seperti pihak Gereja, Masyarakat Adat atau Tahanan Politik.
“Vanuatu masih menunggu kabar terakhir mengenai agenda di Papua dari ketua MSG, Victor Tutugoro. Jika pertemuan hanya dilakukan dengan orang-orang pemerintah saja, besar kemungkinan Vanuatu akan menolak untuk terlibat.” kata Natuman, saat dihubungi Jubi (11/1).

Kepala Misi Papua Barat di Vanuatu, Andy Ayamiseba, membenarkan kunjungan para Mentri Luar negeri dari tiga negara Melanesia ini. Menurut Andy Ayamiseba, ia telah bertemu dengan Pemerintah vanuatu dan Sekretariat MSG, Jumat (10/1) di Port Villa, vanuatu.
“sekretariat MSG menolak kunjungan ini karena tidak sesuai dengan jiwa resolusi dari MSG leaders meeting. Mereka tidak mengikuti MSG technical staff. Tiga Menlu yang lain datang dengan team departemen luar negeri mereka, terkecuali Menlu Vanuatu. Vanuatu menolak hadir dengan alasan yang sama.” kata Andy Ayamiseba,

Namun menurut Andy Ayamiseba, Vanuatu mengutus Vanuatu Special Envoy for Decolonisation untuk datang dalam pertemuan tersebut. Vanuatu juga masih menunggu jawaban pasti untuk bertemu dengan civil society termasuk tapol Papua dari Ketua MSG, Victor Tutugoro.

Andy Ayamiseba menambahkan bahwa dalam kunjungan ini, Pemerintah Vanuatu keberatan dengan tawaran Joint Statement yang disiapkan oleh Indonesia bersama Pemerintah Fiji dan Papua New Guinea. Salah satu pasal dalam Joint Statement itu menyebutkan negara-negara di Melanesia (yang tergabung dalam MSG) tidak boleh ikut campur dalam masalah internal Indonesia.

Sesuai dengan undangan kunjungan yang diterima Sekretariat MSG, jadwal kunjungan di Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Tgl 11/01/14, delegasi tiba di Jakarta
2. Tgl 12/01/14 delegasi bertemua dengan Menlu RI dan sore harinya delegasi akan bertemu dengan para pengusaha Indonesia.
3. Tgl 13/01/14, delegasi tiba di Papua dan berkunjung kepada Gubernur Papua dan DPR
4. Tgl 14/01/14, delegasi berkunjung ke Ambon dan bertemu dengan Gubernur dan DPR
5. Tgl 15/01/14, delegasi bertemu dengan President SBY, kemudian menanda tangani Joint Statement yg telah disiapkan oleh Jakarta dengan kolaborasi Kedutaan Fiji dan PNG di Jakarta.

Pada bulan Juni tahun lalu, para pemimpin negara-negara MSG telah menanandatangi Komunike Bersama yang salah satu isinya adalah mengenai aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat. Point 20 dan 21 dari Komunike ini telah memutuskan bahwa:

1. Pemimpin negara-negara MSG mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur.
2. Para Pemimpin juga mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia.
3. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia.
4. Para pemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu.
5. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.

Dalam komunike ini para pemimpin negara-negara MSG juga telah memutuskan :
(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  FIJI, KEPULAUAN SOLOMON DAN PNG AKAN TTD JOINT STATEMENT DENGAN INDONESIA