RAPERDASUS 14 KURSI DPRP MASIH MENGAMBANG

share on:
Berpose usai pertemuan mengenai wacana pengangkatan 14 kursi DPRP. (Jubi/Markus)
Berpose usai pertemuan mengenai wacana pengangkatan 14 kursi DPRP. (Jubi/Markus)

Jayapura, 21/1 (Jubi)Tokoh masyarakat Papua, Wim Saflessa mengatakan, affirmative action bagi orang Papua dalam hal pengangkatan 14 kursi di DPR Papua mesti direalisasikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif  2014. Hal ini sudah diatur jelas dalam produk hukum negara ini.

“Pemerintah dengan regulasinya menjamin ini diberlakukan. Nah, perlu terus lakukan upaya bersama untuk mendorong Raperdasus menjadi Perdasus 14 kursi agar pada Pemilu 9 April nanti bisa diakomodir,” tuturnya dalam acara Jumpa dengan Pinang (Jadepi) bertajuk “Untuk Apa dan Siapa 14 Kursi DPRP?” di aula Koperasi Pasar Mama Papua, Jayapura, Selasa (21/1) siang.

Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar, menurut dia, termasuk bidang politik yakni peluang menjadi anggota DPRP melalui pengangkatan yang diatur melalui ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Bahwa “DPRP terdiri atas Anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 6, “cukup jelas”.

Dalam Pasal 1 huruf f UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua”.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 111/PUU-VII/2009 telah dikuatkan untuk diangkat sejumlah orang untuk menjadi Anggota DPRP dalam periode 2009-2014, namun hal itu tak dapat dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya lebih jelas dan tegas sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001.

Bagi Pemerintah pusat termasuk KPU, kata Wim, terbuka peluang “jatah 14 kursi” buat orang asli Papua. Hanya, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak legislatif dan eksekutif. “Gubernur bersama DPRP segera mediasi, MRP dan stakeholder lain perlu dorong ini terealisasi pada Pemilu besok,” ujarnya.

Sementara itu tokoh Agama di Jayapura, Pdt. Salmon Wamea melihat adanya celah bagi OAP yang dibuka Jakarta untuk menjadi “wakil rakyat” di gedung parlemen. Namun selama satu periode berjalan ini tidak terealisasi. “Peluang 14 kursi itu memang perlu diperjuangkan bersama,” kata dia.

Mengemuka dalam jumpa pinang yang berlangsung dalam suasana santai, beberapa hal reflektif. Untuk apa dan untuk siapa 14 Kursi DPRP?. Bagaimana caranya untuk raih hal itu, dan siapa saja yang harus diangkat atau dipilih?.

Pada awal Oktober 2013 lalu, sempat mencuat kembali wacana tentang pengangkatan “14 kursi Otsus”. DPRP melalui Badan Legislatif menindaklanjuti hal itu, bahkan Pemerintah Provinsi Papua juga menyinggungnya. Biro Hukum Setda Papua menyebut adanya Raperdasus itu, tetapi belum disosialisasikan secara terbuka. Perlu butuh masukan berbagai pihak terkait mekanisme pengangkatannya, kriteria, tata cara, diusulkan dari organisasi mana, sehingga pada saatnya tidak lagi diperdebatkan.

Kalaupun UU Otsus dan UU Pemilu adalah kekuatan hukum, perlu ada peraturan operasional (Perdasus) untuk dieksekusi pihak penyelenggara Pemilu. Sebelum itu, perlu didahului kajian hukum terhadap 14 kursi DPRP.

Perjuangan terhadap 14 kursi DPRP tersebut dilakukan Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua dibawah pimpinan Ramses Ohee dan Yonas Alfon Nusy. Sempat memenangkan gugatan di MK, 1 Februari 2010.

Beberapa usulan dari Marthin Patay dalam pertemuan tadi, didukung Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobai. Bahwa perlu ruang bicara dalam “para-para pinang” yang diharapkan dihadiri sejumlah pihak terkait.

Rencananya, dalam waktu akan ada pertemuan terbuka bagi semua pemangku kepentingan untuk membicarakannya. Dari hasil pembicaraan dimaksud mendorong pihak Legislatif dan Eksekutif melihat pentingnya “kursi afirmatif” pada Pemilu 2014.

“Waktunya tinggal dua bulan saja orang sudah Pemilu, tapi kita coba dulu. Segera bikin para-para pinang, kitong undang stakeholder duduk bicara soal 14 kursi ini,” kata Wamea yang usai pertemuan langsung bikin surat undangan untuk segera sebarkan ke pihak-pihak terkait. (Jubi/Markus You)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  RAPERDASUS 14 KURSI DPRP MASIH MENGAMBANG