DPR PAPUA MINTA UU MINERBA DIKAJI ULANG

share on:
Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)
Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 22/1 (Jubi) – DPR Papua menyurati Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi. Isinya meminta UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4 Tahun 2009 tentang pembatasan ekspor hasil pertambangan bahan mentah ke luar negeri dikaji kembali.

Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni mengatakan, surat tersebut telah dikirim pekan lalu ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk selanjutnya disampaikan ke presiden.

“Intinya kami meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang UU Minerba. Apalagi teman-teman yang mengatas namakan diri tim Brotherhood telah  menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah, DPR hingga Kementerian ESDM agar pemberlakuan UU itu dibatalkan dan jika bisa meminta UU Minerba baru diberlakukan secara penuh tiga tahun mendatang,” kata Deerd Tabuni, Rabu (22/1).

Menurutnya, presiden memberikan waktu tiga tahun kepada perusahaan pertambangan untuk mempelajari UU Minerba tersebut karena perusahaan merasa imbas dari UU itu tidak akan menjamin perusahaan menambah karyawannya. Justri sebaliknya akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Misalnya saja karyawan PT.FI yang jumlahnya 30.000 orang, diperkirakan 15.000 akan di PHK. Makanya kami meminta pemerintah pusat merevisi UU Minerba ini, karena jika terjadi PHK besar-besaran akan melembahkan ekonomi rakyat dan pengangguran akan meningkat,” ujarnya.

Dikatakan, DPR Papua bukan tak setuju pemberlakukan UU Minerba ini, namun pemerintah pusat harusnya lebih meningkatkan perekonomian rakyat bukan mengorbankan rakyat dengan menambah pengangguran.

Sebelumnya, Karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Papua Brotherhood, menolak pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, sebab, puluhan ribu pekerja PT Freeport yang notabene masyarakat Papua terancam di PHK.

Wakil Ketua Papua Brotherhood Simon Morin mengatakan, akibat larangan ekspor mineral mentah itu PT Freeport harus menurunkan produksi 65 persen. Dampaknya perusahaan mau tidak mau akan melakukan PHK.

“Jika kebijakan diterapkan karena aturan membatasi, maka produksi akan turun. Akibatnya 50 persen atau 50 ribu karyawan akan diberhentikan,” kata Simon Morin seperti diberitakan sejumlah media online.

Pihaknya berharap pemerintah dan DPR tidak membiarkan WNI yang bekerja di Freeport kehilangan pekerjaan akibat kebijakan itu. “Kami berharap kalau sudah banyak WNI di luar negeri di-PHK, jangan sampai lagi ada WNI di Papua yang di-PHK,” ujarnya.

Masih kata Simon, pihaknya menghargai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat industri dalam negeri, tapi kebijakan itu tidak harus membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan menjadi miskin.

“Kami tidak membela perusahaan. Kami membawa misi kami. Kami akan kembali tak punya pekerjaan kalau kebijakan itu diterapkan,” katanya. (Jubi/Arjuna)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR PAPUA MINTA UU MINERBA DIKAJI ULANG