SENIN, DRAFT UU PEMERINTAHAN OTSUS PAPUA DISERAHKAN KE PRESIDEN SBY

share on:
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. (Jubi/Levi)
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. (Jubi/Levi)

Jakarta, 24/1 (Jubi) – Pihak pemerintah Provinsi Papua berencana akan menyerahkan Draft Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus (UU Pemerintahan Otsus) di Tanah Papua sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (UU 21 Tahun 2001 Ostus Papua) ke Presiden Republik  Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin, 27 Januari 2014 nanti.

“Setelah kami serahkan dan melakukan pembobotan, Gubernur Papua Lukas Enembe akan langsung menyerahkan Draft UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ini ke Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Draft undang-undang ini sebagai pengganti UU 21 Tahun 2001 Otsus Papua,” kata Wakil Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Albert Bolang, Jumat (24/1).

Penyerahan langsung Draft UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ke Presiden SBY, menurut Albert, dikarenakan memang sebelumnya sudah ada komunikasi yang berjalan baik. “Sebab sebelumnya ada komunikasi dengan presiden untuk sepakat diadakan perubahan UU 21 Tahun 2001 Otsus Papua. Sebab undang-undang ini sudah tak efektif dijalankan di Papua. Juga sesuai Pasal 77 UU 21 Tahun 2001 Otsus Papua sebagai landasan hukum ke pemerintah pusat dalam hal ini Presiden SBY,” katanya.

Menurut Albert, usulan perubahan UU 21 Tahun 2001 Otsus Papua menjadi UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ini, memang sudah sesuai mekanisme yang ada. “Selain sesuai Pasal 77 UU 21 Tahun 2001 Otsus Papua, tapi juga telah melalui mekanisme yang ada, yakni diusulkan oleh rakyat Papua melalui DPRP dan MRP, lalu ke pemerintah daerah untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Selain itu, juga rujukannya sesuai UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan,” katanya.

Jika Draft UU Pemerintahan Otsus Papua di Tanah Papua diundangkan, jelas menjadi suatu catatan sejarah baru bagi masyarakat Papua. Sebab menurut Albert, undang-undang ini merupakan jawaban dari seluruh akumulasi dan aspirasi rakyat Papua dan Papua Barat. “Kami berharap mekanisme pembahasan di DPR-RI dan pemerintah pusat dilaksanakan dan secepatnya diundangkan. Sehingga sistim pemerintahan di Papua konsisten dan konsekuen dalam menjawab seluruh masalah di Papua dengan berwawasan nasional,” katanya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, David Meisiro mengatakan, Draft UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ini merupakan rancangan undang-undang yang sudah lama dipikirkan dua gubernur, baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat. “Sehingga saya berharap di bawah payung hukum UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ini, tanah Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lebih baik lagi ke depan,” katanya, Jumat (24/1).

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengaku sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah di tanah Papua dan pihak Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk dilakukan pembobotan terhadap Draft UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua ini. “Pembobotan itu merupakan draft yang ke-13. Tapi prinsipya draft undang-undang ini ada perbaikan yang harus dilakukan, terutama pasal-pasal yang dianggap krusial. Draft ini sudah diserahkan ke Gubernur Papua untuk disampaikan ke Presiden SBY,” katanya, Jumat (24/1). (Jubi/Levi)  

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SENIN, DRAFT UU PEMERINTAHAN OTSUS PAPUA DISERAHKAN KE PRESIDEN SBY