HADAPI PEMILU 2014, POLDA PAPUA HADAPI TIGA TUGAS UTAMA

share on:
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/Indrayadi TH)
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 31/1 (Jubi) – Tiga tugas utama dihadapi Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk terus diawasi dan didorong untuk menyukseskan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014.

“Untuk di Provinsi Papua itu terkait kesiapan Pileg dan Pilpres, yang pertama 9 KPU itu yang belum dibentuk. Kedua adalah DPT yang 150 ribu lebih yang perlu dimutahirkan terutama di daerah pegunungan. Terus yang ketiga adalah sistem pemilihan yang menggunakan noken. Saya kira itu,” kata Kapolda Papua Irjen Pol M. Tito Karnavian di Mapolda Papua, Kamis (30/1) kemarin.

Tito menjelaskan jelaskan terkait Pemilu, hanya Papua Barat kerawanannya lebih rendah dibandingkan dengan Papua. “Kalau untuk Papua Barat, saya kira kerawanannya lebih rendah. Ini tolong ditulis yah,supaya teman-teman di Papua lebih terpicu dan terpacu. Jadi yang pertama untuk KPU di Papua Barat, itu sudah terbentuk, itu disemua Kabupaten Kota Panwaslu juga sudah terbentuk, otomatis tidak ada masalah, pasti jalan,” jelasnya.

Untuk di Provinsi Papua masih ada ada sembilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang belum terbentuk sedangkan Panwaslu  sudah. Hingga kini pihaknya belum mendapatkan perkembangan terbarunya. “Waktu kita rapat beberapa waktu lalu, dengan ketua KPU Pak Adam Arisoy, beliau sampaikan secepat mungkin dapat melakukan seleksi dan pelantikan. Ini yang kita harapkan secepat mungkin, hanya sampai hari ini saya belum mendengar kabar kelanjutannya,” katanya.

Untuk sembilan KPUD yang belum terbentuk itu, kata Kapolda diantaranya  Sarmi, Jayawijaya, Intan Jaya, Deyai, Biak, Mimika, Dogiyai dan Paniai. Sedangkan saat ini kan proses kampanye tertutup. “Sekarang sudah masuk pada massa kampanye tertutup, terus siapa yang mau mengatur dilapangan, terus bagaimana masalah persiapan logistik, bagaimana masalah pemutahiran data DPT, ini harus dikerjakan oleh KPU daerah, tidak mungkin KPU Provinsi harus ambil alih soal itu, nah ini yang kita harapkan, itu yang pertama,” ujarnya.

Yang kedua, lanjut Kapolda, masalah DPT. DPT yang terakhir dari 600 ribu yang disampaikan bermasalah terutama nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK) sudah terjadi penurunan hingga 150 ribu. “Tapi kan masih ada masalah, sementara untuk DPT yang bermasalah di Papua Barat itu 60 ribu, tapi sudah ada pengurangan,” katanya.

Terkait adanya sejumlah daerah yang data penduduk atau DPT-nya naik signifikan, Tito kembali menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang cukup signifikan peningkatannya, seperti di Kabupaten Nduga dari 50 ribu DPT untuk Pilgub lalu dan saat ini menjadi 150 ribu. “Ya ini juga KPU harus mutahirkan, kemudian dari KPU provinsi juga harus memberikan asistensi, Panwaslu kabupaten/kota menjadi perhatian karena bisa memberikan titik sengketa,” jelasnya.

Soal system noken sendiri, dikatakan Tito, untuk Papua Barat tidak ada masalah, Karena Papua barat menggunakan system TPS. “Pak Bram O. Atururi menegaskan dalam rapat bersama dengan KPU, Panwaslu tingkat Provinsi yang dihadiri oleh para Kapolres dan Dandim, bahwa untuk Papua Barat menggunakan sistem TPS Jadi tidak ada sistem noken. Nah dikita, Provinsi Papua itu masih menggunakan sistem noken, problemnya sekarang itu pakai  noken seperti apa, apakah noken yang menggantikan kotak TPS saja sesuai dengan pentunjuk KPU Provinsi Papua. Atau ada beberapa wilayah ada yang menggunakan sistem juga,” katanya.

Dengan adanya problema system Noken tersebut, sehingga menurut Kapolda Papua, hal tersebut harus mendapatkan ketegasan dari rekan-rekan KPU jika sistem noken diakui di Papua. “Tapi sistem noken seperti apa, apakah orangnya harus datang, kemudian noken hanya pengganti kotak pemilihan suaranya atau boleh menggunakan sistem perwakilan, jangan sampai dilapangan yang disepakati A yang terjadi B. Kalau sengketanya lewat hukum tidak jadi masalah, tapi kalau sengketanya nantinya konflik. Ini yang menjadi tiga hal penting,” ujarnya. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  HADAPI PEMILU 2014, POLDA PAPUA HADAPI TIGA TUGAS UTAMA