KPU PAPUA LAMBAT, WARGA SARMI MENGADU KE BAWASLU PAPUA

share on:
Ketua Bawaslu Papua, Pdt Robert Y. Horick (Jubi/Eveerth)
Ketua Bawaslu Papua, Pdt Robert Y. Horick (Jubi/Eveerth)

Jayapura 6/1 (Jubi) – Pengaduan warga masyarakat Kabupaten Sarmi yang tergabung dalam Forum Gerakan Sarmi Bersatu (FGSB) terkait lambatnya penetapan lima anggota KPU setempat oleh KPU Papua, membuat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua turun tangan.

“Kami akan proses atau tindaklajuti aduan dari Forum Gerakan Sarmi Bersatu tentang lambatnya penetapan KPU setempat oleh KPU Provinsi Papua. Tentunya forum itu harus membuat surat khusus, aduan kepada Bawaslu terkait hal itu,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt Roberth Y. Horik, Kamis (6/1).

Roberth menuturkan bahwa, Kamis (6/1) siang tadi FGSB dan lembaga masyarakat adat Sarmi telah memberikan surat tembusan aduan yang ditujukan ke Polda Papua tentang sejumlah hal terkait lambannya penetapan anggota KPUD Sarmi oleh KPU Papua dimulai dari pembentukan timsel calon anggota KPUD tersebut, proses pentahapan seleksi calon anggota KPUD hingga 10 besar nama-nama yang lolos seleksi sudah diserahkan ke KPU Provinsi Papua.

“Kami sudah tujukan surat ke KPU Provinsi Papua tetapi sampai hari ini ditindaklanjutinya seperti apa, kami belum tahu. Padahal Senin (3/2) kemarin sudah ditetapkan dan dilantiknya enam kabupaten yang KPU-nya tertunda, tetapi Sarmi belum ada,” ujar Roberth.

Dalam surat aduan itu, lanjut Roberth, didalamnya telah jelas bahwa warga masyarakat, tokoh agama, adat, perempuan dan sejumlah pihak Sarmi sangat prihatin dengan situasi kondisi belum adanya KPU terpilih, sedangkan Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal menghitung hari. Selain itu mereka juga telah laksanakan dikusi atau kajian ilmiah tentang pembentukan timsel oleh KPU Papua pimpinan Benny Sweny yang juga menghadirkan para anggota KPU Papua demisioner sebagai pemateri atau narasumbernya.

“Jadi saya kira hal yang wajar dan sah-sah saja jika FGSB melaporkan atau mengadukan permasalahan mereka ke polisi, karena mereka inginkan adanya kebenaran, bisa mengikuti Pemilu,” jelasnya.

Menurutnya jika memang dalam keterlambatan pelantikan anggota KPUD Sarmi, pihaknya akan mengkajinya terlebih dahulu. “Jika ada temuan dan terbukti maka Bawaslu yang bekerja berdasarkan aturan yang berlaku tidak segan-segan akan memproses atau menindaklanjutinya. Jadi nanti kalau FGSB berikan surat aduan kepada Bawaslu maka kita akan bersikap kepada KPU, apakah kita akan memerintahkan atau merekomendasikan. Sehingga warga tidak lagi berteriak dan mendapatkan keadilan,” tegasnya.

Sebelumnya Kamis (6/1) siang tadi, Tim Forum Gerakan Sarmi Bersatu bersama Tokoh adat, masyarakat dan lainnya mendatangi Mapolda Papua dan diterima Direktur Intelkam Polda Papua. Dengan diterbitkannya surat tanda terima di tandatangani perwakilan Polda Papua, Forum Gerakan Sarmi Bersatu serta empat saksi dari Tokoh masyarakat dan Tokoh Adat yang isinya tentang Akuntabilitas Hukum Proses Seleksi calon anggota KPU Sarmi dan penundaan penetapan anggota KPU Sarmi oleh KPU Provinsi Papua.

Perwakilan Dewan Adat Sarmi, Yohan Yaas menuturkan bahwa sebagai masyarakat adat dirinya memohon agar KPUD Sarmi ini segera di bentuk. Karena pesta demokrasi ini adalah pesta kenegaraan. “Ini yang kami dari dewan adat tidak memihak siapa pun. Kami sebagai dewan adat netral, kami datang kesini membawa aspirasi masyarakat agar KPU di Kabupaten Sarmi segera dibentuk. Kalau ada keterlambatan masyarakat dikampung ini belum mengerti betul, jangan sampai waktu yang singkat ini bisa boikot, Distrik disana ada 10 distrik,” kata Yohan usai bertemu DirIntelkam Polda Papua, Kamis (6/2) siang tadi. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPU PAPUA LAMBAT, WARGA SARMI MENGADU KE BAWASLU PAPUA