BUPATI ROMANUS MBARAKA: KABUPATEN DAN KOTA AKAN “BERBAGI” PEJABAT ESELON

share on:
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. (Jubi/Ans)

Merauke, 9/2 (Jubi) – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, menegaskan karena jumlah orang Marind yang menjadi pejabat struktural murni pada level eselon dua di Kabupaten Merauke hanya tujuh orang, maka jika Kota Merauke nanti sudah disahkan tujuh pejabat itu akan “dibagi ” tugasnya. Tiga atau empat ditempatkan di Kabupaten Merauke, sementara sisanya di Kota Merauke.

“Ya kondisinya seperti itu. Harus diingat, yang berwewenang mengajukan careteker kepada Gubernur adalah Bupati, bukan orang lain. Sekarang sudah ada pejabat tertentu  meminta restu kepada orang lain untuk menjadi careteker Walikota,” kata Romanus Mbaraka kepada tabloidjubi.com, Sabtu (8/2).

Ketujuh pejabat tersebut, menurut Romanus, antara lain adalah Oktovianus Kaize, Korbianus Topai, Anton Baragi, Frans Ndiken, Abertina Mekiuw serta dua pejabat lainnya. Sedangkan beberapa orang Marind yang menempati jabatan struktural berlatar belakang guru.

“Sekali lagi saya ingatkan agar kita semua harus paham dengan aturan,” pintanya.

Romanus mengatakan sebagai  Bupati dirinya mempunyai kewenangan mengusulkan nama untuk menjadi careteker, yaitu pejabat yang sudah masuk golongan 4 B. Nama itu kemudian akan diteruskan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Selanjutnya akan dikembalikan guna pelantikan.  Harus diingat, carateker itu bukan jabatan politis.  Jabatan itu ditempati birokrat yang memenuhi syarat dari sisi kepangkatan serta pengalaman,” kata dia.

Menurut Romanus, Ampres yang dikeluarkan Presiden RI beberapa waktu lalu ditujukan kepada Ketua DPR RI. Selanjutnya beberapa kementerian diundang untuk melakukan pembahasan.  Jika sudah menjadi RUU, maka akan diundangkan lagi dan ada agenda paripurna.

“Dari situ kemudian dikembalikan kepada pemerintah. Mendagri akan memanggil Gubernur bersama Bupati yang wilayahnya dimekarkan untuk membicarakan hal terkait pemekaran. Salah satunya adalah usulan careteker  Walikota serta beberapa hal lain. Termasuk soal pembagian aset maupun pegawai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze,  dalam penutupan sidang pembahasan RAPBD 2014 beberapa hari lalu meminta kepada pemerintah agar segera membentuk tim asistensi yang melibatkan eksekutif serta legislatif. Leonardus Mahuze juga meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai urusan terkait pemekaran Kota Merauke. (Jubi/Frans L Kobun)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BUPATI ROMANUS MBARAKA: KABUPATEN DAN KOTA AKAN “BERBAGI” PEJABAT ESELON