BPJS DINILAI MEMBERATKAN BURUH

share on:
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Google.com)
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Google.com)

Jayapura, 18/2 (Jubi) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai memberatkan buruh. Bukan hanya buruh, petugas kesehatan juga diberatkan. Lantaran, badan ini masih awam, sehingga perlu uji coba.

“Di radiologi saja Rp. 900 ribu tetapi ditanggung Asuransi Kesehatan (Askes) dulu, Rp. 700 ribu.  Tetapi, dengan kehadiran BPJS Kesehatan, hanya dikasih Rp. 200 ribu,” kata ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Jayapura, Nurhaidah kepada tabloidjubi.com di Jayapura, Selasa (18/2).

Dari sisi itu, kata dia, memang berat bagi mereka (tenaga kesehatan) karena alat-alat dan sebagainya. Jika berbicara soal BPJS, sebenarnya masih terlalu awam. “Kalau kita berbicara masalah BPJS, masih tertalu awam, kita perlu sosialisasi yang lebih banyak,” katanya. Tak hanya sosialisasi, tetapi harus mengadakan uji coba, bisa tidak diterapkan, tak bisa langsung diterapkan. Memang disitu dijelaskan bahwa BPJS ini untuk kesehatan murah sekali, katanya empat persen.

“Sekarang pertanyaan saya, empat persen ini yang menanggung siapa ? Karena, dari empat persen tersebut, ada karyawan kemudian ada pengusaha. Tetapi, kalau di jamsostek, ini kan pengusaha, kan enam persen untuk keluarga, tiga persen untuk bujang untuk jaminan kesehatan,” tutur Nurhaidah dengan nada tanya. Tetapi, lanjut dia, sekarang kalau untuk BPJS, dua persen ditanggung antara perusahaan dan karyawan.
“Saat ini, untuk kita berat, mengapa saya katakan berat karena satu sisi di Jamsostek kan aturannya di bayar oleh pemberi kerja. Sementara kalau BPJS ini kan di bayar oleh kedua belah pihak. Nah, ini memberatkan,” ujarnya.

BPJS memberatkan dari sisi pekerja. Kemudian kalau untuk pengusaha, harus kembali lagi untuk mengurus jaminan kesehatannya di BPJS kesehatan di Askes, kemudian membayar iuran yang sudah harus dilakukan di Jamsostek. “Ini kan sudah tidak efektif lagi, dua kegiatan yang harus dijalankan. Sementara kan pekerjaan kita banyak, kita kerja sana kerja sini, jadi kita urus satu di Askes kemudian satu di Jamsostek,” ujarnya lagi.

Jika dilihat dari segi biaya, kata Nurhaidah lagi, membengkak, sangat besar biayanya. “Jadi, jangan kira kita BPJS trus meringankan kita, tidak. Ini membuat beban dan cost kita semakin besar apalagi oleh cost perusahaan dan cost pekerja itu besar. Tetapi jangan lupa bahwa BPJS dilaunching oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Desember 2013 lalu, dan berlaku per 1 Januari 2014.” kata Nurhaidah.

Tetapi, lanjutnya, setelah di launching dikabarkan sejumlah media massa bahwa ditinjau kembali BPJS kesehatan. “Berarti kan masih diuji coba, jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Satu sisi kan kita harus melihat itu, pengusaha maunya yang aman saja kalau toh mereka sudah rasa aman di Jamsostek kenapa mereka harus dipaksakan,” ungkapnya.

“Kalau menurut saya pribadi, ada apa sebenarnya ini. Kalau memang mengurus untuk masalah kesehatan silahkan,” cetusnya.  Pemerintah memang bertanggung jawab untuk mengurus masyarakat  baik itu pendidikan, kesehatan. “Tetapi, dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, pekerja swasta kan  sudah punya, ngapain kita masuk lagi,” ucap dia.

Menurutnya, pihaknya berencana akan melakukan suatu kegiatan dengan pemerintah daerah Papua, tetapi sebelumnya akan mengumpulkan seluruh pekerja di kota Jayapura untuk melakukan koordinasi. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Jadi, nanti pemerintah melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari Jamsostek, Askes, SPSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membicarakan masalah ini,”  katanya.

Tetapi, sebelum masuk ke pemerintah, DPD SPSI Papua akan mengundang seluruh pengusaha yang ada di kota Jayapura untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini sehingga bisa menyatukan visi dan pendapat apa yang akan dibawa dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini dengan gubernur.

“Jadi, SPSI akan memfasilitasi pertemuan sebelumnya dengan pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama-sama untuk membicarakan langkah apa yang mau dibawa saat pertemuan dengan gubernur supaya tidak ada simpang siur, tidak ada pembicaraan yang keluar dari pada itu. Kita satu, apa kesepakatan kita, kita tolak, kita setuju atau kita tolak, atau kita perlu tinjau lagi atau direvisi. Itu yang harus kita satukan pendapat dulu,” urainya. Dengan begitu, dalam pembicaraan dengan gubernur, pendapat dari pekerja seperti apa dan silahkan dari pengusaha seperti apa. “Jadi, itu yang saya akan laksanakan,” ucap Nurhaidah lagi.

Persoalan BPJS tak hanya dipersoalkan di tingkat daerah, masalah ini juga dipersoalan di tingkat nasional di Jakarta. Seperti dikabarkan salah satu media lokal di Jayapura, Selasa (18/2), praktisi kesehatan mengeluhkan plafon biaya medis oleh BPJS kesehatan. Mereka berharap penetapan biaya medis ini disesuaikan lagi berdasarkan aturan saat PT. Askes dulu. Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), dr Prijo Sidipratomo SpRad mengatakan dia ikut dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.

“Kalau terkait dengan saya sebagai radiolog, ada penurunan plafon dari saat PT. Askes dulu dengan BPJS sekarang,” katanya. Prijo mencontohkan plafon untuk CT Scan itu sekitar Rp.700 ribu hingga Rp. 900 ribu. “Saya tidak tahu kenapa plafon era BPJS Kesehatan sekarang lebih rendah ketimbang PT. Askes dulu,” paparnya. (Jubi/Musa)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPJS DINILAI MEMBERATKAN BURUH