PEMBANGUNAN DI TOLIKARA TERSENDAT AKIBAT KISRUH KEPALA KAMPUNG

share on:
Ketua Tim Peduli Rehabilitasi Pemerintahan Pembangunan Kampung, Kabupaten Tolikara (kanan), Ronald Jikwa (Jubi/Indrayadi TH)
Ketua Tim Peduli Rehabilitasi Pemerintahan Pembangunan Kampung, Kabupaten Tolikara (kanan), Ronald Jikwa (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura 18/2 (Jubi) – Tim Peduli Rehabilitasi Pemerintahan Pembangunan Kampung, mempertanyakan persoalan mendasar akibat tidak berjalannya proses pembangunan di Kabupaten Tolikara. Kisruh antar kepala kampung jadi salah satu pemicunya.

Ronald Jikwa selaku Ketua Tim Peduli Rehabilitasi Pemerintahan Pembangunan Kampung, Kabupaten Tolikara mengatakan kisruh itu menjadi  hambatan utama proses pembangunan di Tolikara.

Karena ada dua yaitu ditunjuk langsung oleh Bupati Tolikara, yang sudah mempunyai SK membuat kepala kampung lama dan baru saling bermusuhan. Dengan begitu situasi pembangunan Kabupaten Tolikara tidak terlihat jelas,” kata Ronald, Selasa (18/2).

Masalah tersebut menurutnya terbilang rumit, belum tuntas diselesaikan. Pihaknya berharap DPRD setempat segera memediasi berbagai persoalan dari kepala kampung, penyaluran PNPM Mandiri, raskin dan lain sebagainya.

Anggota legislatif harus buka mata, jangan tutup-tutupi kesalahan yang telah dikeluhkan oleh kepala kampung yang diputuskan, sedangkan mereka mempunyai SK peraturan pemerintah daerah nomor 72 tahun 2005 di Negara Republik Indonesia ini,” tegas Ronald seraya meminta pemerintah daerah jangan membawa persoalan ini ke ranah politik untuk kepentingan pribadi.

Di tempat yang sama, Nius Kogoya yang mewakili masyarakat Kabupaten Tolikara menuturkan bahwa pencairan dana APBD yang tidak berjalan baik, menjadi kendala proses pembangunan yang merugikan masyarakat. Hasil pembangunan 2012 – 2013 di wilayah itu tidak terlihat.

Memang ada tanah kosong untuk pembangunan, tetapi Kabupaten Tolikara tidak berjalan sesuai program pembangunan yang ada, Saya heran kabupaten-kabupaten lain sejahtera dan bahagia karena ikut menjalankan visi misi Pak Gubernur soal kesejahteraan kemandirian masyarakat, berbeda dengan masyarakat di Tolikara karena adanya dualisme dari Distrik, Kampung akibat kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat,” kata Nius.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tolikara, Yosia Kogoya,SE melalui telepon selulernya menuturkan bahwa dalam sidang paripurna baru-baru ini , pihaknya juga membahas persoalan tersebut.

Kami kemarin sidang, fraksi gabungan dan fraksi partai Golkar sudah berkomitmen bahwa DPRD meminta SK lama itu ditetapkan, kalau tidak ada SK, tidak boleh lakukan sembarang,” katanya.

Dia menambahkan, 546 kepala kampung dari 46 Distrik di Kabupaten Tolikara sudah memegang SK Bupati yang lama, namun adanya kepemimpinan Bupati yang baru membuat hal itu diganti sesuai kebijakannya.

Kami tidak setuju, jadi kami minta kembalikan ke aturan yang lama,” tukas Yosia (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMBANGUNAN DI TOLIKARA TERSENDAT AKIBAT KISRUH KEPALA KAMPUNG