TERKAIT KASUS PRP, MA JANGAN HAKIMI DIRI SENDIRI

share on:
Karyawan PT. Percetakan Rakyat Papua Saat Demo. (Jubi/Arjuna)
Karyawan PT. Percetakan Rakyat Papua Saat Demo. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 18/2 (Jubi) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Jayapura berharap Mahkamah Agung (MA) jangan menghakimi dirinya sendiri. Pernyataan ini menanggapi kasasi yang diajukan karyawan Percetakan Rakyat Papua (PRP) ke Mahmakah Agung (MA) di Jakarta, Rabu, 29 Januari 2014 lalu, atas perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Maret 2013 lalu.

Sebelumnya, lantaran tak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Jayapura atas perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Kantor Percetakan Rakyat Papua (PRP) Jayapura, pada Maret 2013, karyawan yang di PHK mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Memori kasasi diajukan oleh B. Wahyu H. Wibowo, SH dan Robert Korwa, SH kedua pengacara hukum karyawan yang di PHK selaku penggugat.

Dari memori kasasi yang diterima, Rabu (29/1) lalu, kedua pengacara penggugat menyatakan berdasarkan putusan perkara nomor 21/G/2013/PHI.JPR pada tanggal 17 Desember 2013 secara resmi telah diajukan permohonan kasasi dengan ditandatanganinya risalah pernyataan kasasi pada 10 Januari 2014 serta diserahkannya memori kasasi pada tanggal yang ditentukan. Maka permohonan kasasi oleh pemohon kasasi sesuai dengan peraturan hukum telah memenuhi aturan hukum untuk diperiksa dan diadili pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa pernyataan kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum para pemohon kasasi adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh aturan yaitu 14 (empat belas) hari kerja yang dapat digambarkan bahwa batas waktu untuk menyatakan upaya kasasi bagi para pemohon kasasi adalah pada tanggal 10 Januari 2014, sehingga dengan melihat adanya upaya hukum yang diajukan oleh kuasa hukum para pemohon kasasi pada tanggal 10 Januari 2014 sudah tepat waktu yang diberikan oleh undang-undang, karena secara detail waktu yang dipakai oleh para pemohon kasasi mengajukan upaya kasasi memasuki hari ke-13.

Kasasi tersebut berisi keberatan-keberatan putusan judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku diuraikan secara detail dalam memori kasasi. Dengan adanya uraian hukum yang diatas dan dengan mengingat ketentuan perundang-undangan maka telah ternyata bahwa pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak benar baik ditinjau dari penerapan hukum acara dan hukum material serta tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, para penggugat/pemohon kasasi memohon kepada majelis hakim dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ; pertama, menerima dan mengabulkan seluruh memori kasasi dari para penggugat/para pemohon kasasi.Kedua, mengabulkan petitum gugatan seluruhnya dari para penggugat/para pemohon kasasi. Ketiga, menghukum termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkat kasasi.

Khusus untuk kasus PHI, putusan terhadap satu perkara final. Dia berharap, kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) bisa dilihat kembali bukti-bukti yang ada.
“Jadi, jangan lagi MA menghakimi dirinya sendiri. Jangan sampai MA menghakimi dirinya sendiri, MA tau tetapi MA tidak mau membenarkan, MA membenarkan tetapi MA pura-pura tidak tau,” kata ketua DPD SPSI di Jayapura, Nurhaidah ke tabloidjubi.com di Jayapura, Selasa (18/2).

“Jadi begini, sebenarnya kalau saya melihat kasus Percetakan Rakyat Papua (PRP), dalam aturan ketenaga kerjaan jelas. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sangat jelas sekali” katanya lagi. Nurhaidah mengaku, saat dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang PHI terkait kasus itu, sudah menyampaikan.

“Tapi saya tidak mau masuk dikewenangan dari pada hakim, tetapi saya hanya mau menyatakan disini bahwa dimana hati nurani dari pada hakim-hakim itu,” tuturnya.

Nurhaidah menilai, kasus PRP itu adalah suatu penyimpangan dan satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ia menyarankan, kasus itu harus diselesaikan dengan baik. “Jadi, sekali lagi saya tidak mau masuk lagi diranah itu, tetapi dari segi aturan dan hukum, hakim dari pada pengadilan hubungan industrial itu tidak mempunyai hati nurani. Ia hanya memutuskan sesuatu dengan tidak melihat fakta dan bukti,” ujarnya.

Karena, lanjut dia, masalah ketenaga kerjaan itu bukan hanya masalah hukum pidana atau hukum perdata. “Ini bisa masuk dalam kedua belah pihak, bisa masuk hukum pidana, bisa masuk hukum perdata,” katanya. Untuk itu, kata dia, seorang hakim PHI harus berhati-hati memutuskan permasalahan perselisihan antara tenaga kerja dengan pengusaha ini harus hati-hati.

Ada dua sisi yang harus dilihat, dari perdata dan dari pidana. Hakim PHI tak boleh melihat untuk yang lain-lainnya. “Saya juga memohon maaf kepada teman-teman yang di PRP pada saat itu, tetapi saya yakin bahwa ada putusan yang lebih tinggi dan lebih baik lagi dan keadilan itu adil hanya ada pada Tuhan. Kita serahkan saja, kalau toh itu kasasi kita tunggu seperti apa,” paparnya.

Dia menambahkan, saat ini sudah tidak ada lagi keberpihakan hukum kepada mereka yang lemah. “Ada tanda kutip, lemah tetapi dia salah itu bisa dikenakan hukum. Tetapi disini saya tidak bisa pake istilah hukum tetapi saya memakai istilah kita orang biasa bahwa dia lemah tetapi dia benar. Kalau kasus PRP, mereka lemah dalam hal hanya seorang pekerja tetapi mereka ini benar. Bagaimana cara mereka mempertahankan suatu kebenaran. Tapi saya mau katakana bahwa uang diatas segala-galanya untuk membenarkan suatu masalah yang sebenarnya tidak boleh salah,” cetusnya. (Jubi/Musa)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  TERKAIT KASUS PRP, MA JANGAN HAKIMI DIRI SENDIRI