SISTEM NOKEN TAK DIGUNAKAN DALAM PEMILU MENUI PRO KONTRA

share on:
 Ketua Fraksi Pikiran Rakyat dan Fraksi Golkar DPR Papua. (Jubi/Arjuna)

Ketua Fraksi Pikiran Rakyat dan Fraksi Golkar DPR Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 18/2 (Jubi) – Belum adanya regulasi hukum yang mengatur penggunaan noken dalam Pemilu mendatang berdampak sistem noken tak bisa digunakan lagi dalam Pimilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Kepala Daerah. Hal ini menuai pro dan kontra.

Pihak yang pro mendukung penuh tak digunakannya sistem noken pada Pemilu mendatang. Sebaliknya, mereka yang tak setuju atau kontra tetap menginginkan sistem noken diakomodir. Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas mendukung penuh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang penggunaan noken dalam Pemilu mendatang.

“Ini bukan wacana tapi ketegasan dari KPU Pusat. Langkah ini harus ditindaklanjuti oleh KPU di daerah. Baik KPU Provinsi maupun kabupaten/kota serta didukung pemerintah setempat. Jangan pemerintah memberi ruang,” kata Yan, Selasa petang (18/2).

Menurutnya, sistem noken yang dipakai dalam pelaksanaan Pemilu di Papua selama ini justru membuat masyarakat tak bisa menggunakan hak suara mereka sepenuhnya. Kebebasan berdemokrasi mereka dikebiri.

“Hak demokrasi masyarakat justru akan dikebiri oleh sistem yang tidak independen dan professional. Kebijakan ditataran atas sudah bagus, tapi dibawa amburadul. Polri harus memperkuat pengawasan dan menjaga independensinya. Harus ada ketegasan dari Kapolda. Jika ada laporan polisi ikut mendukung prakter tak benar di Tempat Pemungutan Suara, harus disanksi berat,” ujarnya.

Kata Yan, dalam Pemilu mendatang, perlu ada langkah tegas dari KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Sistem noken harus ditiadakan di semua wilayah Papua.

“Kalau alasannya rakyat Papua di kampung tidak bisa memilih itu tidak masuk akal. Masyarakat Papua tidak bodoh. Mereka tetap bisa menyalurkan hak suaranya tanpan sistem noken. Kan kalau tidak bisa pilih caleg, pasti dia akan pilih partainya. Sistem noken inikan satu orang bisa mewakili ratusan bahkan ribuan orang. Jadi orang yang sudah tidak ada di tempat pun bisa diwakili,” katanya.

Pendapat berbeda dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Iqnasius W Mimin. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah melegalkan sistem noken lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 48 tahun 2011. Sehingga tak perlu dipermasalahkan lagi.

“Sebelumnya kan MK mengakui suara noken itu sah. Kenapa sekarang harus tidak diakui. Itu kan kearifan lokal dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Suara noken itu keputusan bersama masyarakat. Masyarakat tidak spontan memberikan suaranya kepada salah satu kandidat. Tapi terlebih dahulu bermusyawarah. Khusus kami di wilayah Pegunungan Papua, sistem noken tetap berlaku sampai kapan pun,” ujar Iqnasius W Mimin. (Jubi/Arjuna)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SISTEM NOKEN TAK DIGUNAKAN DALAM PEMILU MENUI PRO KONTRA