SISTEM NOKEN DIPERMASALAHKAN KARENA KEPENTINGAN?

share on:
Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)
Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 21/2 (Jubi) – Pro-kontra sistem noken pada Pemilu mendatang baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) terus berlanjut. Pihak yang pro mendukung sistem noken tak diakomodasi pada Pemilu mendatang. Sementara pihak yang kontra menilai sistem tersebut dipermasalahkan karena kepentingan.

Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Ruben Magay, mengatakan sistem noken hanya istilah. Praktiknya: masyarakat memberikan suara mereka kepada salah satu kandidat setelah melalui musyawarah. Setelah itu kertas suara mereka dimasukkan ke dalam noken dan salah satu perwakilan. Biasanya kepala suku membawa surat suara itu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

“Kita memakai istilah sistem noken karena masyarakat telah sepakat memberikan suaranya kepada salah satu kandidat. Sistem noken dipermasalahkan karena ada kepentingan,” kata Ruben Magay ke tabloidjubi.com, Jumat (21/2).

Menurutnya, jika Komisi Pemilihan Umum mempermasalahkan sistem noken, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 48 tahun 2011 lalu adalah acuan penggunaan sistem noken dalam Pemilu dan Pemilukada.

“KPU hanya melakukan proses adminsitrasinya saja. Kalau bicara one man one vote atau satu orang satu suara, tentu yang harus jadi pertimbangan adalah masalah geografis atau kondisi wilayah. Negara kita ini demokrasinya baru berkembangan. Jadi semua butuh proses. KPU tidak perlu mempermasalahkan sistem noken karena sudah ada putusan MK lalu,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Komisi A DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM itu.

Ruben Magay mengatakan sistem noken tidak diberlakukan di semua wilayah Papua, tetapi hanya di daerah tertentu yang akses trasnportasinya sulit. Terutama wilayah pegunungan Papua.

“Jadi, KPU hanya melakukan proses administrasi. Jika misalnya nantinya ada kecurangan ditemukan di lapangan, kan ada Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang menangani itu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan sistem noken yang selama ini digunakan di Papua khususnya di wilayah Pegunungan tak lagi dipakai pada Pemilu mendatang lantaran belum adanya regulasi hukum yang mengatur penggunaan noken dalam.

“Putusan MK Nomor 48 tahun 2011 hanya mengatur penggunaan sistem noken dapat digunakan pada pemilihan kepala daerah di setiap kabupaten/kota di Papua. Sosialisasi tentang larangan penggunaan sistem noken akan terus kami lakukan. Pemilu nanti, masyarakat harus mencoblos sendiri ke TPS. Tak ada lagi yang namanya sistem perwakilan. Baik legislatif, maupun pemilihan presiden, kami akan tetap menyiapkan kotak suara, bilik suara, dan kelengkapan lainnya,” kata Adam. (Jubi/Arjuna)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SISTEM NOKEN DIPERMASALAHKAN KARENA KEPENTINGAN?