PEMILIK HAK ULAYAT PT FREEPORT PERTANYAKAN KEBERADAAN PT PUMS

share on:
Pimpinan Usaha Bersama - Amungsa Amung  Negelem Jaya (UB-AAJ), Thomas Wanmang (Jubi/EVEERTH)
Pimpinan Usaha Bersama – Amungsa Amung Negelem Jaya (UB-AAJ), Thomas Wanmang (Jubi/EVEERTH)

Timika, 3/3 (Jubi)  — Pimpinan Usaha Bersama – Amungsa Amung  Negelem Jaya (UB-AAJ), Thomas Wanmang, mempertanyakan keberadaan  PT Plasma Usaha Mitra Selaras (PUMS) sebagai penyalur komoditas lokal. Menurut Thomas,  aktivitas PT PUMS sangat tidak jelas dan  telah melukai hati pemilik hak ulayat wilayah pertambangan PT Freeoport.

“Karena itu, PT PUMS harus segera menghentikan kegiatan usaha sebagai  Sentral Splayer Comodity Local  kepada PT  Pangan Sari Utama (kontraktor PT Freeport Indonesia),” kata Thomas Wanmang, kepada tabloidjubi, di Timika, Senin (3/3).

Thomas menegaskan  status PT PUMS sebagai pemasok (suplayer) telah melukai hati warga Suku Amungme dan Kamoro, selaku pemilik hak ulayat pertambangan  PT Freeport Indonesia.

“Juga telah merugikan petani Papua dan petani umumnya di Mimika,” kata dia.

Pria yang juga menjadi Kepala Biro Ekonomi Sosial di Lembaga Masyarakat Suku Amungmeini itu mengatakan  kebijakan PT FI dalam menempatkan PT PUMs telah melanggar kesepakatan bersama  antara PT FI dan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro.

“Telah jelas bahwa Januari Agreement 1974 dan MoU tahun 2000 serta beberapa perjanjian dan kesepakatan lainya,” ujarnya.

Thomas menuturkan, pihaknya sudah menangani pasokan komoditas lokal di Kabupaten Mimika sejak 1974 atau sekitar 40 tahun teraskhir. “Hak usaha masyarakat ialah pemilik hak ulayat area pertambangan PT FI yang selama ini dikelola oleh Fa UBAAJ Timika. Apabila PT PUMS terus beroperasi, dikhawatirkan akan beberapa masalah. Antara lain konflik horizontal antarpetani,” tandasnua.

Menurut Thomas konflik bisa muncul karena apabila sebuah lahan digarap oleh satu petani, pada saat waktu panen tentunya akan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya. Selain itu, faktor lainnya adalah pengangguran dari masyarakat di Mimika karena pihak PT Pangan Sari menerima penghasilan bersih produk jadi dari PT PUMS.

Maka, kata Thomas, manajemen PT FI harus segera meninjau kembali kehadiran PT PUMS di Timika. “Ini mengingat hak sulung  milik masyarakat adat setempat  telah dirampas alias dicuri. Kalau dalam bingkai NKRI, kita sama-sama warga Negara Indonesia. Namun, perlu di ketahui bahwa ketika Anda berada di atas tanah hak ulat saya, maka sayalah yang memegang peran utama dalam hal budaya, adat, dan hak kesulungan,” tegasnya.

Kehadiran UB-AAJ ditandai oleh PT FI dengan surat  resmi yang ditandatangi oleh panitia yang sudah dibentuk. “Apabila sistem ini terjadi, menurut saya, itu baik karena lebih efisien dan efektif. Namun,  dampaknya jumlah tenaga kerja akan dibatasi karena lebih menggunakan teknologi atau mekanisasi,”kata Thomas.

Thomas mengaku sudah menyurati PT PUMS untuk menjelaskan kehadirannya di Timika sebagai pemasok komoditas utama lokal.

Sementara itu, Tom Beanal selaku Torei Negel bersama Dominicus Mitoro sebagai Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Kamoro), mengatakan atas nama masyarakat Suku Amungme dan Kamoro di bumi Amungsa pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika peringatan penghentian aktivitas PT PUMS tidak diindahkan.

“Suku Amungme dan Kamoro akan mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan usaha PT PUMS. Kehadirannya telah melukai hati kami, suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat pertambangan PT Freeport ,”  kata Tom dan Dominicus dalam surat tertanggal 20 September 2013, perihal penghentian kegiatan perusahaan.

Menurut Tom Beanal pihaknya hingga kini terus mendesak agar PT Freeport Indonesia dan PT Pangan Sari melihat dengan jelas keberadaan PT  PUMS serta mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini sehingga tidak mengabaikan hak – hak masyarakat lokal.   (Jubi/Eveerth)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMILIK HAK ULAYAT PT FREEPORT PERTANYAKAN KEBERADAAN PT PUMS