‘PERANG SUKU’ PENGHABISAN, KEKERASAN BERLANJUT BERSAMA OPINI MEDIA

share on:
Konflik Timika (Ist)
Konflik Timika (Ist)

Suva,19/3(Jubi)—iPad saya kembali berdering mengingatkan saya ada pesan. Saya buka tertulis demikian. “Pembunuhan atas nama perang suku, orang Papua baku bunuh di depan polisi, orang Papua mati sia-sia, orang Papua akan habis,”tutur Maria Florida Kotorok melalui pesan singkat kepada media ini, Jumat (14/3) dari Timika, Papua.

Komentar ini kiranya satu akumulasi pergumulan wanita yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, Papua ini. Rumah Sakit ini kerap kali menjadi sasaran rujukan korban perkelahian kelompok yang menamakan diri suku suku Moni, Mee, Dani, Damal dan Amungme yang terus konflik hingga hari ini .

Konflik berdarah atas nama perebutan wilayah ini kiranya berlangsung lama. Kita belum pernah kritis atas konflik itu. Kita berhenti pada pemberitaan media bahwa konflik itu ‘perang suku,” merebut tanah dan sebagainya. Yosepha Alomang, pejuang HAM Papua, asal Amugme, mengatakan wilayah yang diprebutkan itu milik suku Kamoro.

“Para pihak yang sedang berkonflik, yakni kelompok masyarakat dari Moni, Mee, Amungme maupun Dani-Damal, secara adat tidak memilik hak milik atas tanah. Mereka hanya memiliki hak guna/pakai untuk membangun rumah, berkebun serta melakukan berbagai aktivitas di atas tanah tersebut. Sebab Tanah yang sedang dipersengketakan sesungguhnya milik Suku Kamoro bukan para pihak yang berkonflik saat ini.” ujar Yosepa, (18/3) di Jayapura.

Kalau begitu, motif konflik ini tidak jelas dan tidak mendasar, namun telah melukai dan menghabisi puluhan nyawa manusia. Konflik tahun ini meletus pada 24 Januari dan masih berlangsung. Konflik yang sedang berlangsung ini menghabisi 8 orang dan puluhan luka-luka.

“Perang yang paling terakhir terjadi pada 11 hingga 12 Maret 2014 lalu telah menewaskan 2 orang dan melukai 63 orang. Mereka itu ada yang kena benda tajam dan kenah tima panas aparat penegak hukum,” tulis Maria Kotorok kepada tabloidjubi.com.

Dari pemberitaan media masa, termasuk tabloidjubi.com memberitakan, dua korban meninggal itu dari lima warga yang kena timah panas aparat penegak yang melakukan pengamanan. Apakah penegak hukum harus menembak mati atas nama pengamanan? Bukankah aparat penegak hukum itu ada untuk melindungi dan mengayomi warga?

Kalau alasan tertentu hingga penembakan menjadi jalan mencapai perdamaian, di manakah hak hidup yang adalah hak semua orang? Kalau itu menjadi pilihan, dimanakah kemerdekaan yang adalah hak segala bangsa (termasuk individu manusia yang menjadi korban itu)? Apakah tidak ada cara lagi yang bisa mengamankan dua kelompok yang bertikai?

Karena penembakan menjadi pilihan, kesewenang-wenangan penguasa untuk menghabisi nyawa menjadi nampak. “Penembakan telah terjadi sesuai prosedur hukum,” katakan saja tindakan dor tidak aneh. Ada legalitas penghabisan manusia yang mengambarkan area bangkai ajing.

Aneh benar tindakan legal membuat manusia yang baik menjadi bar-bar hingga meraih penghargaan. Penghargaan demi penghargaan tersusun dari bahu, dada hingga membangun istana duniawi atas korban dan darah. Penghargaan dan istana itu simbol kebaikan atau kejahatan, pujian atau kutukan? Kita hanya tahu puas atas penghargaan dan uang. Uang dan kepuasan membuat hati dan pikiran kita terkurung di sana.

“Dimana harta manusia berada, di sanalah terletak hatinya,” tulis Friedrich Nietzche dalam bukunya Geneologi Moral. Nietzche mengutip pepatah kuno ini untuk mengkritik moralitas anti kemapanan kehidupan manusia.

Kita terkurung dalam logika penegakan hukum yang menguntungkan. Satu-satunya yang melekat dalam tindakan penegakan hukum, adalah, menurut Nietzche, “hasrat untuk membawa sesuatu pulang ke sarang”. Karena itu, kita melakukan tindakan logis hingga tidak logis atas nama hukum. Gaya potong kompas mencapai kepuasan yang membangkitkan emosi balas dendam dan itu menamakan benih kebencian menjadi pilihan.

Pilihan potong kompas itu membuat kita lupa yang namanya penegakan hukum, tindakan yang manusiawi. Penegak hukum tidak menegakkan hukum kepada pelaku, pemicu, atau aktor konfilk perang suku sengketa pilkada, perkelahian atas warga yang terus berlangsung di Timika. Penegak hukum tidak penah menelusuri siapa aktor dibalik konflik berdarah yang berkepanjangan dengan alas an merebut tanah milik orang Kamoro ini.

Penegak hukum malah loncat masuk bagaikan bom Nietzche “Akulah Dinamit,” ke dalam satu tahapan yang bukan area penegakan hukum. “Polisi bilang perang suku jadi selesaikan secara adat jadi orang Papua baku bunuh di depan polisi,”tulis Maria Kotorok. Korban berjatuhan kemudian penegak hukum bersama pemerintah bicara upacara perdamaian dan bayar kepala dengan milyaran rupiah.

Apakah nyawa manusia bisa di beli dengan uang? Apakah uang dan upacara pedamaian dengan makan enak hari ini lupa besok itu bisa mengobati luka dan duka keluarga korban? Mengapa penegak hukum memilih upacara perdamaian yang menghabiskan milyaran rupiah dibandingkan penegakan hukum?

Penyelesaian konflik dengan bayar kepala dan upacara perdamaian sesuatu yang absurd. Cara yang konyol itulah gaya kuat kuasa mencari keuntungan, berpesta pora atas luka dan penderitaan keluarga korban, anak yatim piatu dan ibu-ibu janda. Kepuasaan pribadi menjadi ukuran daripada melindungi warga negara yang disebut rakyat.

Gaya penguasa yang tidak masuk akal itu pun menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan media nasional hingga daerah. Media nasional sekali pun terus menerus mengunakan istilah perang suku. Media pemberitaan mengurung dan membangun opini publik sehingga tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain dari penyebab konflik itu. Logikanya kekerasan berlanjut bersama opini media.

Opini pembunuhan atas nama perang suku menjadi familiar dibanding kemungkinan lain. Karena itu sangat nampak bahwa Media bersama pemerintah tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kekerasan dan menciptakan perdamaian melalui satu efek jera. Logika penegakan hukum, objektifitas dan akurasi dan sikap kritis media mandek pada uang dan pesta pora penguasa.

Kalau logika hilang, tidak tegas terhadap pelaku kekerasan, sangat sulit memastikan perlaku kekerasan di Papua menghentikan aksinya. Orang-orang aneh akan terus melakukan kekerasan; menjual dan membeli nyawa manusia hingga bisa mengenapi kekhawatiran Maria Kotorok, “orang Papua akan habis,”. Apakah bangsa ini harus terus menerus menjadi manusia biadab dan babar menghabisi nyawa manusia? (Jubi/Mawel)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  ‘PERANG SUKU’ PENGHABISAN, KEKERASAN BERLANJUT BERSAMA OPINI MEDIA