100 PEREMPUAN PAPUA AKAN DILATIH KEPEMIMPINAN DALAM PEMILU

share on:
Tim Puskapol UI Ketika Memberikan Keterangan Pers. (Jubi/Arjuna)
Tim Puskapol UI Ketika Memberikan Keterangan Pers. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 24/3 (Jubi) – Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) akan memberikan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemilu kepada 100 perempuan di Papua selama empat hari (24-27).

Peneliti Puskapol UI, Ana Margaret mengatakan, keterwakilan perempuan dipenyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) mulai dari daerah sampai pusat masih sangat rendah.

“Riset kami dari enam provinsi di Indonesia yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat, kondisinya sangat mirip. Perempuan jarang yang bisa lulus seleksi dikarenakan empat hal yaitu regulasi, budaya, geografis dan pengetahuan kepemiluan,” kata Ana Margaret dalam konferensi persi di Jayapura, Senin (24/3).

Menurutnya, dari hasil riset yang dilakukan Puskapol UI di Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan Papua, ketertarikan perempuan masuk sebagai penyelenggara Pemilu sangat besar. Tapi tidak diberi kesempatan.

“Kalau bicara Pemilu titik perhatiannya adalah permpuan di luar partai politik. Realitanya masih minim upayah menaikkan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Termasuk di Papua,” ujarnya.

Pelatihan tersebut kata Ana, tidak akan sia-sia karena tahun ini adalah Pemilu baik Pileg maupun Pilpres. Selain itu kedepan Pilkada langsung masih dilakukan kedepan.

“Untuk perangkat Pemilu lain sudah terbentuk. Tapi untuk pemantau Pemilu masih terbuka dan nantinya mendapat akreditasi dari Bawaslu. Memang bisa jadi pemantau tidak terakreditasi, tapi yang nantinya diperhitungkan untuk masuk ke dalam sistem adalah yang terakditasi serta lima tahun terakhir tidak terlibat partai politik,” katanya.

Sementara Wakil peneliti Puskapol UI, Julia Ikasarana mengatakan, sesuai UU Penyelenggara Pemilu nomor 15/2011 mengatur keterwakilan 30 persen perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu.

“Tapi penafsirannya di lapangan justru dipahami yang penting ada keterwakilan perempuan. Ironis, Undang-undang mendorong, tapi prakteknya belum mendorong,” ujar Julia. (Jubi/Arjuna)

 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  100 PEREMPUAN PAPUA AKAN DILATIH KEPEMIMPINAN DALAM PEMILU