76 PERSEN APBD 2014 MIMIKA TERSERAP PELAYANAN PUBLIK

share on:
Membangun pelayanan publik di Mimika, nmaun ironisnya, masih saja terlihat jalan - jalan di Pasar Mimika yang masih berlubang dan becek (Jubi/Eveerth)
Membangun pelayanan publik di Mimika, namun ironisnya, masih saja terlihat jalan – jalan di salah satu Pasar  di Timika  yang masih berlubang dan becek (Jubi/Eveerth)

Timika, 27/3 (Jubi) – Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan sekitar 76 persen dari  sekitar Rp 1,7 triliun nilai total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Mimika 2014 yang diajukan kepada DPRD untuk pelayanan publik.

“RAPBD Mimika 2014 yang diajukan Pemda kepada DPRD Mimika untuk dibahas sebesar Rp1.745.000.000,000. Anggaran sebesar ini merupakan anggaran defisit yang secara akuntansi keuangan daerah diatasi dari pembiayaan,” kata Penjabat Bupati Mimika, Ausilius You saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Mimika untuk membahas Raperda APBD 2014,  di ruang sidang DPRD Mimika, Kamis (27/3).

Pada kesempatan itu Pemda Mimika yang diwakili Penjabat Bupati Mimika Ausilius You menyerahkan dokumen RAPBD ke Ketua DPRD Mimika, Trifena M Tinal.

Bila dibanding tahun lalu, naik sebesar Rp177.610.352.933,83 atau naik 12,55 persen dengan rincian RAPBD ditargetkan sebesar Rp1.630.000.000,000. Apabila dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp226.842.546.000 atau naik 13,91 persen.

Komposisi APBD sisi pendapatan tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp1.630.000.000.000 dengan rincian pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, ditargetkan sebesar Rp216.364.624.000.

Dibanding dengan realisasi tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp83.824.024.000atau naik 63,24 persen. Dana perimbangan atau dana transfer ditargetkan sebesar Rp1.260.153.493.000, dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp131.645.030.000 atau naik sebesar 11,67 persen.

Adapun komponen dana transfer terdiri bagi hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PPh pasal 21, 25, dan 29.

Komponen  bagi hasil bukan pajak meliputi provinsi, Sumber Daya Hutan, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, dan Bagi Hasil Non Migas yang ditargetkan sebesar Rp596.263.068.000.

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp582.498.865.000,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan Rp81.391.560.000 dibanding tahun lalu naik sebesar Rp4.689.000.000 atau naik 10,65 persen.

DAK Mimika tahun 2014 dialokasikan untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Air Bersih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp153.481.883.000 dibanding tahun lalu turun sebesar Rp16.126.508.000 atau 11,8 persen, dengan rincian dana bagi hasil pajak dari provinsi Papua ditargetkan sebesar Rp57.516.124.000 dan dana penyesuaian dan otonomi khusus ditargetkan sebesar Rp103.965.759.000.

Rincian belanja daerah dijelaskan terdiri dari belanja tidak langsung yakni Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Dimana dianggarkan sebesar Rp559.439.368.000,- dan menyerap 32 persen dari alokasi  belanja daerah.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, dianggarakan sebesar Rp1.170.560.632.000 atau menyerap 68 persen dari jumlah belanja daerah yang telah disajikan secara transparan dalam materi RAPBD tahun 2014.

Secara garis besar digambarkan kebijaksanaan belanja langsung yang diarahkan menurut bidangnya terdiri dari bidang sosial budaya yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemikiman dan Tenaga Kerja, menyerap dana sebesar Rp630.887.085.000 atau menyerap 53,90 persen dari belanja langsung dan 36,47 persen dari belanja daerah.

Bidang ekonomi meliputi Pertanian, Peternakan, Kelautan, Kehutanan, Pekebunan, Pertambangan, Industri Dan Perdagangan menyerap Rp169.672.590.000 atau menyerap 14,49 persen dari anggaran belanja langsung dan 9,81 persen dari anggaran belanja daerah.

Bidang infrastruktur meliputi Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, menyerap anggaran sebesar Rp371.633.057.000 atau menyerap 31,69 persen dari anggaran belanja langsung dan 21,38 persen dari belanja daerah. Sehingga, seluruh anggaran belanja daerah tahun 2014 yang diarahkan untuk pelayanan publik mencapai 75,93 persen.

Adapun rincian penggunaan pembiayaan yang dipergunakan untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp100.000.000.000,- dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Papua sebesar Rp15.000.000.000.

Tekstur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan telah disajikan secara transparan dalam nota keuangan tentang RAPBD tahun 2014.

You menuturkan, APBD merupakan konsepsi kebijakan fiskal yang di implementasikan pemerintah dalam rangka pelayanan publik serta penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran, sebagaimana dalam pasal 179 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Dengan memperhatikan tema pembangunan Nasional tahun 2014 dengan memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, APBD 2014 diarahkan untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai 7,2 persen.

Penurunan angka pengangguran menjadi 5 sampai 6 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai 10 persen, serta laju inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang satu persen.

Dari sasaran utama itu, maka pemerintah dalam menyusun RAPBD, dilakukan selaras dengan 11 prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya yang disinergikan sebagai bagian dari prioritas  pembangunan daerah.

Sementara itu terdapat beberapa gagasan yang menjadi konsep percepatan pembangunan daerah yang ditampung ke dalam materi APBD tahun anggaran 2014, diantaranya persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat, dan juga termasuk kesiapan Kabupaten Mimika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Hal ini menjadi perhatian serius dari legislatif maupun eksekutif, sehingga program-program percepatan berupa pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dua wilayah pemekaran, akan dilaksanakan dalam tahun 2014.

Dalam meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh,  terdapat langkah strategis yang dilakukan, antara lain mempertajam alokasi  belanja guna mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya melakukan penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif dan meghindari penganggaran ganda seperti Perjalanan Dinas Luar Daerah, Alat Tulis Kantor (ATK) serta makan dan minum dialokasikan dengan lebih selektif.

Memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya aparatur dan penegakkan disiplin untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Ketua DPRD Mimika, Trifena Tinal dalam sambutannya mengatakan, pembahasan APBD tahun 2014 sebagai wujud tanggung jawab DPRD bersama Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Mimika.

Selanjutnya sebagai wakil rakyat dalam mengatur pembangunan daerah Mimika, tanpa mengenal kepentingan pribadi maupun golongan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

APBD yang merupakan  rencana keuangan Pemerintah satu tahun kedepan, didalamnya terdapat rencana kerja dan program pembangunan untuk ditetapkan. Sehingga,  dalam menetapkan, harus sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan, agar dapat di sinkronisasikan antara capaian, sasaran serta target kinerja, dengan memperhatikan dan mengedepankan pembangunan di kampung-kampung serta di Distrik-distrik yang jauh.

“Haruslah berpedoman pada rencana kerja Pemerintah daerah yang nantinya disinkronkan antara capaian, sasaran serta target kinerja serta memperhatikan dan mengedepankan pembangunan dikampung dan distrik yang jauh,” kata Trifena.

Selain itu dalam bidang pendapatan, kiranya pemerintah dapat menjalankan peraturan daerah (perda) yang dapat menambah pemasukan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), dengan memperhatikan sisi penerimaan dengan sungguh-sungguh.

Sebab PAD tahun anggaran 2013 merupakan ukuran kemampuan daerah yang sah, selain pemasukan-pemasukan lainnya.

Pemerintah diharap dapat menjalankan tugas dengan mengimbangkan belanja dengan program yang tepat sasaran pada semua bidang, dan yang lebih penting adalah melihat pembangunan di pelosok Mimika.

Dalam rapat paripurna ini, dihadiri Ketua DPRD Mimika, Trifena M Tinal, Wakil Ketua II DPRD Karel Gwijangge beserta 16 anggota dewan, penjabat Bupati Mimika Ausilius You, masing-masing kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Muspida dan Muspida Plus Kabupaten Mimika. (Jubi/Eveerth)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  76 PERSEN APBD 2014 MIMIKA TERSERAP PELAYANAN PUBLIK