WARAMORI : KAJATI PAPUA JANGAN BERSIKAP ”PREMAN”

share on:
Penasihat Hukum, Adolf Steve Waramori (Jubi/Indrayadi TH)
Penasihat Hukum, Adolf Steve Waramori (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 4/4 (Jubi) – Adolf Steve Waramori, Penasihat Hukum tersangka OM dan MHN meminta  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua agar tidak bersikap “Preman” terhadap kliennya yang dituduh korupsi.

Steve menuturkan bahwa baru saja pihak Kejati Papua, mengantar surat panggilan ke-tiga untuk kedua kliennya yang terseret kasus dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan genset, pemasangan jaringan, dan uji fungsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura tahun 2013, sebesar Rp 3,98 miliar itu.

Namun, Dia tidak terima sebagaimana sikap dirinya dalam surat yang pernah dilayangkan kepada Kejati Papua.

Saya katakan kepada pengantar surat, tolong sampaikan kepada Maruli (Kepala Kejati Papua) supaya bersikap sebagai Kejati bukan seperti preman. Cukup Heli Weror yang menjadi korban arogansi Maruli,” kata Steve via telepon seluler kepada tabloidjubi.com, Jumat (4/4).

Sebelumnya, Steve pernah menyatakan bahwa ada perlakukan tidak adil kepada para tersangka yang ditangani Kejati Papua.

Kepala Kejaksaan Tinggi  Papua,E.S Maruli Hutagalung, sebelumnya mengatakan kedua tersangka itu dijadwalkan akan dimintai keterangannya pada Kamis (3/4). Namun, karena keduanya tidak memenuhi panggilan, pihaknya pun menerbitkan  panggilan ketiga untuk pemeriksaan  dalam minggu ini.

Dikatakan Maruli, penetapan kedua tersangka ini dilakukan Kejati Papua sejak Rabu 26 Maret 2014 lalu, usai gelar perkara kasus tersebut.

Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu dari hasil ekspos. Penandatangannya tanggal 26 Maret,” ujar Maruli.

Dia menegaskan,pihaknya bisa memproses lanjut kasus dugaan koruspsi tanpa harus melalui hasil audit dari BPKP. “Audit itu tidak wajib. Tidak ada aturan kami  harus mengantongi hasil audit BPKP,” ujarnya. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  WARAMORI : KAJATI PAPUA JANGAN BERSIKAP ”PREMAN”