PILEG 2014 TIDAK MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORANG PAPUA

share on:
Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)

Wamena, 12/4 (Jubi) – Pelanggaran demi pelanggaran pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 ini terjadi di berbagai penjuru tanah air, di kota hingga di pelosok kampung. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi hanya karena kurang ada perhatian dari berbagai elemen, baik itu KPU, Panwas, pemerintah, para Caleg, masyarakat, bahkan petugas PPS/KPPS.

Jika semua elemen ini bekerja sama dengan baik, pastinya pelanggaran ini tidak akan muncul. Hal itu bisa diwujudkan dengan kesadaran akan pentingnya berdemokrasi. Negara Indonesai adalah Negara demokrasi, namun arti dari demokrasi itu sendiri kadang dipungkiri dan diabaikan begitu saja, padahal demokrasi itu memberikan suatu kebebasan tanpa intimidasi dan diskriminasi dalam menentukan hak pilih.

Pastor John Jonga Jr mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) kali ini tidak memberikan suatu pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat, sebab dari struktur pemerintahan sangat jelas bahwa pemerintah adalah pembina politik yang seharusnya memberikan pendidikan politik, namun kenyataannya mereka yang merusak demokrasi ini dari pusat hinggga daerah.

Artinya, beberapa daerah atau beberapa TPS di Indonesai surat suaranya sudah ditusuk habis, bahkan TPS nya tidak dibuka untuk warga melakukan hak pilihnya. Ada warga yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dengan baik, sebab surat suaranya telah dicoblos pada malam hari. Ketika warga setempat datang ke TPS pagi tanggal 9 April, ternyata surat suaranya sudah tercoblos habis,” kata Pastor John Jonga menceritakan kejadian pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal 9 April lalu di beberapa daerah di Papua.

Menurut Pastor, pelanggaran-pelanggaran ini sudah diketahui oleh pihak kepolisian, Panwas, KPU dan media, namun tidak digubris untuk ditindak lanjuti. “Ini sangat keterlaluan. Jika seperti ini, bagaimana dengan para Caleg lain yang sedang membutuhkan suara. Secara seperti ini otomatis dilakukan untuk kepentingan satu atau dua kandidat yang diutamakan atas kepentingannya, terutama para pemangku kepentingan, baik di daerah maupun di tingkat pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyesal, karena di beberapa TPS di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua, tidak terdapat nama dari para Caleg yang telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif. “Contoh partai PKB. Calon nomor urut satu hingga sembilan namanya tertera jelas di surat suara, namun nomor urut 10 tidak ada nama hingga lompat ke nomor urut sebelas. Ada juga hanya surat suara untuk DPRD saja yang diberikan kepada pemilih untuk dicoblos, sedangkan surat suara DPRP, DPRI dan DPD tidak diberikan kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan. Ini hal-hal yang menipu masyarakat tentang pembodohan pembelajaran berdemokrasi dari,” jelasnya.

Contoh lain kata Pastor, daerah pemilihan Wamena Kota terdiri dari dua distrik yang mayoritas penduduknya adalah penduduk non Papua, tetapi porsi kursi yang disediakan sebanyak sebelas kursi. Sedangkan mayoritas penduduk Dapil lain di pinggir kota yang distriknya lebih dari dua adalah penduduk pribumi, namun penyediaan porsi kursi sedikit dari daerah pemilihan kota.

Sistem seperti ini mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Dasar apa mereka di kota yang DPTnya saja rendah tetapi pemenuhan kursi di DPRD lebih tinggi. Padahal daerah pinggiran kota adalah daerah yang dikuasai oleh mayoritas penduduk asli pribumi yang perlu keterwakilan yang sangat tinggi. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena akan merusak harga diri, martabat dan penghinaan terhadap orang Papua yang di kampung-kampung sana,” jelasnya.

Menurutnya, Orang Papua kian termarjinalkan, tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

Pemerintah, jika tidak memperhatikan proses-proses marjinalisasi ini, maka bukan tidak mungkin suatu saat akan mengarah pada hal yang lebih rawan; rasisme. Sebab keterwakilan orang non Papua di kursi parlemen justru sangat besar ketimbang orang Papua. “Marjinalisasi sedang terjadi dengan pembiaran kekuasaan seperti ini. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan cepat,” harapnya.

Sementara, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Balim Lapago, Lemok Mabel mengaku kaget saat hendak mencoblos. Pasalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di salah satu TPS di wilayahnya itu tidak ada nama-nama dari warga setempat.

Ketika kami cek, teryata nama kami tidak tertera dalam DPT di TPS itu. Kami kaget, kenapa itu bisa terjadi. Nama yang ada pada DPT itu orang lain yang kami tidak kenal sama sekali,” ungkap Lemok Mabel , Rabu (10/4) lalu dengan nada kesal.

Kejadian ini menurutnya sangat merugikan warga setempat, yang pada akhirnya, membuat sebagian besra dari mereka tidak memilih.

Menurutnya, Jika hal-hal ini terus menghantui masyarakat pribumi, maka lama kelamaan akan memunculkan persepsi yang salah antara warga non Papua dan Papua, bisa menimbulkan konflik.

Konflik politik di Indonesia yang terjadi selama ini,  bukanlah slah masyarakat, melainkan perlakuan pemerintah dari pusat hingga daerah. Karena kepentingan para elit inilah yang mengorbankan masyarkat yang semestinya tidak  tahu apa-apa.

Mereka seharusnya tahu hanya memilih seseorang yang mereka anggap sesuai dengan hati nuraninya, namun karena berbagai kepentingan dari oknum itulah yang mendorong masyarakat ini melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan para otak konflik duduk manis di atas kursi empuknya.

Oleh sebab itu diharapkan, ke depan putra-putri daerah yang duduk kursi parlemen nanti, diharapkan dapat memperhatikan masyarakat pribumi. Bila perlu, buatlah peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan masyarakat pribumi dan kepentingan-kepentingan rakyat kecil. (Jubi/Elisa)

Tags:
Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PILEG 2014 TIDAK MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORANG PAPUA