BUPATI DAN SELURUH PNS DI KABUPATEN NDUGA TIDAK IKUT PEMILU

share on:

logo pemiluKeneyam, 13/4 (Jubi)-Sebagian besar bahkan diduga semua  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nduga tidak ikut mencoblos pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka  tidak dimasukkan dalam DPT dengan dalih pemerataan jumlah DPT di semua distrik di Kabupaten Nduga.

Seorang PNS yang enggan menyebutkan namanya mengaku, sebagai warga negara yang baik dia sudah mendatangi TPS untuk mencoblos. Namun, ketika sampai di TPS tidak bisa mencoblos karena keterbatasan surat suara.

“Padahal pada pemilihan Bupati Nduga saya bisa mencoblos,” kata dia.

Ketua KPU Nduga, Yemi Karter Deda, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa surat suara untuk Pemilu Legislatif di Nduga memang terbatas. Menurut Yemi hal itu akibat adanya miskomunikasi  sehingga tidak ada penambahan surat suara di Kabupaten Nduga.

“Jumlah DPT yang ada di 32 distrik di Nduga rata-rata 4.587 DPT. Dibuat rata-rata sebanyak itu karena kami diminta oleh DPRD dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal,” kata Yemi, Minggu (13/4).

Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge, mengakui hal itu. Bahkan, kata Yairus, dirinya pun juga tidak memberikan hak pilihnya.

“Hal itu karena keterbatasan suara yang didstribusihkan ke setiap TPS,” kata dia.

Bupati Yairus Gwijangge mengatakan,  awalnya Pemda telah mengatur jumlah pemilih dalam DPT melalui Dinas Kependudukan dengan jumlah penduduk sebanyak 12 ribu lebih untuk Distrik Keneyam  (Distrik Ibukota Kabuaten Nduga).

“Namun pihak DPR memintah pembagian DPT secara merata, dengan alasan untuk menghindari konflik. Akhirnya, disepakati untuk pemerataan DPT yaitu sebanyak 4.587 DPT pada semua distrik. Jumlah tersebut tidak termasuk PNS, sehingga PNS di Kabupaten Nduga tidak memberikan hak suaranya pada Pemilu 9 April 2014 lalu,” kata Bupati.

Bupati Nduga mengatakan, banyak pihak menilai pembagian jumlah pemilih tersebut dari sisi Negatifnya saja sehingga dilakukan pemerataan, padahal sesungguhnya jumlah penduduk itu tidak hanya berlaku pada Pemilu, tetapi juga untuk kebutuhan pendataan lainnya. (JUBI/ronny hisage)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BUPATI DAN SELURUH PNS DI KABUPATEN NDUGA TIDAK IKUT PEMILU