SEKDA PAPUA : TEMUAN YANG BELUM DITINDAKLANJUTI JADI HAMBATAN TIM AUDITOR

share on:
Sekda Papua, Hery Dosinaen.(Jubi/Alex)
Sekda Papua, Hery Dosinaen.(Jubi/Alex)

Jayapura, 23/4 (Jubi) – Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan, temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti merupakan faktor penghambat bagi tim auditor untuk memberikan opini bagi Papua. Untuk itu, Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TPGR) fokus untuk temuan 2012.

“Pada prinsipnya Tim Majelis TP-TPGR fokus untuk temuan 2012. Untuk itu, semua SKPD diharapkan fokus. Sebab semua temuan dari tahun 2001-2012 merupakan tugas yang sangat berat dan jelas menjadi hambatan bagi tim auditor untuk memberikan opini bagi Papua,” kata Sekda Heri Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (23/4).

Fokus terhadap temuan 2012 penting dilakukan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor opini yang akan diberikan oleh tim auditor terhadap Pengelolaan keuangan Papua. Sebab jika ada niat baik untuk berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan maka pasti akan ada hasilnya.

“Kepada semua SKPD tetap berkoordinasi dengan pejabat lama, karena ini tanggung jawab semua pihak. Yang jelas, tanggungjawab pengguna anggaran ada pada pejabat lama, tetapi pemerintah tidak bisa berhenti pada grafik tertentu,” tukasnya.

Roda pemerintahan harus tetap berjalan, tetapi dinamis dan tentunya dengan kepimpinan sekarang. Semua pihak sama-sama mempunyai responsibility untuk menyelesaikan. Dengan adanya kemauan yang tulus untuk sama-sama menyelesaikan, sebab ini merupakan pekerjaan rumah dan merupakan tugas bersama.

“Hari ini saya akan menerima BPK RI, dimana BPK RI akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau lanjutan dari pemeriksaan awal yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, kita semua berharap ini gerak langkah kita semakin cepat dan kencang, irama kita tidak lagi 1,2,3 tetapi irama 4,5,6,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, semua pihak tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang ada. “saya harap dengan pekerjaan rumah yang berat dan  menumpuk bisa diselesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, kepala Inspektorat Provinsi Papua Anggiat Situmorang mengatakan, target pemerintah provinsi Papua tahun ini adalah pengelolaan keuangan Papua mendapat penilain Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kalau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kan terlalu besar, minimal naik satu strip kalau bisa langsung WDP syukur sekali,” kata Anggiat Situmorang.

Untuk itu, Anggiat berharap kepada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Papua agar dapat melakukan asistensi agar tidak menjadi bagian Disclaimer.

“Karena kita tahu temuan BPK dari tahun 2001-2012. Jadi harus pelan-pelan, metologi saya untuk meningkatkan opini lebih. Kita undang semua SKPD untuk mengklarifikasi dulu temuan BPK tahun 2011 dulu. Ini akan kita klarifikasi bagiamana tindak lanjutnya kemudian, jangan temuan yang lalu tetapi bagaimana kedepan juga menjadi perhatian,” ujarnya. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SEKDA PAPUA : TEMUAN YANG BELUM DITINDAKLANJUTI JADI HAMBATAN TIM AUDITOR