KPUD DAN PANWASLU RAJA AMPAT DIDUGA CURANGI PEMILU

share on:
Pemilu 2014 (Jubu/Ist)
Pemilu 2014 (Jubu/Ist)

Jayapura, 1/5 (Jubi) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat diduga melakukan kecurangan ketika proses pleno rekapiluasi suara di wilayah itu.  

Dalam rilis pers yang diterima tabloidjubi.com, Ketua tim 10 lintas Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif di Raja Ampat, Achmad Lodji mengatakan, kecurangan Pemilu di wilayah itu terjadi mulai dari tingkat Panitia Pengutan Suara (PPS) hingga KPUD setempat.

Kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. Pelanggaran itu diantaranya, pergantian perangkat KPUD Raja Ampat, mulai dari tingkat Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) tanpa alasan yang jelas ketika H-1 pelaksanaan pemungutan suara lalu. Pleno tingkat kelurahan dan tingkat distrik juga tidak dilakukan. Tapi langsung pleno di KPUD,” kata Achmad Lodji, Kamis (1/5).

Menurutnya, hingga kini Panwaslu Raja Ampat juga tak merekomendaiskan pelanggaran itu ke lembaga terkait. Ia menilai, KPUD dan Panwaslu setempat telah menciderai demokrasi.

Puncak pelanggaran ketika penyelenggara Pemilu secara berjamaah menandatangani surat pernyataan KPUD Provinsi Papua Barat dan KPUD Raja Ampat, serta Panwaslu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan pesan singkat dari Ketua Bawaslu Papua Barat yang memberikan rekomendasi menggunakan C1 Plano dalam rekapitulasi suara tingkat KPUD Kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.

Hal itu kata Achmad, bertentangan dengan aturan karena dalam rapat pleno KPUD tingkat kabupaten / kota, yang harus dilakukan adalah membacakan formulir D-A. Bukan membacakan formulir C1 Plano. Ia menduga, kecurangan ini dilakukan untuk memenangkan Parpol tertentu dan Bawaslu Pusat harus segera menindaklanjuti.

Bisa disimpulkan, penyelenggara Pemilu baik KPUD, Panwaslu Kabupaten Raja Ampat, KPU dan Bawaslu Papua Barat melakukan kecurangan berjamaah yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 27 tahun 2013 pasal 40,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Raja Ampat, Markus Wanma mengaku heran dengan kinerja KPUD setempat. Ia menilai, banyak kejanggalan yang terjadi dalam Pemilu di wilayah pemerintahannya.

Saya sebagai pembina politik di daerah ini hanya bisa menyarankan agar dalam melaksanakan tugas, KPUD harus netral dan bekerja secara professional.Kalau dari atas sudah kacau, maka sampai dipenyelenggara tingkat bawah juga akan kacau,” ujar Markus Wanma. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPUD DAN PANWASLU RAJA AMPAT DIDUGA CURANGI PEMILU