PERSEPSI MAY DAY MENGENAI UPAH MINIMUM DI PAPUA

share on:
wanggai
Lodewijk L. Wanggai, SE. M.MT (Dok. Pribadi)

Oleh : Lodewijk L. Wanggai, SE. M.MT

A. Latar Belakang
Kondisi geografis Provinsi Papua memiliki luas wilayah 317.062 km2 atau 20% dari luas daratan Indonesia. Daratan didomonasi oleh pengunungan dan perbukitan. Papua juga memiliki dataran lembah dan rawah serta daerah pulau yang berjejer di sepanjang pesisirnya, terdapat pegunungan tengah membelah pulau Papua menjadi dua. Secara Administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) Kota,  dan melihat dari Geografis Provinsi Papua serta Pertumbuhan ekonomi, Papua bukan wilayah kawasan Industri seperti yang ada di Luar Papua tetapi Papua adalah wilayah Konsumtif dan tingkat Kemahalan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat 4 berbunnyi;Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa mengambil kebijakan dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan kondisi wilayah, yang mana diatur dalam pasal 89 ayat 1 butir (a) yang berbunyi; upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pasal 64 berbunyi : Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Provinsi Papua terletak pada samudera pasifik dan laut Arafura. Selain itu berbatasan dengan negara Papua New Guinea sehingga sangat strategis untuk pengembangan ekonomi daerah.

– Bagian Utara            :    Samudera Pasifik
– Bagian Barat            :    Provinsi Papua Barat
– Bagian Selatan        :    Laut Arafuru
– Bagian Timur            :    Negara Papua New Guinea.

Secara geografis terletak pada posisi 1300ᵒ-1410ᵒ Bujur Timur dan 2025ᵒ lintang Utara s/d 90 Lintang Selatan.

Di Provinsi Papua banyak terdapat sungai, danau, rawa yang berskala kecil sampai dengan skala besar. Adapun beberapa sungai besar sekaligus sebagai sumber mata air di Provinsi Papua dan melihat juga peta penyebaran suku-suku yang berada di Tanah Papua yang terbagi dalam 7 (tujuh) suku wilayah adat yang jumlah kurang lebih 248 suku, yang  terdiri dari wilayah adat I Mamta 87 Suku, wilayah adat II Saireri 31 suku, wilayah adat III Bomberai 19 suku, wilayah adat     IV Domberai 52 suku, wilayah adat V Ha-Anim29 suku, wilayah adat VI La-Pago 19 suku, dan wilayah adat VII Mi-Pago 11 suku, khusus di Provinsi Papua ada 5 (lima) wilayah adat, yang jumlahnya 229 suku.

Dilihat dari analisa hasil Rekapitulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) periode Januari s/d September tahun 2013 di 14 (empat belas) Kab/Kota pada bulan September antara lain Kab. Mereuke (Rp.2.319.873), Kab. Biak-Numfor (Rp.2.524.085), Kab. Yapen (Rp. 2.940.700), Kab. Waropen (Rp.2.875.679), Kab. Nabire (Rp.2.986.546), Kab. Jayawijaya (Rp.3.564.000), Kab. Mimika (Rp.2.816.710), Kab Sarmi (Rp.2.962.000), Kab. Puncak Jaya (Rp.2.950.000), Kab. Bovendigul (Rp.2.985.400), Kab. Asmat (Rp. 2.795.000), Kab. Keerom (Rp.2.890.000), Kab. Jayapura (Rp.2.749.367), Kota Jayapura (Rp.2.434.725), sedangkan rata-rata dari jumlah KHL bulan Januari s/d September sebesar Rp. 2.383.819.

Yang menjadi indikator selama ini, dalam penetapan UMP selama ini adalah tingkat inflasi Kota Jayapura (0.46 %) tetapi kenyataan di Papua adalah Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada Triwulan II sebesar (106,15) artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan Triwulan sebelumnya (104,27), perekonomian Papua yang di ukur pada Triwulan I PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 21.005 Trilliun dan atas dasar harga konstan Rp. 5,614 Trilliun, sedangkan jumlah Angkatan Kerja 1.693.694 orang, jumlah Pengangguran 47.656 orang, jumlah penduduk miskin 1,017 juta orang atau (31,13 %), yang sangat mempengaruhi dan cocok untuk di gunakan sebagai indikator utama untuk Penetapan Upah Minimum di Provinsi Papua.

Awal mulanya kewenangan diberikan kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) itu, dengan terjadi krisis global di tahun 1997, mengingat saat itutingkat inflasi secara nasional mencapai  titik 16 % dengan melihat fluktuasi harga dalam  kebutuhan hidup di masing-masing Provinsi sangat melonjak tinggi dan kemampuan daya beli masyarakat sangat rendah, untuk itu Pemerintah memberikan kewenangan kepada masing-masing Provinsi untuk dapat menetapkan UMP/UMK  melalui kajian melalui Dewan Ketenagakerjaan dalam bentuk kajian dan rekomendasi kepada Gubenur untuk dapat menetapkan UMP/UMK.

Sistem upah-kerja pada kapitalisme telah memisahkan kerja dengan kebutuhan sehingga kerja (produksi) tidak lagi menjadi tindak pemenuhan kebutuhan (konsumsi) namun sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan (Lee,2006; 2006 : 9-16). Ilustrasi dari Johnson di ibaratkan “seseorang yang mengendarai sebuah mobil tua yang harganya hanya sebagian kecil dari harga sebuah mobil baru di pasar (nilai tukar), tetapi yang melayani pemiliknya sebagai satu alat transportasi terpercaya (nilai guna) yang tidak dapat diganti dengan uang pembelian dalam jumlah besar melebihi nilai pasar yang selayaknya untuk mobil tua itu”. Dan kita lihat secara teologis adalah kaum Lewi yang saat itu mengalami penindasan dalam kehidupan berjemaat yang mana kita bisa lihat  dalam kitab suci Alkitab khusus kitab Ulangan 24 : 14, 15, 17, dan 18  yang berbunyi : “Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang miskin; supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga jangalah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan, Allahmu, dari sana; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini”.

B. Masalah
Melihat latar belakang di atas maka ada beberapa persepsi mengenai fungsi Upah Minimum.
1. Pemerintah menganggap Upah Minimum sebagai jaring pengaman (safety net).
2. Pekerja menganggap Upah Minimum sebagai peningkatan kesejahteraan.
3. Pengusaha menganggap Upah Minimum sebagai Upah standar.

Hal-hal ini dipengaruhi oleh paham Kapitalisme tumbuh dan berkembang semakin pesat dengan didorong hukum- hukum progresif dalam dirinya yaitu kebuasan akumulasi modal yang menerjang semua negara di belakan bumi ini. Pada tingkat lanjut, ketika di dalam negerinya sendiri sudah terlaku sesak untuk mengembankan kapitalnya maka kapitalisme membutuhkan ruang dan tempat untuk produksi sekaligus distribusi segala kapital yang dihasilkan. Disinilah sejarah imperialisme mulai tumbuh dan berkembang. Imperialisme merupakan perkembangan tingkat tertinggi dari wajah kapitalisme. Pada teori dan praktiknya sejarah kolonialisme di Indonesia merupakan bagian dari wujud perkembangan imperialisme terutama dalam mengembangkan tanah- tanah koloni di negara- negara berkembang. Istilah imperialisme yang sebenarnya sudah akrab di tahun kira- kira 1850- 1860, dipakai untuk menjelaskan dan menerangkan penyebaran kapitalisme Inggris dan kemudian negara- negara Eropa lainnya ke seluruh dunia pada abad ke- 19. .

Perkembangan revolusi industri dan kemajuan kapitalisme mendorong setiap negara kapitalis untuk berusaha melakukan aneksasi terhadap negara- negara penghasil komoditas sumber alam seperti Indonesia. Secara prinsip ada lima penyebab utama mendorong munculnya imperialisme ini. Pertama, konsentrasi produksi dan kapital telah sedemikian tingginya sehingga menyebabkan timbulnya monopoli; kedua, merger (penggabungan) kapital bank dan kapital industri, sehingga memunculkan oligarki finansial (atas dasar kapitalis finansial); ketiga, ekspor kapital yang dibedakan degnan eksport komoditi; keempat, Monopoli Internasional yang menyebabkan dunia dibagi- bagi oleh kapitalis; dan kelima, pembagian wilayah- wilayah dunia oleh kekuatan- kekuatan kapitalisme . Pada abad 19-an, karena kondisi objektif perkembangan kapitalisme dengan ciri- ciri diatas telah mengubah sejarah baru yaitu sejarah imperialisme dan merambah hampir keseluruhan negara- negara di Asia Tenggara.

Kita semua telah dijajah dalam sebuah masyarakat modern di mana hampir dari seluruh transaksi untuk pangan, papan, transportasi, pendidikan anak-anak dan jaminan orang tua dilakukan dengan uang (David C. Korten).

Yang menjadi masalah dalam Upah Minimum, adalah timbul rasa tidak percaya pekerja/buruh terhadap hak-hak dan kewajiban buruh yang di atur atau yang diperjanjikan oleh pihak pemberi pekerjaan yang mana kalau di suatu wilayah UMPnya sebesar 2.040.000,-tetapi dalam sistem pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatanatau pembayarannya di bawah UMP,dan menjadi persoalan lagi bagi seorang pekerja/buruh melalui pekerjaan kontrak atau pemborongan pekerjaandalam pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja serta jaminan kematian sesuai aturan itu dibebankan pada perusahaan atau pengusaha besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan adalah :
1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, besarnya berkisar antara 0,24 %  s/d 1,74% dari upah pekerja/buruh sebulan tergantung dari jenis usaha perusahaan. Iuran ini sepenuhnya ditanggung oleh Pengusaha.
2. Iuran Jaminan Kematian, besarnya 0,3% dari upah sebulan, sepenuhnya ditanggung oleh Pengusaha.
3. Iuran Pemeliharaan Kesehatan, ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebesar : 6% dari upah sebulan bagi pekerja/buruh yang sudah berkeluarga, 3% dari upah sebulan bagi pekerja/buruh yang belum berkeluarga.

Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
b. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja didaerah tertentu pada periode yang sama;
e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal didaerah tertentu pada periode tertentu.

C. Metode
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :
a. Dengan cara mengecek langsung setiap harga kebutuhan hidup sesuai dengan jenis barang yang telah ditentukan dalam formulir Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pelaksanaannya dengan sistem kombinasi antara acak atau random sampling sesuai kondisi daerah;
b. Menyusun sampel dan pengelompokan perusahaan yang kurang mampu dan meneliti kemampuan setiap perusahaan sampel membayar upah rata-rata.
Sasaran survey :
a. Pasar-pasar Tradisional dimana para pekerja biasanya berbelanja;
b. Perusahaan yang dipandang kurang mampu di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

D. Konsep

MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

E. Kesimpulan
Melihat dari latar belakang, permasalahan, metode ,konsepserta kondisidiatas,  maka sudah sewajarnya kebijakan pemerintah  dalam proses penetapan Upah Minimum di Provinsi Papua harus berdasarkan kondisi Geografis daerah antara Pengunungan, lembah atau rawa dan pesisir atau pantai. Karena Provinsi Papua bukan daerah atau wilayah kawasan industri tetapi daerah tingkat kemahalan atau daerah konsumtif dan juga kebanyakkan perusahaan atau pengusaha yang rata-rata mendapatkan pekerjaan dari pemerintah dalam bentuk pekerjaan fisik dan non fisik.

F. Rekomendasi
1. Dengan adanya hari libur  nasional  tanggal 1 Mei mengenai pekerja/buruh, maka diharapkan pemerintah dalam ini Bapak Gubernur dalam Penetapan Upah Minimum di Provinsi Papua sudah seharus berdasarkan kondisi geografis daerah.
2. Dengan adanya hari libur  nasional  tanggal 1 Mei ini, di anjurkan kepada seluruh perusahan atau pengusaha BUMN, BUMD, swasta, yayasan serta perusahaan pemborongan atau penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing),  untuk dapat melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan baik yang ada di Kabupaten/Kota serta yang beroperasi lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.*

Penulis adalah Staf pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PERSEPSI MAY DAY MENGENAI UPAH MINIMUM DI PAPUA