WAJAH PENDIDIKAN PAPUA MASIH TAMPAK SURAM

share on:
Para Siswa Sekolah Dasar di Timika, saat karnaval perayaan HUT RI Ke - 68 (Jubi/Eveerth)
Para Siswa Sekolah Dasar di Timika, saat karnaval perayaan HUT RI Ke – 68 (Jubi/Eveerth)

Oleh : Eveerth Joumilena

Wajah Pendidikan di Papua sangat jelas masih tampak suram. Meskipun kini banyak orang Papua sudah bersekolah tinggi, bahkan hingga menjadi profesor dan doktor, namun realitas itu belum menggambarkan kondisi nyata wajah pendidikan di Papua.

Pendidikan di Papua masih didera masalah klasik. Antara lain ketersediaan guru yang sangat minim dan tidak merata, banyak siswa kelas enam SD yang belum mampu membaca,  minimnya fasilitas penunjang,  serta masih rendahnya kualitas lulusan.

Suramnya pendidikan di Papua sering disebabkan oleh para pelaku pendidikan itu sendiri. Hal ini tergambar dari banyaknya  guru yang malas bertugas di daerah–daerah perdalaman dengan berbagai alasan klasik.

Tantangan guru di daerah perdalaman di antaranya adalah sulitnya transportasi, kurangnya air bersih, tidak adanya rumah dinas, masyarakat yang nomaden, dan masih berkembangnya budaya kamiri yang mengharuskan anak-anak ikut orangtua ketika mencari ikan atau sagu.

Informasi yang dihimpun tabloidjubi menyebutkan ada pembenahan-pembenahan untuk memenuhi kebutuhan dan fasilitas guru di pedalaman (secara bertahap) dengan menaikkan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen.

“Keterlambatan dan ketidakhadiran guru banyak terjadi pada guru yang bertugas di sekolah wilayah pinggiran, perdalaman, dan terpencil,”  lanjut Alexanader Yamlai, belum lama ini.  Menurutnya,  guru honorer cenderung lebih rajin kehadirannya dibandingkan guru PNS.

Selain faktor banyak guru yang tinggal di kota, faktor banyaknya kepala sekolah yang tidak transparan kepada guru dan  masyarakat mengenai bantuan dana ke sekolah juga  memicu kesenjangan kepala sekolah dan guru kelas. Hal itu sering memicu guru tidak betah mengajar.

Atas hasil temuan itu,  sebagai pengawas Alexanader Yamlai dan beberapa pengawas menyampaikan beberapa rekomendasi dan sepakat terhadap beberapa kebijakan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika demi peningkatan kualitas dan kinerja para guru dan kepala sekolah di kabupaten Timika.

Beberapa rekomendasi tersebut adalah, pertama,  guru yang tinggalnya jauh diberi fasilitas rumah dinas yang layak. Kedua, perlu ada regenerasi dan mutasi terhadap  beberapa sekolah utamanya kepala sekolah yang sudah lama bertugas di satu sekolah. Ketiga,  perlu ada ketegasan dan sanksi dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan BKD kepada guru mangkir. Keempat, perlu  ada tambahan insentif sebagai penghargaan bagi guru yang rajin.

Permasalahan di atas juga dirasakan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika, Fitria Fivie Palenewen. Menurutnya, masalah yang berkaitan dengan regulasi maupun piranti tentang jabatan dan penilaian kinerja guru sudah cukup jelas dengan diterbitkannya berbagai regulasi jabatan dan penilaian kinerja guru yang terbaru.

Persoalannya sekarang, apakah pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah bergandengtangan dalam menyosialisasika secara benar, utuh, dan menyeluruh tentang berbagai aturan regulasi jabatan dan penilaian kinerja guru yang terbaru itu?

Pengawasan terhadap kinerja guru bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan, melainkan tanggungjawab bersama para pengambil kebijakan, orang tua, dan kalangan masyarakat luas. Kurang terintegrasinya pengawasan terhadap kinerja guru menjadi salah satu faktor penurunan komitmen kinerja guru. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru di Mimika sangat tinggi.

Hal ini sudah dirasakan Ibu Fivie sejak ia menjadi seorang guru. Seiring berjalannya waktu, pemerintah (pusat dan daerah) telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, memberlakukan disiplin guru dengan berbagai aturan, namun semua itu belum juga mengurangi permasalahan ketidakhadiran guru utamanya di kabupaten Mimika.

Walaupun demikian, berbagai persoalan dan masalah pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme – Kamoro (LPMAK), sebagaimana selalu memberikan perhatian atas masalah pendidikan, hingga kampung – kampung yang berada di pedalaman juga ikut dibantu.

Masalah pendidikan juga terjadi didaerah Merauke, misalnya,  kekosongan tenaga guru di beberapa daerah pedalaman di Kabupaten Merauke bukan hal yang baru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ketiadaan guru di sekolah-sekolah dasar di perdalaman adalah karena mengikuti sertifikasi.  Namun, berbeda dengan di SD Inpres Rawa Biru, Kampung Rawa Biru Distrik Sota Kabupaten Merauke. Menurut pengakuan guru setempat, Yoka Novita Letsoin, kepada Salam Papua, kepala sekolahnya sudah empat bulan tidak datang bertugas tanpa alasan yang jelas.

“Di SD Inpres Rawa Biru ada 15 guru, 13 PNS dan 2 guru honor. Namun yang aktif hanya 7 guru PNS dan 2 guru honor. 3 guru yang tidak aktif, termasuk kepala sekolah tidak ada di tempat,” beber Novita.

Masalah pendidikan secara umum, terjadi hampir seluruh tanah Papua, sehingga sangat jelas masih membutuhkan perhatian semua pihak dan kerjasama, sehingga mendorong perubahan untuk pendidikan yang lebih maju.

Potret pendidikan di Papua  masih memprihatinkan, karena penanganan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun SDM Papua ternyata tinggal sebuah harapan yang tak kunjung direalisasikan secara maksimal.  Berbagai hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era OTSUS ini, ternyata menjadi biang kerok suramnya masa depan generasi muda Papua.

Kalau dilihat secara cermat, maka dana OTSUS yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 30 persen. Dana 30 persen ini diperuntukkan bagi peningkatan SDM Papua yang berkualitas lewat pendidikan di sekolah-sekolah.  Karena salah satu tujuan dari pemberian dana itu adalah untuk meringankan beban orangtua dengan cara bebas biaya pendidikan (gratis) namun, kenyataannya tidak demikian.

Hal ini bukan tidak mungkin, karena Pemerintah Provinsi Papua juga mengakui adanya berbagai kekurangan dalam mengatasi bidang pendidikan di Provinsi paling timur Indonesia ini.  Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP, MH., dalam sambutannya pada Rapat Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga se Provinsi Papua, belum lama ini menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan memiliki peran penting dan strategis, karena itu dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, pendidikan menjadi sektor  prioritas  yang  berada pada  urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.

Oleh sebab itu, layanan  pendidikan harus  dipastikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah – daerah terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada pada 63% dibanding rata-rata nasional 73 persen (%).

Untuk itulah, Gubernur berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, harus benar-benar serius memikirkan program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar.  Enam masalah mendasar tersebut adalah, pertama, masih banyak penduduk usia 0 – 6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena terbatasnya lembaga PAUD sehingga mengakibatkan  anak masuk SD kurang siap dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.

Kedua, masih  banyaknya  penduduk usia 7–12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang tersebar di gunung dan lembah  belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar.

Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk dibangku pendidikan dasar namun tidak bisa menikmatinya, hal ini berakibatkan pada rendahnya capaian  Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang  berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Papua sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan oleh MDGs, yang secara nasional dari tahun ke tahun kita selalu berada diurutan terendah.

Ketiga, APM SD terendah ada di kabupaten Nduga, 15,6%. Ini artinya penduduk usia 7 -12 Tahun di kabupaten Nduga yang bersekolah di SD hanya 15,6% sedangkan 84,4% tidak bersekolah. Keempat, masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolisolasi belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah  guru sehingga banyak kepala sekolah dan  guru  meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan  tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas.

Kelima, masih tingginya angka Tuna Aksara atau buta aksara penduduk usia 15 – 59 tahun. Ada sekitar 675,253 jiwa atau 35,98%  dari  1,876,746 jiwa,  masih tuna aksara. Keenam, kekurangan guru sekolah dasar di daerah- daerah pedalaman  terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis  terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Papua. Kalau siklus analisis ini dilakukan secara baik tahap demi tahap, maka dipastikan  program yang  akan disusun, harus tepat sasaran, tepat pembiayaan, yang implementasinya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat semakin nyata.

Diharapkan, penyelenggaraan pendidikan terutama di Sekolah Dasar yang berada di daerah perdalaman dan terpencil mampu menjembatani kesenjangan budaya di dalam keluarga dan masyarakat dengan budaya belajar di sekolah. Kita juga merasakan bahwa sampai saat ini kita dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra masih terbatas.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupa dalam penyelenggaraan pendidikan adalah  masalah budaya. Di Provinsi Papua ini ada tujuh  wilayah adat atau budaya yaitu Mamta, Saireri, Bomberai, Domberai, Mipago, Lapago dan Hainam. Faktor budaya harus dapat dipertimbangkan.

Masalah lainnya, juga disampaikan Ketua Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) se-Jawa dan Bali, Martinus Pigome. Martinus mendesak agar pemerintah Kabupaten Dogiyai transparan dalam pembagian dana pendidikan, pemondokan, dan tugas akhir pada anggaran tahun 2014.

“Pembagian dana pendidikan transparan dan tepat sasaran merupakan dambaan mahasiswa yang sedang menempu pendidikan di masing-masing kota studi yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Martinus melalui surat elektronik yang dikirim ke tabloidjubi.com, Jumat (21/2).

Gambaran ini menunjukkan bahwa daerah – daerah pemekaran juga belum konsistensi membangun dunia pendidikan, apalagi jika yang di dalam Kota Jayapura. Dalam kaitan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura,Robert J Betaubun menegaskan, jika ada pemotongan dana sertifikasi guru oleh oknum staff Dinas Pendidikan Kota hendaknya dilaporkan kepada dirinya atau Walikota Jayapura.

“Tidak ada pemotongan sepuluh persen  yang digembar-gemborkan itu. Yang ada adalah pemotongan pajak penghasilan. Kalaupun ada indikasi saya mohon cepat menghubungi Kadis Pendidikan dan Walikota Jayapura,” ungkap Betaubun kepada tabloidjubi.com, terkait  rumor pemotongan sepuluh persen dana sertifikasi guru  di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Jayapura, Rabu(26/3) siang tadi.

Tanggapan yang sama dari Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kenius Kogoya,  yang membidangi pendidikan meminta para bupati yang ada di Papua agar konsisten dengan pembagian 30 persen dana Otsus untuk pendidikan.

“Ini penting. Paling urgen mengenai dana pendidikan 30 persen. Dengan adanya gubenur dimana dana Otsus paling banyak ke kabupaten, kami harap bupati konsisten mengalokasikan  30 persen dana Otsus itu untuk pendidikan. Buta aksara, pendidikan usia dini dan lainnya harus dijawab dengan anggaran itu,” kata Kenius Kogoya, belum lama ini.

Hal ini menujukkan bahwa secara umum eksistensi pembangunan sumber daya manusia Papua belum berjalan secara baik. Babkan, semua dana terkesan di proyekkan untuk kepentingan tertentu tanpa melihat output atas sebuah kebijakan tersebut.

Tulisan ini sebagai kritikus konstruktif atas Hari Pendidikan  tanggal 2 Mei 2014, dengan tema “Pendidikan Untuk Peradaban Indonesia Yang Unggul,”. Namun Indonesia yang unggul belum memberikan keunggulan dan keadilan yang merata dan nyata bagi kemajuan pendidikan  di Bumi Cenderawasih.    (Jubi/Eveerth Joumilena)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  WAJAH PENDIDIKAN PAPUA MASIH TAMPAK SURAM