SEKDA: ATURAN BARU BKN BUKANLAH ANCAMAN

share on:
Sekda Kota Jayapura, Drs RD Siahaya, SH, MM (DOK/JUBI)
Sekda Kota Jayapura, Drs RD Siahaya, SH, MM (DOK/JUBI)

Jayapura, 7/5 (Jubi)- Sekretaris Daerah Kota Jayapura R.D. Siahaya menilai  aturan baru Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat yang menyebutkan adanya ancaman pidana bagi  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Kepala Daerah Kota/Kabupaten yang memalsukan data honorer kategori dua (K2)   pemberkasan Nomer Induk Pegawai (NIP) bukanlah ancaman.

“Itu bukan ancaman, tetapi memang peraturannya begitu.  Untuk mendapatkan NIP harus mendapatkan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PPK setempat,” kata  R..D Siahaya kepada tabloidjubi.com, di sela-sela Pelabuhan Jayapura, Rabu (7/5) siang.

Siahaya menolak jika dikatakan data yang dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia oleh Pemerintah Kota Jayapura ‘bodong atau siluman’. Sebab, menurut Siahaya data itu  bisa dibuktikan secara fisik dan administrasi.

“Kenyataan orang-orang diajukan ini ada disitu,kalo toh terbukti itu sanksinya akan tergantung dengan hasil penyelidikannya,” sebut Siahaya.

Sementara itu, dalam keterangannya Kepala BKN Eko Sutrisno dari jpnn.com memberikan peringatan bagi PPK yang menyodorkan data palsu untuk proses pemberkasan NIP untuk siap dipidanakan.

“Kalau terbukti SPTJM itu tidak benar karena data itu palsu, PPK dan honorer K2 bersangkutan akan kami laporkan ke polisi,” tegas Eko.

Ia juga mengungkapkan akan melakukan pemeriksaan sedetil mungkin di 12 kantor regional yang ada. (Jubi/Sindung)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SEKDA: ATURAN BARU BKN BUKANLAH ANCAMAN