KASUS PENERIMAAN SECURITY FREEPORT LECEHKAN SDM PAPUA

share on:
Ilustrasi: Wilayah Pertambangan Emas dan Tembaga, PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. (IST)
Ilustrasi: Wilayah Pertambangan Emas dan Tembaga, PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. (IST)

Timika, 8/5 (Jubi) – Proses recruitment (penerimaan) pekerja Security (Satpam) terselubung oleh oknum-oknum provokatif melalui Departement Security Risk Manajemen (SRM) PT Freeport Indonesia (Freeport), dinilai sebagai pelecehan terhadap sumber daya manusia (SDM) Papua. Sehingga para Satpam yang terlanjur sudah didatangkan dari luar Papua, agar segera dipulangkan dari Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Ketua Organisasi Tonggoi Papua (TP) Departement SRM Freeport, Paulus Kogoya mengatakan pihaknya menilai kasus ini sebuah pelecehan kepada orang Papua yang sudah bekerja, maupun yang tak bekerja di lingkungan Freeport.

“Orang Papua, terutama yang asli Papua maupun bukan asli Papua tapi lahir dan besar di Papua jelas dilecehkan. Sebab lapangan kerja yang seharusnya jadi peluang kami, justru ditutupi atau diambil para tenaga kerja yang didatangkan dari luar Papua. Ini tak bisa dibiarkan dan harus dipertanggungjawabkan,” kata Paulus di Timika, Kamis (8/5).

Kasus ini diketahui jadi perbincangan hangat para pekerja Freeport secara umum hingga kini, baik yang kini bekerja di dataran tinggi (High Land) di Tembagapura, maupun yang bekerja di dataran rendah (Low Land), di Kuala kencana, Mile Post 38-39 hingga di Portsite, Cargo Doc dan Amamapare.

Sementara manajement Freeport sendiri melalui Coorporate Communication (CorComm) Departement sendiri, sejauh ini tak kunjung memberikan klarifikasinya kepada media terkait persoalan perekrutan tenaga kerja Satpam yang harus didatangkan dari luar Papua.

Penilaian tegas itu terungkap dari hasil pertemuan sejumlah pihak yang digelar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyau, di ruangan sidang Dinsosnakertrans, Rabu (7/5) kemarin.

Penegasan ini juga datang dari Wakil Ketua PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Lukas Saleo saat dijumpai terpisah di kantornya di hari yang sama.

Menurut Paulus, dalam pertemuan bersama itu mempertanyakan apakah kedatangan 116 orang calon pekerja oleh Manajemen SRM itu telah diketahui dan sesuai prosedur pemerintah Papua atau tidak? “Jika kebenarannya sesuai prosedur maka, mengapa tak merekrut tenaga kerja yang ada di Papua saja,” katanya.

Sehingga, kata Paulus, kedatangan 116 orang itu harus dipulangkan dan pihak pemerintah daerah melalui Dinsosnakertrans Mimika hendaknya dapat mendorong agar lowongan pekerjaan itu untuk bisa diisi oleh tenaga kerja yang ada di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika ini.

Menurut Paulus, masih banyak orang di tanah Papua yang sangat berkeinginan bekerja di Freeport. Jadi, dirinya merasa sangat heran terhadap kebijakan perusahan, yang sementara ‘galau’ atau bingung terhadap adanya penerapan UU Minerba dan menyatakan membatasi penerimaan karyawan.

“Tapi secara terselubung atau diam-diam justru perusahan sendiri (Freeport) yang melakukan penerimaan dengan cara-cara yang sudah melecehkan orang Papua dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua,” kata Paulus merasa heran.

Paulus menduga ada keterlibatan sejumlah oknum yang memiliki kepentingan, entah itu secara umum oleh manajemen Freeport, maupun hanya Manajemen SRM sendiri. Bahkan kemungkinannya ada keterlibatan oknum-oknum aparat dalam kepentingan ini.

“Jadi, kami sangat berharap agar Dinsosnakertrans Mimika hendaknya jeli dan kritis melihat kenyataan dari kasus yang terjadi ini,” jelas Paulus.

Wakil Ketua PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Lukas Saleo menegaskan, jika pihaknya sudah meminta agar perusahaan tak melakukan perekrutan pekerja dari luar Papua dan harus berpatokan pada UU Otonomi Daerah (Otda) Nomor 21 Tahun 2009 yang didalamnya terkait pemperdayaan terhadap orang Papua.

Lukas mengaku, belum ada pertemuan resmi juga yang melibatkan langsung pihak PUK SP KEP SPSI PTFI, namun sudah ada laporan yang menyatakan sudah ada proses recruitment tenaga kerja untuk bagian security sekitar 116 orang yang semuanya berasal dari luar Papua.

“Kami juga belum mendapat laporan resmi dari teman-teman di Komisariat SRM, meski komunikasi kami tetap jalan. Informasi terakhir yang didapat, ada pertemuan dari teman-teman Security dengan pihak managemen SRM PT Freeport dan meminta dengan tegas agar calon security dari luar bisa segera dipulangkan,” jelas Lukas.

Ditegaskan Lukas, proses penerimaan seperti ini jelas tak sesuai prosedur yang sudah disepakati bersama bahwa proses recruitment itu pertama-tama harus diperuntukkan bagi para pencari kerja dari Papua dulu. Setelah itu baru keluar dari Papua, jika memang SDM yang dibutuhkan sudah tidak mungkin lagi ditemukan di Papua ini.

Namun, kata Lukas, apa yang dilakukan manajemen SRM PT Freeport ini jelas sudah melanggar ketentuan kesepakatan bersama.

Menurut Lukas, jika bicara orang Papua, itu bukan berarti orang asli Papua saja, tapi juga bukan orang asli Papua yang lahir dan besar di Papua. Mereka itulah seharusnya diutamanakan dulu.

Saya pikir, tenaga skill di Papua sudah cukup banyak, apalagi kalau hanya tenaga security. Tinggal bagaimana perusahaan mengasahnya atau memberikan pembekalannya saja. Orang asli Papua (OAP) juga, jika diberi pembelajaran akan mampu. Jadi, jangan mengkerdilkan SDM di Papua atau daerah Mimika ini,” katanya.

Lukas mengaku akan terus dan tetap memantau persoalan ini, hanya saja belum ada pemberitahuan kepada pihaknya untuk melakukan pendampingan. “Jadi kami masih tetap stanbay,” katanya.

Menurut Lukas, pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan semua pihak dan juga sudah membangun komunikasi kepada pihak managemen untuk masalah ini. Jika diminta, pihaknya jelas siap karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya.

“Kami harap, perusahaan harus melihat kesepakatan yang sudah ada terkait proses recruitment tenaga kerja ke PT Freeport. Apakah yang akan dilakukan pihak perusahaan kontraktor atau privatisasi, semuanya jelas harus mengutamakan SDM yang ada di Papua dulu, terutama dari Timika. Sebab banyaknya pencari kerja di daerah ini,” katanya.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyau menanggapi kritis keluhan pekerja SRM yang ada dan pekerja Papua umumnya, yang diwakili Paulus Kogoya. Dirinya sangat mengapresiasi kinerja security yang mengungkap adanya pengiriman dan penerimaan tenaga kerja tanpa sepengetahuan dan melalui Dinsosnakertrans Mimika.

“Kami sendiri tak mengetahui apa yang dilakukan Manajemen SRM PT Freeport, justru dari hasil kerja teman-teman dari SRM PT Freeport inilah, akhirnya kami tahu kasus ini. Kami juga mau sampaikan, apa yang dilakukan perusahaan Freeport dalam hal ini tak sesuai prosedur karena tanpa sepengetahuan kami,” kata Dionisius.

Dionisius mengaku pihaknya akan melakukan panggilan kepada Pimpinan SRM PT Freeport, dalam hal ini Vice President (VP) SRM PT Freeport  dan beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini untuk memberi keterangan.

“Kami akan minta keterangan terkait kedatangan 116 orang itu. Kami harap para pekerja SRM PT Freeport yang ada, maupun PUK SP KEP SPSI PT Freeport tak perlu kuatir. Sebab kami akan pasti memfasilitasi pengungkapan kasus ini. Kami akan selesaikan kasus ini sesuai prosedur berlaku,” janji Dionisius.

Sejumlah peserta pertemuan yang adalah pekerja pada Departement SRM PT Freeport yang ikut hadir sangat mengharapkan Dinsosnakertrans Kabupaten Mimika mengambil langkah tegas menindak aktor-aktor, terutama yang dinilai telah merugikan masyarakat Papua, khususnya yang ada di Kabupaten Mimika. (Jubi/Eveerth)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KASUS PENERIMAAN SECURITY FREEPORT LECEHKAN SDM PAPUA