KETUA KPU SARMI: INTI MASALAHNYA PADA AMPLOP HOLOGRAM YANG SUDAH TERBUKA

share on:
Ketua KPU Sarmi Menunjukan Dokumen Yang Cacat (Jubi/Aprila)
Ketua KPU Sarmi Menunjukan Dokumen Yang Cacat (Jubi/Aprila)

Jayapura, 9/5 (Jubi) – Ketua KPU Sarmi Yoseph Twenty mengatakan, inti masalah kasus pemilihan umum legislatif (Pileg) di Sarmi adalah pada amplop hologram yang telah terbuka. Hal ini dikatakan terkait sidang dugaan kode etik yang baru dilaluinya di Kantor Bawaslu Papua, Rabu (7/5) lalu.

“Saya selaku Ketua KPU Kabupaten Sarmi ingin menyampaikan, dengan berbagai tahapan Pileg yang sudah kita lalui, sidang kode etik dugaan pelanggaran kode etik yang digelar pada Rabu lalu, saya sangat berharap bahwa putusan sidang benar-benar positif, jujur, dan tidak memihak,” ungkap Yoseph Twenty kepada wartawan di Kamkey, Abepura, Jayapura, Jumat (9/5).

Selanjutnya, terkait dugaan pelanggaran kode etik tiga komisioner KPU Sarmi, pihaknya mengaku telah mendapat alat bukti rekapanan suara yang banyak terdapat kerusakan atau coretan seperti dihapus (tipe-X).

Yoseph mencontohkan hal itu pada rekaman rekapitulasi di tingkat Distrik Pantai Timur atas nama Wenan Waromi tertanggal 11 April 2014 sebagai bukti pengesahan dokumen negara tetapi tidak ada tanda tangan. Di samping itu, terdapat juga dokumen rekapitulasi perhitungan saksi-saksi partai politik sebagai dokumen negara yang sah dan dapat dipergunakan, tetapi banyak yang tidak ditandatangani. Ini aneh menurutnya karena sudah tidak ditandatangani, tidak dilegalisasi, tetapi dianggap sah.

“Dalam dokumen ini, bisa dilihat angka-angkanya diubah. Empat bisa jadi lima belas. Satu bisa jadi lima puluh. Bisa dilihat angka-angka besar diubah. Ini dokumen negara dan kalau begini, sudah cacat dan tidak sah menurut hukum,” kata Yoseph lagi.

Lanjutnya, menurut mekanisme Pemilu atau aturan Undang-Undang Pemilu, tahapan awal pembukaan amplop berhologram dan berlogo garuda harus dihadiri oleh pihak kepolisian, anggota KPU lengkap, anggota Panwaslu lengkap, dan saksi-saksi partai politik. Tetapi faktanya, ketiga komisioner membuka amplop sendiri.

“Ini sudah menyalahi Undang-Undang dan aneh karena tetap diakomodasi dan dianggap sah,” sesal Yoseph.

Terkait alasan ketiga anggota komisioner yang membuka amplop ini, menurut Yoseph, di dalam persidangan Rabu lalu  mereka tidak menjawab alasan mereka membuka amplop di luar mekanisme ini. Entah  kenapa , pemimpin  sidang tidak mengarahkan untuk menjawab hal yang prinsip tersebut. Sidang tersebut juga dirasa menyudutkan dirinya, padahal dirinya menginginkan putusan yang objektif, jujur, dan sesuai dengan fakta yang ada.

“Kalau semua bukti sudah ada, bila saya dinyatakan salah berarti ini aneh bin ajaib. Seharusnya pimpinan sidang bertanya, mengapa amplop surat suara berlogo Pancasila itu dibuka oleh ketiga anggota komisioner. Itulah saya merasa arah sidang tidak jelas, tidak melihat pada substansi masalah,” tutur Yoseph.

Pihaknya mengaku membawa dokumen yang sudah cacat itu dengan maksud meminta petunjuk dari KPU Papua karena itu tanggung jawab dirinya bersama Oddy Demetouw, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, apakah dokumen ini sah bila sudah dalam keadaan rusak seperti ini tetapi di tengah jalan, pihaknya ditahan.

“Akhirnya kami ke DKPP Pusat, KPU dan Bawaslu Pusat di Jakarta membuat laporan pelanggaran,” katanya lagi.

Selanjutnya, Ketua KPU Sarmi ini akan melaporkan ke Bawaslu Papua paling lama besok, Sabtu (10/5) karena dirinya ingin agar kasus ini ditelusuri dan diselesaikan karena dirinya juga ingin membersihkan nama baiknya di media karena namanya menjadi buruk dengan tuduhan yang tidak jelas. Pihaknya akan meminta pertimbangan Bawaslu terkait substansi masalah. Siapakah yang sebenarnya menghapus surat suara dengan tipex, apakah tiga komisioner ini, PPD, KPS atau KPPS.

“Saya berbicara kebenaran dan saya tidak ingin siapapun bermain-main demi kepentingan orang-orang tertentu. Semua dokumen terkait sudah ada di kami saat ini. Bagaimana orang-orang yang seharusnya menang, angkanya dicoret-coret dan mereka mengalami kerugian, ini akan menjadi masalah besar,” ujar Yoseph lagi.

Terkait carut-marut Pileg di Kabupaten Sarmi, pada kesempatan yang sama Nurwaidah, Ketua Tim Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3 NKRI), yang juga ditunjuk mengawasi jalannya pemilu, sangat mengharapkan Pileg di Sarmi bisa diselenggarakan dengan baik. Pihaknya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oknum Panwaslu Kabupaten Sarmi karena telah  mengeluarkan berita acara pleno yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada caleg dan masyarakat sarmi secara umum.

“Telah ditemukan adanya perubahan-perubahan pada rekap suara, ada yang ditipex, dicoret ada dihilangkan. Ini sangat mengejutkan. Dengan sudah dirubahnya surat-surat tersebut maka secara hukum sudah cacat dan dapat dipastikan batal secara hukum,” kata Nurwaidah kepada wartawan.

Terlepas dari pada itu, LP3 NKRI menginginkan sidang DKPP yang akan datang, hasilnya dapat sesuai dengan kondisi obyektif dan jujur yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Sarmi dan kasus ini jangan terulang di masa mendatang karena sangat menciderai demokrasi. Untuk oknum-oknum yang telah melakukan perubahan rekapitulasi suara harus dapat bertanggung jawab. (Jubi/Aprila)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KETUA KPU SARMI: INTI MASALAHNYA PADA AMPLOP HOLOGRAM YANG SUDAH TERBUKA