KOMISI A DPR PAPUA: PEMILU DIJADIKAN AJANG CARI UANG

share on:

 

Ilustrasi Pemungutan Suara Pilkada. (Doc.Jubi)
Ilustrasi Pemungutan Suara Pilkada. (Doc.Jubi)

 

Jayapura, 9/6 (Jubi) – Komisi A DPR Papua menilai, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, yang harusnya berjalan secara demokratis, justru dijadikan ajang mengeruk keuntungan bagi sejumlah oknum penyelenggara.

Saya lihat seperti itu. Misalnya saja Pileg lalu, banyak Calon Legislatif (Caleg) yang mempermasalahkan hilangnya suara mereka lantaran ada oknum perangkat yang merubah perolehan suara. Mungkin saja karena dia sudah menerima uang sehingga wajib memenangkan Caleg tertentu. Ini sebabnya mengapa saya menilai Pemilu dijadikan ajang mencari uang,” kata Ruben Magay kepada tabloidjubi.com, Senin (9/6).

Ruben juga menduga ada kesalahan ketika perekrutan anggota KPU maupun perangkat dibawanya seperti Panitai Pemilihan Distrik (PPD), Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kabarnya ada anggota KPU bahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) hingga PPS yang terlibat Partai Politik (Parpol). Tapi kenapa ketika seleksi mereka bisa lolos. Ini yang jadi pertanyaan. Berarti panitia seleksi tidak jeli atau mungkin juga tahu tapi pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

Untuk itu sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang kata Ruben Magay, perangkat penyelenggara Pemilu mulai dari KPU hingga PPS perlu dievaluasi agar tak lagi terjadi masalah seperti Pileg lalu.

Perlu dievaluasi secara menyeluruh terutama pelaksanan tingkat bawah. Bahkan jika memungkinkan, bagaimana agar PPD hingga ke bawanya tidak berwenang melakukan pleno suara. Mereka hanya merekap saja,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik mengatakan, pihaknya rekomendasi tiga KPU Daerah ke KPU Papua untuk diganti. Ketiganya yakni KPUD Boven Digoel, Puncak Jaya dan Mimika. Rekomdasi yang dikeluarkan diantaranya adalah pleno ulang untuk KPUD Puncak Jaya, serta pergantian lima anggota KPUD di Boven Digoel dan Mimika.

Namun kala itu, Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, usulan Bawaslu itu belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu sejumlah anggota KPUD yang direkomendasikan sedang menyiapkan proses Pemilihan Presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang.

Bawaslu hanya merekomendasikan, KPU Papua yang akan jadi eksekutornya. Beberapa anggota KPUD lainnya itu masih kami butuhkan. Tidak mungkin langsung berhentikan. Kami akan awasi mereka agar tak mengulang kesalahan yang sama,” ujar Adam kala itu. (Jubi/Arjuna) 


Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KOMISI A DPR PAPUA: PEMILU DIJADIKAN AJANG CARI UANG