FMMP: RAKYAT BUTUH PEMIMPIN SIPIL BERDAULAT

share on:
Jumpa Pers FMMP (Jubi/Aprila)
Jumpa Pers FMMP (Jubi/Aprila)

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Mencermati dinamika politik tanah air yang kian memanas menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang, Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) akhirnya turut angkat bicara.

Menurut Presiden FMMP, Thomas Ch Syufi, rakyat saat ini membutuhkan pemimpin sipil yang berdaulat. “Rakyat Indonesia sudah muak dengan pidato-pidato bak angin surga dan cerita indah dari pemimpin bangsa ini,” ungkapnya kepada wartawan di Prima Garden Caffe, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (11/6).

Thomas juga mengatakan, rakyat hari ini butuh pemimpin yang sedikit bicara namun lebih banyak berbuat nyata (talk less, do more), bukan yang sebaliknya, tak ada aksi nyata, hanya bicara saja ( no action, talk only).

Tentunya, kata dia, di alam demokrasi sekarang, rakyat butuh pemimpin yang militan, populis dan visioner.

Maksudnya, pemimpin yang tidak menunggu hingga ada sebuah peristiwa atau bencana baru bisa ada reaksi. Dan ketika terjadi suatu bencanapun tidak butuh protokoler yang berbelit-belit.

Kami butuh pemimpin yang turun ke masyarakat dan mendengar jerit tangis, getaran hati nurani semua warga negara,” kata Thomas.

Menurut Thomas, pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mampu melihat tanda-tanda jaman. Pemimpin yang memikirkan generasi berikut bangsa ini, bukan pemilhan umum berikut. “Inilah yang kami maksudkan dengan pemimpin yang visioner,” katanya.

Dalam konteks lain, kata Thomas, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar urutan ketiga setelah Amerika dan India. Indonesia mengalami masa kekelaman demokrasi selama kurang lebih tiga puluh dua tahun selama kepemimpinan Soeharto.

Thomas juga mengatakan, FMMP melihat masa ini membuat rakyat hidup dalam ketidakpastian karena intimidasi, terror, penangkapan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan pembantaian yang tidak berperikemanusiaan.

Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM dibawah komando TNI dengan aktor Wiranto, Prabowo dan lainnya adalah Peristiwa Malari, 5 Januari 1974, Kasus Semanggi I dan II, Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Mapenduma 1996, Timor Leste dan juga Aceh.

Juru bicara FMMP, Steven Suu, menambahkan berbagai kasus itu akan sulit diungkap karena masih banyak kepentingan bermain di dalamnya, ditambah dengan alam demokrasi yang tidak bersahabat. “Itu sama saja kita tabrak tembok dan tidak akan pernah menemukan si pembuat skenario dan siapa eksekutor lapangan dengan jelas,” katanya. (Jubi/Aprila)


Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  FMMP: RAKYAT BUTUH PEMIMPIN SIPIL  BERDAULAT