MASYARAKAT KAUREH CURIGA LSM ‘MENGHAMBAT’ PEMBANGUNAN DAERAHNYA

share on:
Ketua Lembaga Adat Wilayah IV Kabupaten Jayapura, Matius Bogogo. (Jubi/Arjuna)
Ketua Lembaga Adat Wilayah IV Kabupaten Jayapura, Matius Bogogo. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 24/6 (Jubi) – Masyarakat Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Papua menduga ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sengaja menghambat pembangunan di daerah mereka.

Ketua Lembaga Adat Wilayah IV Kabupaten Jayapura yang meliputi, Kaure, Unurumguay, Yapsi dan Airu, Matius Bogogo mengatakan, pembangunan di Kabupate Jayapura dibagi empat wilayah. Namun masyarakat di Wilayah IV khususnya Distrik Kaure belum merasakan pembangunan.

“Di sana belum ada jalan. Jalan hanya sampai di ibukota distrik dan kami mau menikmati akses jalan juga guna meningkatkan ekonomi. Kami juga butuh pendidikan, dan kesehatan. Kami mendapat kesempatan itu ketika ada pengusaha yang mau berekspansi di sana. Masyarakat adat sudah setuju dan menyediakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit bagi PT. Mega Surya. Bukan PT. Sinar Mas,” kata Matius Bogogo di Jayapura, Selasa (24/6).

Menurutnya, perusahaan itu sudah mendapat ijin dari pemerintah terkait diantaranya Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua, serta Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan dinyatakan memenuhi syarat.

“Akan tetapi  lokasi perkebunan jaraknya masih kurang lebih 37 km dari ibukota distrik, sehingga butuh jalan untuk menjual hasil kebun. Tapi ada pihak lain yang menghambat dengan melarang perusahaan masuk. Alasannya merusak hutan karena area itu hutan lindung. Padahal area itu bukan hutan lindung melainkan hutan produksi. Kami curiga pihak yang menghalangi ini adalah LSM. Tapi kami tak tahu LSM yang mana,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya sangat tidak setuju dengan hal itu karena masyarakat adat setempat sendiri yang ingin agar perusahan beroperasi di sana guna menunjang kemajuan ekonomi dan serta pembangunan.

“Ini kemauan masyarakat. Saya tegaskan jangan ada pihak lain yang menghambat. Sudah ada ijinnya. Area itu dinyatakan layak. Kami juga mau menikmati pembangunan dan kemajuan dalam segala bidang,” katanya.

Untuk itu ia meminta pemerintah setempat agar berkoordinasi dengan pihak yang berupayah menghambat pembukaan lahan sawit itu. Jika masih terus dihambat, pihaknya mengancam akan melakukan demo.

Pro dan kontra masuknya perusahaan sawit ke Papua bukan hal yang baru. Jika masyarakat Kaureh mengingkan wilayah mereka dijadikan perkebunan sawit, pertengahan tahun lalu, penolakan justru dilakukan Warga enam kampung di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

“Isu tentang kebun kelapa sawit, di tolak masyarakat enam kampung yang ada di Ditrik Waris. Mereka tak mau ada perkebunan kelapa sawit. Pegalaman warga Arso menerima proyek Kelapa Sawit pada tahun 1980-an yang beralaskan janji pembangunan dan kesejahteraan tidak terbukti,” kata kata Pastor Timotius Safire OFM, koordinator Animasi Komunitas Karya-Karya Pastoral Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC), Fransiskan Papua kala itu. (Jubi/Arjuna) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MASYARAKAT KAUREH CURIGA LSM ‘MENGHAMBAT’ PEMBANGUNAN DAERAHNYA