PUTUSAN MK TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN

share on:
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (IST)

Sentani, 1/7 ( Jubi )– Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Republik Indonesia, terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) Anggota DPR, DPD, DPR Daerah tahun 2014, khususnya di Papua, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan lebih bermuatan politis ketimbang aspek penegakkan hukum. Serta bertolak belakang dengan fakta pelanggaran penyelenggara Pemilu di Papua.

Demikian diungkapkan David S Maturbongs, kuasa hukum Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) Partai Golkar, melalui releasenya yang dikirim ke tabloidjubi.com, Senin (30/6 ) lalu.
Fakta-fakta yang dimaksud itu, kata David, antara lain, yang pertama, berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 230/Bawaslu-Papua/V/2014 telah memberhentikan komisioner di 14 KPUD di Papua dengan menyimpulkan bahwa terdapat kategori pelanggaran administrasi Pemilu mencakup penyimpangan terhadap tata kerja, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemilu dalam hal Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang seharusnya bersumber dari Rekapitulasi di Tingkat Distrik sebagaimana terlampir dalam DA-1.

Fakta kedua, POLDA Papua telah menetapkan 24 komisioner KPUD di Papua sebagai TERSANGKA (bahkan akan disusul yang lainnya setelah rampung penyelidikan). Dan fakta ketiga, terkait pernyataan Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kasus Pileg di Kabupaten Tolikara (salah satu Kabupaten di wilayah Pegunungan Papua) Papua pantas tercatat atau masuk Guinness World Records. Hal ini karena Pileg Tolikara ada 218 orang dilaporkan melakukan pelanggaran.
”Pantas masuk ’Guinness World Records’ dan mereka yang dilaporkan (teradu) itu adalah penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat bawah hingga ke kabupaten.” kata Prof. Jimly Asshiddiqie.

Anehnya, putusan hakim MK, seakan-akan melegalkan praktek-praktek yang dilakukan para komisioner KPU di Papua. Ini membuktikan, bahwa Hakim Mahkamah Kosntitusi tidak mampu bekerja secara profesional dan membuktikan cara kerja yang memberikan rasa keadilan untuk mengembalikan citra positif pasca penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, SH.
Selain itu, putusan itu, merugikan 19 orang dari 21 Pemohon Partai GOLKAR Dapil Papua sebagai Orang Asli Papua yang mempunyai kepentingan dan kepedulian serta hak untuk berpartisipasi dalam memberdayakan hak-hak politik masyarakat Papua berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Lagislatif ( PILEG ) Papua secara demokratis.

“Putusan MK, terkesan  diintervesi pihak tertentu maupun tekanan yang mungkin saja dilatarbelakangi oleh agenda Pemilu Presiden (Pilpres) sehingga menampikkan perjuangan para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.” tambah David.

Kondisi ini, lanjut David kian menjadi sulit untuk membangun masyarakat sadar hukum sementara penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan. Juga, tradisi KPU selalu menang dalam setiap gugatan tidak akan pernah berubah.

Sebelumnya, Piter Ell, Kuasa Hukum KPU Papua mengatakan, sudah ada pembuktian secara hukum yang dilakukan MK.
“Sekarang MK sudah mengesahkan. Dengan keputusan 99 persen menang. Maka kinerja KPU sebenarnya sangat baik. Dan saya harapkan para KPU bisa kembali melaksanakan agenda nasional yaitu Pilpres,” ungkapnya.

Kepada masyarakat, pihaknya menghimbau agar menerima putusan ini, karena putusan MK ini sudah final.
“Ini sudah menjadi keputusan tetap dan tidak ada lagi keputusan yang tertinggi di atas MK. Jadi mari kita menerima putusan ini dengan baik,” ajaknya. (Jubi/Albert )

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PUTUSAN MK TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN