PROVINSI PAPUA TERTINGGAL AKIBAT TAK ADA KEPEDULIAN BIROKRASI

share on:
Lokakarya Penguatan Bidang Ekonomi. (Jubi/Alex)
Lokakarya Penguatan Bidang Ekonomi. (Jubi/Alex)

Jayapura, 3/7 (Jubi) – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Yeremias T. Keban menilai, ketertinggalan Provinsi Papua dan Papua Barat akibat dari kurang adanya kepedulian dan keberpihakan birokrasi dalam proses administrasi publik.

“Ketertinggalan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dilihat secara obyektif sebagai akibat dari kurang adanya kepedulian dan keberpihakan birokrasi dalam proses administrasi publik (penyelenggaraan administrasi pemerintahan),” kata Yeremias T. Keban dalam Lokakarya Penguatan Stakeholder Bidang Ekonomi, di Jayapura, Papua, Kamis (3/7).

Menurut Yeremias, keberpihakan harus ditunjukkan dalam kebijakan publik yang datang dari pemerintah Pusat bersama DPR dan didukung oleh elit–elit politik dan birokrasi Papua dan Papua Barat. Sedangkan kepedulian harus ditunjukkan melalui perbaikan kinerja birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan.

“Keberpihakan dan kepedulian tersebut seharusnya diwujudkan dalam bentuk dan praktek administrasi publik yang lebih unggul, yang diwujudkan dalam paradigma yang lebih tepat,” ujarnya.

Sumberdaya yang dimiliki provinsi paling timur di Indonesia ini cukup melimpah, dan apabila dimanfaatkan secara optimal jelas akan memberikan kemakmuran tidak hanya pada penduduk Papua, tetapi juga bagi penduduk Indonesia lainnya. Namun sayangnya, hambatan fisik, keterbatasan konektivitas antar daerah dan kesulitan akses ke pasar menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lanjutnya, dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan dikenal empat paradigm yang sangat popular dan sering digunakan sebagai tuntunan atau pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di setiap Negara. Pertama paradigma Old Public Administration (OPA) atau dikenal dengan paradigm klasik menjadi sangat popular sampai dengan tahun 1980-an.

Kedua, paradigma New Public Management (NPM) yang begitu popular sejak awal tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap kekurangan paradigm OPA.

Ketiga paradigma New Public Serivce (NPS) yang muncul di awal tahun 2000-an sebagai kritik dan koreksi terhadap paradigma NPM, dan keempat adalah paradigma Democratic Governance yang diisiiasi sejak pertengahan tahun 2000-an dan tetap dimanfaatkan setiap Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menanggapi itu, Yeremias berharap para pelaku ekonomi seperti, SKPD bidang ekonomi dan pihak Perbankan bisa memberikan penguatan bagi tim ekonomi Papua yang akan mempresentasikan strategi kebijakan ekonomi di tingkat Pusat pada 18 Juli mendatang di Jakarta.

“Saya harap SKPD terkait dan pihak Perbankan yang ada di Jayapura seperti Bank Papua, BRI, Bank Indonesia, dapat memberikan penguatan bagi tim ekonomi Provinsi Papua yang akan mempresentasikan strategi kebijakan ekonomi di tingkat pusat kepada Kementrian dan Lembaga terkait seperti Bappenas tanggal 18 Juli mendatang di Jakarta,” katanya.

Ditempat yang sama. Kepala Bappeda Papua, Muh Musa’ad mengatakan, lokakarya bidang ekonomi adalah untuk memberikan pencerahan kepada semua SKPD terkait dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Papua dalam konteks percepatan.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Papua menggelar kegiatan ini adalah untuk memperkuat stakeholder bidang ekonomi untuk mendukung strategi peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan wilayah adat menuju kebangkitan ekonomi di Bumi Cenderawasih ini.

“Jadi kita tidak bicara lagi masalah konvensional, tetapi mengundang empat ahli yakni dari UGM.  Dengan tujuan bagaimana melakukan pemetaan kelembagaan dan pemetaan organisasi, kemudian bagaimana pemetaan organisasi,” kata Musa’ad. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PROVINSI PAPUA TERTINGGAL AKIBAT TAK ADA KEPEDULIAN BIROKRASI