BELUM ADA PENGAJUAN UNTUK WABUP BOVEN DIGOEL

share on:
Asisten I Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa. (Jubi/Alex)
Asisten I Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa. (Jubi/Alex)

Jayapura, 10/7 (Jubi) – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, sejak dilantiknya Yesaya Merasi sebagai Bupati Kabupaten Boven Digoel, sampai saat ini belum ada laporan dari pemerintah setempat soal siapa yang bakal mengisi jabatan wakil bupati (wabup) daerah itu.   

“Belum ada penunjukan soal siapa wakil bupati. Kemarin kan selesai pelantikan kita sudah serahkan ke pemerintah Boven Diogoel, jabatan wabup nantinya diisi oleh partai pemenang politik periode lalu. Jadi sampai sekarang jabatan wabup masih kosong, karena Yesaya Merasi sudah diangkat menjadi bupati definitif menggantikan Yusak Yaluwo,” kata Doren Wakerkwa kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Kamis (10/7).

Saat ditanya apa ada batas waktu, jelas Doren, ada batas waktu yang ditentukan. Dimana sejak pelantikan, sebelum 18 bulan berlalu, jabatan wakil bupati sudah harus terisi. “Sampai saat ini belum ada laporan dari pemerintah kabupaten Boven Digoel, karena ini mekanisme dari pemerintah daerah itu. Jadi harus lebih cepat, karena proses segala sesuatunya selama 18 bulan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menginstruksikan Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi untuk segera mencari wakil bupati untuk mengisi kekosongan posisi jabatan itu, dan sebelum Oktober pelantikan sudah harus dilakukan.

“Saya sudah ultimatum bupati dan DPRD Boven Digoel untuk segera mengisi kekosongan posisi jabatan wakil bupati. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk segera mendorong dan berkoordinasi dengan DPRD agar kekosongan ini dapat terisi,” kata Lukas Enembe.

Dalam hal penunjukan, ujar Gubernur, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang belaku. Dimana partai pemenang harus mengusulkan dua nama ke DPRD, kemudian memilih salah satu dari nama tersebut.

“Sebelum Oktober harus sudah ada pengusulan nama wakil bupati. Untuk itu saya himbau masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan segera menghentikan semua perjuangan untuk mengajukan wakil bupati karena sesuai mekanisme yang harus mengajukan adalah partai politik pemenang yang dalam hal ini adalah Demokrat,” jelasnya.

Selain itu, Lukas Enembe juga meminta agar bupati dan DPRD untuk segera mengesahkan APBD induk 2015 sebelum Desember mendatang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dana Otsus sebesar 80 persen akan dipotong sebesar 25 persen.

“Kalau pengesahan APBD induk terlambat, maka kami akan potong 25 persen. Jadi diharapkan sebelum Desember 2014 sudah harus disahkan. Hal ini kami juga akan perintahkan kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua,” tegas Lukas Enembe. (Jubi/Alex)


Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BELUM ADA PENGAJUAN UNTUK WABUP BOVEN DIGOEL