JIKA TULISAN TAK SESUAI PRODUK JURNALISTIK, IMAM THOHARI AKAN DIJERAT UU KUHP

share on:
Kapolres Merauke, AKPB Sri Satyatama. (JUBI/Frans L Kobun)

Merauke, 11/8 (Jubi) – Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama menegaskan, jika tulisan yang dibeberkan Kontributor Plat Merah, Imam Thohari tak sesuai dengan produk jurnalistik yang berlaku, maka bersangkutan akan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap oknum pejabat Merauke.

Dikatakan Satyatama, setelah adanya laporan secara langsung dari suami FR didampingi pengacaranya Guntur Ohoiwutun, SH pekan lalu, langsung ditindaklanjuti. “Salah satunya adalah mengirim surat kepada beberapa pihak termasuk Dewan Pers maupun ahli bahasa serta Kominfo serta beberapa pihak terkait lain,” katanya kepada tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Senin (11/8).

Nantinya, lanjut Kapolres, mereka akan memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi dalam pemberitaan Plat Merah yang dinilai berbagai kalangan sangat fulgar dan tak beretika. “Saya juga sudah sempat melakukan komunikasi secara lisan bersama salam seorang anggota Dewan Pers terkait adanya tulisan tersebut,” tandasnya.

Selain sejumlah komponen terkait yang dimintai keterangan, lanjut Kapolres, pihaknya akan melacak lebih lanjut terhadap keberadaan Redaksi Plat Merah di Bandung. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah berbadan hukum atau tidak. Juga ingin mengetahui secara mendalam tentang Imam Thohari, apakah benar bersangkutan wartawan atau tidak.

Ditanya jika isu yang beredar kalau Imam Thohari itu sebelumnya berprofesi sebagai tukang sensor dan berasal dari Distrik Jagebob, Kapolres mengatakan, pihaknya tidak mengetahui. “Saya belum tahu. Karena bersangkutan sendiri belum diperiksa,” ujarnya.

Disinggung lagi kapan akan diperiksa, Kapolres mengatakan, harus ada keterangan dari beberapa saksi tersebut. Setelah dari itu, baru bersangkutan dipanggil sekaligus diperiksa.

Ditegaskan, jika benar dikemudian hari diketahui kalau  tulisan Imam Thohari tidak  masuk dalam produk jurnalistik, otomatis akan dijerat dengan pasal KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap oknum pejabat Merauke.

Ditambahkan, pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus dimaksud, setelah beberapa komponen terkait lain dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. Sejauh ini, katanya, Polres Merauke belum menetapkan Imam Thohari sebagai tersangka.

Kasubag Humas Polres Merauke, Iptu Richard Nainggolan menambahkan, kasus pengaduan yang dilakukan oleh suami FR, sudah ditindaklanjuti juga Polres setempat dengan mengirim surat kepada beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi. (Jubi/Frans L Kobun)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  JIKA TULISAN TAK SESUAI PRODUK JURNALISTIK,  IMAM THOHARI AKAN DIJERAT UU KUHP