SISTEM BARU DIJADIKAN ALASAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMPROV PAPUA LAMBAT

share on:
Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy. (Jubi/Levi)
Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy. (Jubi/Levi)

Jayapura, 13/8 (Jubi) – Kepala Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Papua, Benyamin Arisoy mengatakan, terlambatnya penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dikarenakan adanya penerapan sistem baru,  yakni dengan pelimpahan proses pengadaan melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP) dan LPSE.

“Sesuatu yang baru kadang-kadang kadang-kadang sedikit mengalami hambatan, tapi saya pikir kalau kontrak selesai maka uang muka dilayani. Kalau uang muka dilayani, berarti satu bulan bisa masuk ke termin berikut, diharapkan penyerapan bisa meningkat,” kata Benyamin Arisoy kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (13/8).

Arisoy Optimis, kelambatan penyerapan anggaran di Pemprov Papua, dalam waktu dekat sudah akan teratasi. “Ini banyak tagihan-tagihan yang dalam proses kontrak, dan dalam bulan ini diharapkan sudah selesai semua akan menagih uang muka dan akan meningkatkan serapan,” tukasnya.

Arisoy menilai, adanya penerapan sistem baru adalah suatu yang sangat baik, karena ULP memberikan tanggungjawab dan prosedur yang lebih baik, karena disana lebih ada persaingan dan transparan sehingga terjadi efisiensi dan penghematan. “Ini sudah nyata, ada penghematan yang cukup besar dengan adanya ULP dan LPSE,” tambahnya.

Dengan sudah akan dibayarkannya pembayaran uang muka terhadap beberapa pekerjaan, ujar Arisoy, setidaknya dalam beberapa bulan kedepan angka penyerapan anggaran bisa meningkat drastis dan dapat mengulangi prestasi serapan pada dua tahun belakangan ini.

“Saya harap penyerapan pada September-Oktober bisa diatas 50 persen, karena dua tahun beerturut-turut kita diatas 90 persen, karena itu secara rata-frata nasional kita termasuk baik. 2012 kita sekitar 90 persen, 2013 kita 92 persen,” jelasnya.

Menanggapi itu, Arisoy menghimbau kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk perlu ada ketegasan agar dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bisa lebih cepat, bahkan jika perlu harus ada sanksi dan penghargaan yang diberikan kepada instansi yang bekerja secara baik ataupun yang buruk.

“Saya pikir itu langkah-langkah yang kita akan bawa, bukan hanya teguran, tetapi memang tidak mampu mengelola alokasi anggaran yang ada, ya jangan dikasih uang yang besar, itu lebih bagus karena akan berimbas pada alokasi anggaran berikutnya sehingga ada punishment and reward,” tukasnya.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua, Elia Loupatty mengatakan, ULP bari diberlakukan tahun ini, dan memiliki tugas untuk melakukan tender pekerjaan. Dimana sampai akhir Juli 2014, dari 350 paket yang dilelangkan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikoreksi.

“Selain dikoreksi, dari 350 paket yang dilelangkan ada juga yang harus diteliti lebih detail. Sehingga terjadi penghematan sekitar Rp.44 Miliar,” kata Elia Loupatty.

Yang lebih menarik lagi, ujar Loupatty, dari 350 paket yang dilelangkan tersebut hanya ada tiga sanggahan dan hanya sampai pada sanggahan pertama. Artinya tidak ada yang sifatnya subtansial dari materi dan itu sudah selesai, sehingga tidak ada ada yang banding.

“Penghematan terjadi dari koreksi Pokja/ULP dengan LPSE dalam penelitian-peneletian dokumen, dimana bagi mereka perlu ada penyesuaian dokumen sehingga terjadi penghematan,” ujarnya. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SISTEM BARU DIJADIKAN ALASAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMPROV PAPUA LAMBAT