SKP-HAM PAPUA PROTES PTUN JAYAPURA

share on:
Peneas Lokbere saat Orasi di depan PTUN Jayapura (Jubi/Mawel)
Peneas Lokbere saat Orasi di depan PTUN Jayapura (Jubi/Mawel)

Jayapura,2/9(Jubi)—Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi manusia (SKP-HAM PAPUA) melakukan aksi demonstrasi di  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua, Selasa (2/9). Mereka mengajukan protes kepada Ketua PTUN Jayapura sehubungan surat pemanggilan kepolisian daerah Papua kepada pengacara HAM Gustaf Kawer.

“Polisi  mengeluarkan surat pemangilan terhadap Gustaf Kawer dengan dugaan tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam KUHP pasal 211 dan pasal 212 KUPH tentang tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum,” kata Peneas Lokbere. Kordinator Umum SKP-HAM Papua, Selasa (2/9).

Dugaan tindak pidana ini terjadi pada sidang putusan Majelis Hakim PTUN dalam perkara No:39/G/2013/PTUN.JPR, pada 12 Juni 2014, dengan Majelis Hakim: Ketua Imanuel Mouw, Ratna Jaya, dan Warisman S. Simanjuntak dan panitera peganti Ade Rudianto.

Dalam perkara ini, Gustav Kawer bertindak sebagai Kuasa Hukum Agust Yoku yang ingin membatalkan penerbitan sertifikat tanah oleh pihak badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura selaku tergugat.

Olga Hamadi, dari Divisi Litigasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua,  mengatakan substansi pasal yang digunakan Polda Papua  itu memuat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemaksaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

“Itu tidak terjadi dan tidak terbukti. Ini bukan persoalan substansi. Ini hanya perdebatan biasa hanya ada upaya mengkriminalisasi terhadap advokad HAM, Gustav Kawer dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum,”tutur Olga tegas.

Kejadian yang sebenarnya, menurut salah rekan Gustav Kawer yang mendampinggi klien, Ivonia S Tetjuari SH, tidak ada kejadian yang aneh. Gustav hanya meminta pembatalan sidang.

“Sebelumnya, kami diberi tahu persidangan dibatalkan melalui pesan singkat dengan berbagai alasan.  Makanya, kami minta persidangan dibatalkan melalui SMS hingga tiga kali. Mereka tidak menerima. Mereka mendesak kami untuk hadir. Pak Gustav hadir dan meminta sidang dibatalkan,” tutur Ivonia.

Namun, menurut Ivonia, permintaan Gustav itu dianggap tidak sopan dan anggota Majelis Hakim mengusir Gustav Kawer. “Karisman yang mengatakan keluar dari ruang sidang ini, Gustav keluar,” tuturnya.

Kalau terjadi kekerasan sekalipun, menurut Koalisi, pihak Polda Papua tidak serta merta melakukan pemanggilan. Polda Papua harus menyerahkan masalah yang terjadi diselesaikan kepada Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) berdasarkan MoU dengan pihak kepolisian RI.

“MoU Polri dan organisasi Advokad No: B/7/II/2012 dan No 002,PERADI_DPN/MoU/II/2012 tentang proses Penyelidikan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Profesi Advokad. Kalau tidak, ini sangat aneh. Bagaimana polisi tidak tahu taat terhadap kesepakatannya sendiri?” tutur Victor Mambor kordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua.

SKP HAM menilai pemangilan terhadap Gustaf Kawer yang tidak substansial itu menjadi bukti kuat adanya campur negara yang sangat kuat terhadap upaya mengkriminalsisasi advokad HAM di Papua.

“Kami menilai ada intervensi negara sangat kuat untuk mengkriminalisasi profesi pengacara, juga activisHAM Papua, yang selama ini dikenal melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat kecil yang kena dampak hukum negara Indonesia,” tutur Peneas Lokbere.

Intervensi yang sangat kuat itu menyebabkan para hakim yang berkarya di Papua tidak kerja demi kepentingan masyarakat. Masyarakat kecil yang harus menjadi objek pembelaan hukum menjadi korban penegak hukum yang berpihak kepada penguasa.

“Hakim-hakim sedang melakukan kriminalisasi  dalam bentuk  intervensi negara tanpa memihak kepentingan masyarakat Papua secara luas,” tegas Peneas.

Karena kinerja para hakim ini sangat merugikan masyarakat Papua, SKP HAM Papua mendesak para hakim itu meninggalkan Papua. “Segera angkat kaki dari atas tanah Papua,” tegas Peneas. (Jubi/Mawel)

Tags:
Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SKP-HAM PAPUA PROTES PTUN JAYAPURA