INILAH CATATAN FRAKSI DPRD KOTA JAYAPURA TERHADAP APBD PERUBAHAN

share on:
ANGGOTA DPRD YANG AKAN PURNA TUGAS ( JUBI/SINDUNG)
ANGGOTA DPRD YANG AKAN PURNA TUGAS ( JUBI/SINDUNG)

Jayapura, 4/9 (Jubi) – Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Jayapura terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang diajukan pemerintah Kota Jayapura, terdapat beberapa catatan.

Fraksi Partai Golkar melalui Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyampaikan, aspirasi hendaknya capaian Predikat WTP Pemerintah Kota Jayapura dari BPK-RI berbanding lurus dengan peningkataan kesejahteraan rakyat di Kota Jayapura.

Selanjutnya, Partai Golkar juga meminta perubahan APBD 2014 sepatutnya harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual yang terjadi di Kota Jayapura, seperti persoalan banjir, longsor, air bersih, pemukiman, kemiskinan, pekerja informal, miras, keamanan dan lain-lainnya.

“Fraksi Partai Golkar berharap agar adanya renegosiasi perjanjian ulang pada tahun 2014 ini dengan kemitraan pihak ketiga seperti PT Intigriya Sakti (Ramayana Mall), PT. Jayagrill (Restoran B-One) dan PY Jaya Mulia Sentosa (Taman Yos Sudarso), sesuai dengan rekomendasi LHP BPK RI,” tambah Yuli.

Fraksi Nusantara melalui Rustan Saru mengemukakan catatan penting akhir fraksinya, seperti perhatian menurunnya laba yang didapat dari penyertaan modal Laba PAD dari Bank Papua sebesar Rp3,5 milyar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,825 milyar.

Fraksi Nusantara mengungkapkan penolakannya terhadap pembelian lahan baru Pasar Youtefa, agar tidak lagi menambah beban APBD yang akan datang dan lebih fokus pada penyelesaian hutang tanah sebesar Rp 51,7 milyar.

“Kami meminta agar rencana pemerintah daerah untuk memindahkan Pasar Youtefa ke lokasi baru, karena dikuatirkan akan menjadi tempat pemukiman warga seperti lokasi pasar lama yang saat ini menjadi lahan milik warga dan seharusnya dikosongkan dan ditertibkan,” tambah Rustan.

Rustan juga mengatakan, agar eksekutif tidak melupakan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti pembangunan Terminal Entrop, Terminal Batas Kota, penyelesaian Pasar Hamadi, penanganan banjir, penyediaan air bersih dan pengawasan Miras dan alkohol.

Junaedi Rahim, Ketua Fraksi PKPI DPRD Kota Jayapura mengungkapkan pandangannya terkait dengan pemindahan Pasar Youtefa dan perluanya saran untuk pembangunan Terminal Entrop dengan keterlibatan hak atas ulayat tanah adat. “Hendaknya pola kerjasama bagi hasil sewa kios atau bentuk lain kerjasama yang akan dicapai,” tegasnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Jayapura melalui Darwis Massi mengungkapan, dorongannya terkait realisasi pembangunan Pasar Youtefa dalam sidang rancangan peraturan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2014. “Fraksi PKS dengan tak henti-hentinya untuk mendorong segera terealisasikannya pembangunan Pasar Youtefa,” ungkapnya.

Selain itu, kata Darwis, pihaknya mendorong beberapa pembangunan di Kota Jayapura di antaranya pembangunan Terminal Tipe C di Entrop Kota Jayapura dan pembangunan Terminal Batas Kota di Waena. “Eksekutif segera merealisasikan pengadaan kuburan Islam mengingat sisa waktu yang tinggal 3 bulan ke depan. Jangan sampai kegiatan ini diluncurkan lagi pada 2015 mendatang. Tahapan-tahapan capaian harus jelas dan terjadwal dengan baik,” ungkapnya. (Jubi/Sindung)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INILAH CATATAN FRAKSI DPRD KOTA JAYAPURA TERHADAP APBD PERUBAHAN